Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia

ANALISIS SISTEMATIK PRAKTIK PEMILU HIJAU DI INDONESIA UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

2024-08-29T14:35:08+07:00

Penelitian ini menggarisbawahi urgensi implementasi praktik pemilu hijau untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2024. Mengadopsi metodologi tinjauan literatur sistematis berpedoman pada PRISMA 2020, penelitian ini menelaah artikel ilmiah dekade terakhir (2014-2024) dari basis data Google Scholar dan Crossref, dengan tujuan menyajikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk mendukung transisi Pilkada menuju praktik-praktik hijau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemilu hijau di berbagai negara menghadapi tantangan seperti perlunya kerjasama lintas sektor, kebutuhan akan kesepakatan lingkungan internasional yang mengikat, konflik regulasi lingkungan, perilaku oportunis pembuat kebijakan, dan jejak karbon tinggi dari aktivitas pemilu. Rekomendasi meliputi kolaborasi lintas sektor untuk kurangi sampah kampanye, adopsi Kyoto dan regulasi ala California untuk energi dan emisi, memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) untuk kesadaran lingkungan, menggunakan carbon offsets, komitmen politik untuk lingkungan pasca-pemilu, sesuaikan kebijakan dengan respons iklim regional, dan kembangkan kebijakan untuk konsumsi berkelanjutan dan dukungan daur ulang dalam politik.

STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024

2024-08-29T14:36:10+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker. Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat berlangsung berlandaskan prinsip environmental ethics sebagaimana yang tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.

POLITISASI AL-QUR’AN DALAM UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA ACEH

2024-08-29T14:09:05+07:00

Penggunaan al-Qur’an sebagai syarat kompetensi calon kepala daerah dalam Pilkada Aceh menjadikan kitab suci itu sebagai alat politik. Kajian ini berargumen bahwa uji baca al-Qur’an telah dipolititasi dalam rekrutmen calon kepala daerah di Aceh. Terdapat dua pertanyaan diajukan, bagaimana bentuk politisasi al-Qur’an dalam uji baca al-Qur’an calon kepala daerah berlangsung di Aceh? dan apa sebab serta dampak politisasi al-Qur’an terhadap demokrasi? Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan analisis dan wawancara atas kebijakan uji mampu baca al-Qur’an dalam seleksi calon kepala daerah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan politisasi al-Qur’an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh terjadi dalam tiga bentuk: kemampuan baca al-Qur’an menjadi syarat kompetensi sehingga pengaturannya cukup rinci, kemampuan baca al-Qur’an menjadi sarana mempengaruhi pemilih oleh ulama maupun kontestan pemilu, dan penerimaan pemilih terhadap calon kepala daerah dengan kompetensi keagamaan dibandingkan kompetensi kinerja. Fenomena ini dilatari berlakunya syari’at Islam di Aceh mendorong terjadinya syariatisasi memungkinkan masuknya hukum syari’ah ke semua bidang. Bagi demokrasi, politisasi al-Qur’an mendistorsi keputusan publik dalam pemilu, di mana agama telah berhasil mengendalikan pemilihan umum di Aceh. Selain itu, juga berdampak pada pengabaian kompetensi kinerja kepala daerah, di mana kesalehan menjadi standar minimum yang harus dimiliki seseorang agar mampu mengemban jabatan publik.

PENGELOLAAN PILKADA PADA SISTEM MULTIPARTAI: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK

2024-08-29T14:10:47+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pilkada pada sistem multipartai ditinjau dari aspek pelembagaan partai politik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu menguatnya kedaulatan partai politik namun semakin menipisnya kedaulatan rakyat ditengah kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial. Menguatnya kedaulatan partai politik merupakan dampak dari pertumbuhan dan perkembangan partai politik pasca reformasi tahun 1998. Tanpa disadari perkembangan partai politik tersebut ternyata menciptakan sistem multipartai yang buruk di daerah. Hal ini ditandai dengan kehidupan politik yang berorientasi pada kekuasaan dan kemudian melahirkan politik dinasti, politik rente dan KKN. Kondisi ini semakin diperburuk ketika sistem multipartai dikombinasikan dengan sistem presidensial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer berasal dari buku. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Validasi data dilakukan dengan triangulasi data. Adapun hasil penelitian ini yaitu pilkada ditengah kombinasi antara sistem multipartai dengan sistem presidensial menciptakan lemahnya pelembagaan partai politik. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki fungsi rekrutmen politik.

DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024

2024-08-29T14:41:27+07:00

Penelitian ini secara sistematis menginvestigasi isu-isu yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks partisipasi politik dan dukungan terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. Fokus penelitian dipusatkan pada pelanggaran atas netralitas ASN secara nasional menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, yang merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pemilihan yang transparan, berintegritas dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi ASN dalam menjaga netralitas mereka dan implikasi dari keterlibatan politik mereka dalam proses demokratisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris atau sosiologis, melalui pengumpulan data sumber primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis reduksi data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran atas netralitas ASN dilatarbelakangi oleh tingkat literasi ASN mengenai sanksi pelanggaran dan proses penegakan sanksi yang belum optimal. Bawaslu dan KPU telah melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi mengenai etika dan netralitas ASN, namun peran dari institusi terkait lainnya perlu diperkuat. Sistem meritokrasi dalam birokrasi dan netralitas ASN, turut andil dalam memberikan tekanan untuk memperoleh keuntungan politik. Fanatisme ASN terhadap partai politik dan kekerabatan dengan aktor politik juga menjadi tantangan bagi netralitas ASN. Perlu perbaikan baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem yang mengaturnya untuk memastikan netralitas ASN yang lebih kuat pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024: STUDI KASUS INSTAGRAM @abdimuda_id

2024-09-02T15:50:31+07:00

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Indonesia dalam kontestasi Pemilu 2024, dengan berfokus pada peran akun media sosial @abdimuda_id. Akun media sosial @abdimuda_id memiliki lebih dari 85 ribu pengikut. Akun ini bisa dianggap sebagai representasi ASN Muda Indonesia di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, serta dilakukan dalam tiga tahap: Pertama, analisis konten unggahan akun @abdimuda_id. Kedua, surveipolling untuk memahami preferensi dan pendapat ASN secara luas terkait dengan peran mereka dalam kontestasi Pemilu. Ketiga, analisis komentar pengikut akun instagram untuk memperoleh pandangan mereka tentang netralitas dalam konteks politik. Hasil penelitian diketahui bahwa media instagram ASN Muda Indonesia tidak hanya sekedar melakukan kampanye tentang netralitas namun juga menjadi media diskusi tentang kebijakan netralitas yang diatur oleh pemerintah untuk ASN di masa Pemilu. Data polling dan komentar dari followers @abdimuda_id berpendapat bahwa ASN harus memiliki hak suara, terkait tidak punya hak suara dan ASN punya hak suara namun diatur ketat. Pada kolom komentar dalam penelitian diketahui bahwa secara konsep principal-agent kerap terjadi perilaku oportunistik. Oportunisme terjadi karena pengaruh yang kemudian dihasilkan oleh tokoh politik ketika terpilih pada posisi politis sehingga beberapa ASN melakukan pendekatan dengan tokoh politik yang ikut serta dalam pemilu.