Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerjasama dengan Konsorsium Tata Kelola Pemilu dari 12 (dua belas) universitas terbaik di Indonesia mempersembahkan Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume 4, Nomor 2, Mei 2023 dengan tema “Pemilu Serentak: Sarana Integrasi Bangsa”. Edisi kali ini memuat 6 (enam) artikel yang berfokus mengkaji politik identitas, strategi penanganan hoaks, serta manajemen informasi dan verifikasi berita dalam mencegah black campaign pada penyelenggaraan Pemilu.  Hasil kajian diharapkan menjadi rujukan  untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak  sebagai sarana untuk menciptakan integrasi bangsa

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerjasama dengan Konsorsium Tata Kelola Pemilu dari 12 (dua belas) universitas terbaik di Indonesia mempersembahkan Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume 3, Nomor 2, Mei 2022 dengan tema “Penerapan Teknologi Informasi, Digitalisasi Data, dan Keamanan Siber Pemilu". Edisi kali ini memuat 6 (enam) artikel yang berfokus mengkaji pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dari aspek hukum, dukungan teknis, keamanan siber, dan sarana prasarana. Hasil kajian diharapkan menjadi rujukan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tahapan yang efektif, efisien, transparan,dan real time

Pemilu dan Pemilihan merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mengakomodir hak politik setiap warganegara yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih. Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif secara langsung melalui Pemilu. Sementara Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak tahun 2005. Sepanjang penyelenggaraannya, Pemilu dan Pemilihan yang menjadi arena sirkulasi kepemimpinan tersebut tidak luput dari sejumlah catatan.

Pada edisi kali ini, Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia secara khusus membahas aspek kelembagaan dan partisipasi yang menjadi catatan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sejumlah 4 (empat) artikel berfokus menganalisis permasalahan serta tata kelola kelembagaan di masa normal dan new normal. Artikel lainnya membahas partisipasi Orang Rimba dan partisipasi Penyandang Difabel. Publikasi jurnal ini merupakan wujud kontribusi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pengembangan kajian Tata Kelola Pemilu di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerjasama dengan Konsorsium Tata Kelola Pemilu dari 12 (dua belas) universitas terbaik di Indonesia mempersembahkan Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume 5, Nomor 1, November 2023 dengan tema “Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta Kesiapan Stakeholder”. Edisi kali ini memuat 6 (enam) artikel yang berfokus mengkaji manajemen risiko distribusi logistik, potensi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pola bermedia Generasi Z, Pemilu di Ibu Kota Negara (IKN), Konflik Pemilu, dan Upaya Non-Mitigasi Beban Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu.  Hasil kajian diharapkan menjadi rujukan  untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak  sebagai sarana untuk menciptakan integrasi bangsa

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerjasama dengan Konsorsium Tata Kelola Pemilu dari 12 (dua belas) universitas terbaik di Indonesia mempersembahkan Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume 4, Nomor 1, November 2022 dengan tema “Pemilu 2024: Kebijakan dan Tantangan Implementasi”. Edisi kali ini memuat 6 (enam) artikel yang berfokus mengkaji implementasi kebijakan pemberian suara pemilihan luar negeri, verifikasi partai politik, pertautan produk hukum penyelenggara Pemilu, serta tantangan dalam implementasi kebijakan affirmative keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, transformasi konflik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dan tantangan dalam mewujudkan Pemilu inklusif.  Hasil kajian diharapkan menjadi rujukan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tahapan yang efektif, efisien, dan transparan.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerjasama dengan Konsorsium Tata Kelola Pemilu dari 12 (dua belas) universitas terbaik di Indonesia mempersembahkan Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume 3, Nomor 1, November 2021 dengan tema “Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020: Evaluasi dan Desain Perbaikan Penyelenggaraan". Edisi kali ini memuat 6 (enam) artikel yang berfokus mengkaji penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dari aspek distribusi logistik, penyelesaian sengketa hasil Pemilihan, daftar pemilih berkelanjutan, dan partisipasi pemilih. Hasil kajian diharapkan menjadi rujukan dalam upaya perbaikan desain penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dinamika politik dan pemerintahan di dunia pada tahun 2020 sangat tidak menentu, hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia. Sampai Jurnal ini diterbitkan (20/11) terdapat lebih dari 55,6 juta jiwa yang terinfeksi Covid-19. Kondisi ini membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang semulanya akan dilaksanakan di 270 daerah pada tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 tidak pelak menimbulkan pro kontra, meskipun demikian beberapa negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat dan lainnya menjadi percontohan bagaimana suatu negara mengelola Pemilu di Masa Pandemi . Menanggapi pro kontra tersebut, Tim Redaksi Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia mempublikasi artikel yang mengangkat isu "Tata Kelola Pemilihan Dalam Pusaran Bencana" dimana 5 (lima) naskah fokus kepada bencana non alam (khususnya Covid 19) dan 1 naskah fokus pada bencana alam. Inisiasi ini adalah sebuah wujud kontribusi KPU RI melalui tulisan ilmiah dalam menjelaskan legitimasi Pemilihan baik secara hukum, sosial maupun kesehatan. Publikasi ini sangat penting karena memberikan gambaran bahwa Stakeholder Pemilihan khususnya Penyelenggara Pemilu bekerja keras mewujudkan Pemilihan yang memenuhi Protokol Kesehatan dan justru menjadi ajang Kampanye Prokes di masa pandemi Covid-19.