Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerja sama dengan konsorsium 12 Universitas Negeri. Jurnal terbit dua kali dalam setahun dengan tema-tema tertentu dari isu Kepemiluan.
Terms and Conditions of Publication 1. Author's Rights and Authorities As an author, you (or your employer or institution) may do the following: make copies (print or electronic) of the article for your own personal use (not for commercial purpose), including for your own classroom teaching use; make copies and distribute such copies (including through email) of the article to research colleagues, but not allowed to distribute commercially and systematically, e.g. via an email list or list server; present the article at a meeting or conference and to distribute copies of the article to the delegates attending such meeting; retain all proprietary rights in any process, procedure, or article of manufacture described in the work; include the article in full or in part in a thesis or dissertation; use the article or any part thereof in a printed compilation of your works, such as collected writings or lecture notes, and other derivative works, with full acknowledgement to JEP as the original journal publishing the article; may reproduce material extracted from the article or derivative works for the author's personal use, but must consider the copyrights procedure. All copies, print or electronic, or other use of the paper or article must include the appropriate bibliographic citation for the article’s publication in the journal. 2. Requests from Third Parties Although authors are permitted to re-use all or portions of the article in other works, this does not include granting third-party requests for reprinting, republishing, or other types of re-use. Requests for all uses not included above, including the authorization of third parties to reproduce or otherwise use all or part of the article (including figures and tables), should be referred to KPU by going to our website at https://journal.kpu.go.id/. 3. KPU Copyright Ownership KPU owns the copyrights to reproduce, distribute, disseminate, translate, and other uses in accordance with the existing Laws and Regulations. Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement" prior to the article publication. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Electoral Governance (Jurnal Tata kelola Pemilu Indonesia) by KPU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP If you are a nonprofit or charitable organization, your use of an NC-licensed work could still run afoul of the NC restriction, and if you are a for-profit entity, your use of an NC-licensed work does not necessarily mean you have violated the term.
GREEN ELECTION BERBASIS E-VOTING DALAM BINGKAI TRI HITA KARANA: ANALISIS MENUJU PEMILU BERKELANJUTAN
Penyelenggaraan pemilu konvensional selama ini melibatkan penggunaan kertas dalam jumlah besar, distribusi logistik berskala masif, serta aktivitas fisik yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Urgensi ini menjadi latar belakang penelitian untuk menganalisis bagaimana konsep green election, yang mengintegrasikan teknologi e-voting dapat menjadi solusi dalam transformasi pemilu berkelanjutan di era digital dengan konsep Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan tantangan penerapan green election dalam mendukung demokrasi yang inklusif dan efisien, serta ramah lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu melalui studi Pustaka terkait lingkungan dan teknologi pemilu dengan teknik analisis data hermeneutika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu melalui e-voting mampu mengurangi secara signifikan dampak lingkungan dari proses demokrasi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pemilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan green election bukan sekadar inovasi teknologis, tetapi merupakan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem demokrasi yang berkelanjutan. Rekomendasi diarahkan pada pentingnya dukungan kebijakan, kesiapan regulasi, dan peningkatan kapasitas digital untuk mewujudkan pemilu yang adaptif terhadap tantangan lingkungan.
Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
TINJAUAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN AKUNTABILITAS EKOLOGIS DALAM PRINSIP GREEN ELECTION
Pemilihan umum menjadi instrumen penting dalam representasi kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Kampanye menjadi pendekatan dalam mekanisme proses pemilihan umum yang dilakukan secara masif sehingga berdampak pada lingkungan. Bahwa pada 2024 berjalannya kegiatan kampanye mencapai satu ton limbah alat peraga, yang didominasi dengan sampah plastik. Permasalahan ini menimbulkan urgensitas tentang kesiapan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada kelancaran penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh partisipan pemilu terhadap pemeliharaan lingkungan. Doctrinal research menjadi pilihan jenis penelitian yang meninjau keberlakuan hukum di suatu negara dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer dan penelitian ahli hukum terkait sebagai sumber sekunder. Data yang terhimpun menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi hukum, dengan teknik analisis berbasis deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Memahami legal framework green election Indonesia terlihat adanya kekosongan hukum dalam peraturan pokok pemilihan umum. Kekosongan ini terlihat dari tidak ditemukannya ketentuan khusus untuk mewujudkan green election. Implementasi prinsip green elections perlu diatur dalam regulasi pemilihan umum sehingga pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya merepresentasikan kedaulatan rakyat, namun juga melihat aspek tanggung jawab lingkungan dalam menjaga keberlangsungan ekologis. Bahwa untuk melihat lebih lanjut terkait implikasi atas kekosongan hukum tersebut, dalam penelitian ini tinjauan Regulatory Impact Analysis dan Cost and Benefit Analysis menjadi pilihan pendekatan pengukur untuk memperlihatkan hasil potensial atas efektivitas dan strategi dari berjalannya politik hukum pemilihan umum terhadap kesejahteraan ekologis. Hasil dari parameter tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan terkait sikap dan tindakan konservatif dari para kontestan politik dalam menarik perhatian masyarakat melalui kampanye, yaitu dengan menjadikan agenda pemeliharaan lingkungan sebagai pemasarannya.
SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN DIGITAL SIGNATURE: UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PEMILU
Artikel ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana penerapan digitalisasi dokumen Pemilu berbasis sertifikat elektronik dapat meningkatkan efisiensi kebutuhan logistik. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa setidaknya terdapat 8 (delapan) jenis logistik berbahan kertas yang meliputi surat suara, formulir, sampul kertas, segel, tanda pengenal, label identitas kotak suara, daftar pasangan calon, daftar calon tetap, salinan daftar pemilih tetap dan pindahan, serta 6 (enam) berbahan plastik yang meliputi kantong plastik, segel plastik, bolpoin, cover tanda pengenal, wadah tinta dan spidol. Dari seluruh jenis logistik tersebut, hanya terdapat 3 (tiga) jenis logistik yang dapat dimanfaatkan penggunaanya melalui lelang barang milik negara yaitu bilik suara, kotak suara dan surat suara. Sementara jenis logistik lainnya tidak dapat terkelola secara berkelanjutan atau dapat dikatakan menjadi “Sampah Pemilu”. Artikel ini menawarkan kajian penerapan sertifikat elektronik pada dokumen penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat adhoc, sehingga dapat mengefisiensikan penggunaan logistik berbahan kertas dan plastik dengan tetap mempertahankan keabsahan dokumen tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penerapan digitalisasi dokumen Pemilu dengan sistem autentikasi berbasis Sertifikat elektronik dan Digital Signature guna mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang efisien, transparan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
MANAJEMEN RISIKO BENCANA ALAM DAN RENCANA KONTINGENSI PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DI TPS: STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS
Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi peningkatan risiko bencana iklim yang sulit diprediksi dan berpotensi mengganggu tahapan Pemilu, sehingga diperlukan tata kelola Pemilu baik dari sisi institusional maupun koordinasi lintas sektor untuk memitigasi dampaknya. Penelitian ini menelaah kerangka institusional tata kelola Pemilu Indonesia dalam menghadapi bencana alam dengan fokus pada manajemen risiko dan rencana kontingensi, khususnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Menggunakan metode studi kasus di Kabupaten Banyumas, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko dan rencana kontingensi pada tahapan tersebut masih rapuh secara institusional dan koordinatif. Pemetaan TPS rawan bencana dilakukan untuk mengidentifikasi risiko, sementara mitigasi dilakukan dengan membangun TPS tanggap bencana. Namun, prosedur BPBD dan SAR belum terintegrasi dengan rencana kontingensi penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK). Oleh karena itu, pengalaman dan kapasitas bersama antara penyelenggara Pemilu dan aktor penyelamatan perlu diperkuat melalui kerangka institusional dan koordinasi lintas sektor yang lebih matang.
TRANSFORMASI KAMPANYE PEMILU: MENEMPATKAN PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK KEBERLANJUTAN PEMILU DI INDONESIA
Pelaksanaan kampanye tradisional sebelum munculnya Artificial Intelligence (AI) sering menimbulkan dampak ekologi yang signifikan. Limbah Alat Peraga Kampanye (APK) meningkatkan volume sampah yang susah terurai dan mengurangi estetika lingkungan, sementara pengelolaannya terkendala keterbatasan fasilitas daur ulang. Selain itu, proses produksi dan distribusi logistik kampanye turut meningkatkan jejak karbon dan menguras sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung transformasi kampanye pemilu menuju kampanye hijau dengan memanfaatkan AI yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap urgensi pemanfaatan AI, tantangan penerapannya di Indonesia, serta strategi untuk mengatasinya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-deskriptif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder dan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji regulasi yang mengatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI memiliki potensi strategis dalam inovasi kampanye pemilu berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan baik teknis maupun non-teknis. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan regulasi yang mengatur, rendahnya literasi teknologi masyarakat, risiko penyalahgunaan data pribadi, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta potensi manipulasi informasi. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya perlu melakukan antisipasi dengan pengaturan dan perlindungan regulasi yang jelas, pengawasan terkoordinasi, peningkatan kesadaran literasi digital, pemerataan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi digital.
STRATEGI MEWUJUDKAN PEMILU HIJAU DAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: SEBUAH KERANGKA KOMPREHENSIF
Studi ini membahas urgensi pemilu hijau dan berkelanjutan di Indonesia, negara demokrasi besar yang menghadapi dampak lingkungan signifikan dari proses elektoral konvensional. Pemilu tradisional menghasilkan limbah besar dari APK berbasis plastik/non-daur ulang serta emisi karbon, yang memperburuk tantangan lingkungan nasional dan komitmen iklim. Meskipun komitmen kelembagaan kuat (SDGs), kesenjangan kritis dalam regulasi hukum eksplisit untuk praktik pemilu hijau masih menjadi hambatan utama implementasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi literatur dan komparatif, menganalisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, dan studi kasus internasional mengenai tata kelola pemilu yang ramah lingkungan. Studi mengeksplorasi peluang transformasi digital, praktik pengelolaan limbah, dan strategi kampanye kesadaran publik, mengambil pelajaran dari adopsi e-voting Jerman dan kebijakan lingkungan sistemik internasional. Temuan menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif multi-pemangku kepentingan. Rekomendasi strategis meliputi penguatan kerangka hukum, optimalisasi efisiensi operasional penyelenggara (standar ISO hijau), dan peningkatan partisipasi publik untuk mewujudkan demokrasi berkelanjutan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu, menghadirkan momentum unik untuk mewujudkan pemilu hijau di Indonesia.
KEADILAN PEMILU BAGI CALON PERSEORANGAN KASUS PILKADA SUKOHARJO 2024
Kegagalan calon perseorangan di Kabupaten Sukoharjo pada Pilkada tahun 2024 membuat kontestasi pilkada tidak ada karena hanya ada calon tunggal dari partai politik. Hal ini disebabkan sampai batas waktu akhir pendaftaran, dukungan untuk calon perseorangan tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan. Penelitian ini menggunakan metode observasi, pustaka dan wawancara untuk mencari tahu kegagalan apa yang mempersulit calon perseorangan ini. Hasil penelitian menunjukan, titik kegagalan ada pada sistem verifikasi faktual yang menggunakan metode sensus bukan sampling, sehingga jumlah dukungan yang diverifikasi sangat banyak. Apalagi saat itu calon perseorangan juga belum dikenal banyak orang seperti calon dari partai politik karena minimnya sosialisasi. Verifikasi syarat dukungan juga harus selesai dalam waktu yang terbatas sehingga tim sukses kesulitan menambah dukungan. Hasil analisis menunjukan bahwa, tidak ada kesetaraan politik antara calon perseorangan dengan calon dari partai politik dalam representasi formalistik, dimana ada hambatan struktural dari regulasi yang lebih berat dibandingkan calon dari partai politik. Dalam pelaksanaan pencalonan pun tidak ada kesetaraan politik dalam proses demokrasi liberal dimana proses pencalonan perseorangan lebih berat ketika melalui verifikasi faktual syarat dukungan minimal. Kesimpulan yang diperoleh, harus ada proses pencalonan yang adil dan proporsional antara calon perseorangan dan calon dari partai politik serta menghapus hambatan struktural dari regulasi yang diskriminatif.
POLA PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA 2024: STRATEGI PERMOHONAN DAN UPAYA PENCEGAHAN
Pilkada merupakan mekanisme demokratis yang krusial dalam menentukan kepemimpinan daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada tidak lepas dari berbagai pelanggaran dan perselisihan hasil, yang jika tidak diselesaikan secara adil dan transparan dapat merusak legitimasi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perselisihan hasil Pilkada 2024, mengidentifikasi strategi permohonan yang efektif dan relevansi hasil putusan dalam mencegah pelanggaran berulang serta menegaskan pentingnya pemahaman hukum yang mendalam dan strategi pembuktian yang tepat bagi para pihak yang mengajukan sengketa hasil Pilkada. Selain itu, analisis terhadap pola putusan juga memberikan kontribusi dalam upaya preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan integritas pemilu di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari putusan-putusan MK terkait sengketa Pilkada 2024, sedangkan data sekunder berupa literatur hukum, regulasi, dan kajian akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji jenis pelanggaran, argumen hukum, serta pembuktian yang diakui MK dalam permohonan yang dikabulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 310 permohonan yang diajukan ke MK, hanya 26 perkara (sekitar 8,4%) yang dikabulkan. Keberhasilan permohonan sangat bergantung pada pemenuhan syarat formil dan substansial, kekuatan dalil posita, dan bukti yang menunjukkan dampak langsung terhadap hasil pemilu. Pola putusan MK menunjukkan bahwa pelanggaran yang dikabulkan umumnya terkait pelanggaran administratif yang signifikan, politik uang, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
PROBLEMATIKA HUKUM NETRALITAS PRESIDEN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024
Netralitas Presiden dalam Penyelenggaraan pemilu menjadi penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang Demokratis, sebab Presiden harus mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan golongan tertentu. Namun dalam faktanya ditemukan berbagai ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu 2024. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yang pertama menguraikan problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan kedua, mendalami problematika Pertanggungjawaban Presiden terkait netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal dengan menguraikan aturan-aturan hukum dan menganalisis berbagai fakta terkait ketidaknetralan Presiden. Hasil kajian menunjukkan: pertama, Problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam pemilu pada level Undang-Undang Dasar tidak atur secara tegas, dan pada level Undang-Undang juga belum ada pengaturan yang secara khusus melarang Presiden untuk berpihak, bahkan permasalahan utama Undang-Undang Pemilu justru melegitimasi keberpihakan Presiden di dalam Pemilu. Hal ini menjadi penyebab rusaknya demokrasi, terjadinya abuse of power, conflict of interest, pelanggaran constitutional ethics dan meruntuhkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Kedua Problematika pertanggungjawaban Presiden berkaitan dengan netralitasnya dalam pemilihan umum 2024 baik secara hukum, politik maupun etik tidak ditegakkan, hal ini disebabkan karena secara hukum belum ada regulasi yang mengatur mengenai larangan keberpihakan Presiden untuk berlaku netral di dalam proses Pemilu.
DINAMIKA PENCALONAN PILKADA JAKARTA 2024:ANALISIS KEGAGALAN ANIES BASWEDAN MAJU SEBAGAI CALON GUBERNUR
Menjelang tahapan pencalonan Pilkada Jakarta 2024 sejumlah lembaga survei menempatkan Anies Baswedan pada posisi teratas baik popularitas maupun elektabilitasnya. Hasil sigi ini mendorong beberapa partai politik berencana mengusungnya sebagai bakal calon Gubernur. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan sempat mendeklarasikannya sebagai bakal calon Gubernur disandingkan dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon Wakil Gubernur. Akan tetapi hingga memasuki hari terakhir masa pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Provinsi DKI Jakarta, tidak ada satupun partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif; metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian literatur dan analisis terhadap dinamika politik yang terekam di berbagai media pemberitaan pada sepanjang fase prakandidasi dan fase kandidasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat faktor yang menyebabkan Anies Baswedan gagal maju atau mendaftar sebagai kandidat Gubernur dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keempat faktor itu: Pertama, Anies Baswedan bukan kader partai politik; Kedua, Independensi sikap politik Anies Baswedan; Ketiga, menguatnya fenomena partaikrasi dalam lanskap sistem kepartaian; Keempat, menguatnya praktik politik kartel dalam proses kandidasi Pilkada.
PENCALONAN PILKADA JAKARTA 2024: DOMINASI KOALISI BESAR PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH
Pilkada DKI Jakarta 2024 mencerminkan dinamika politik yang dipengaruhi oleh dominasi Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang menguasai banyak daerah, namun di Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, yang didukung oleh koalisi oposisi, berhasil meraih kemenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dominasi koalisi besar terhadap partisipasi pemilih serta peran koalisi alternatif dalam Pilkada DKI Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengungkap bahwa ketidakpuasan publik terhadap kekuatan politik besar berkontribusi pada penurunan partisipasi pemilih, yang tercermin dari fenomena golput dan tingginya suara tidak sah (invalid votes). Meskipun KIM memiliki kekuatan struktural yang signifikan, keberhasilan pasangan Pramono-Rano menunjukkan bahwa preferensi lokal dapat mengalahkan dominasi nasional, terutama jika calon alternatif lebih mampu mewakili aspirasi masyarakat. Fenomena ini juga mencerminkan pentingnya keberagaman pilihan dalam sistem demokrasi, yang seharusnya memberi ruang untuk lebih banyak calon kompetitif. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam sistem pencalonan untuk menciptakan proses pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.
TINJAUAN YURIDIS KLARIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT CALON PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
Ketidakpastian hukum rumusan Undang-undang Pemilihan terhadap tugas KPU dalam melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat administrasi calon, telah menimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung kepada pemungutan suara ulang. Fokus dengan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, penulis melakukan penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki keterkaitan dengan kebenaran dokumen syarat calon. Apakah KPU selaku penyelenggara pemilu perlu melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi setiap calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota ke instansi yang berwenang. Berlandaskan teori kepastian hukum yang diolah secara yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini berkesimpulan bahwa perlu dilakukan revisi UU Pemilihan dengan mewajibkan KPU melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang. Sehingga tidak ada alasan pemaaf apabila klarifikasi ke instansi berwenang tersebut tidak dilaksanakan.
ANOMALI PROFESIONALISME PENYELENGGARAAN PEMILU DI TENGAH DOMINASI ELIT LOKAL (STUDI ETNOGRAFI DI MADURA)
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyelenggaraan Pemilu di Madura yang mengalami anomali profesionalisme. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memahami fenomena tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (in-depth interview). Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kedaerahan, taksonomi, komponensial, dan tema kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anomali profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilu di Madura disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor internal mencakup hubungan emosional penyelenggara dengan kontestan politik, kepentingan balas budi, dan godaan politik transaksional. Kedua, faktor eksternal melibatkan tekanan dari elit lokal seperti tokoh agama melalui mimbar-mimbar keagamaan dan privilage-nya, pengusaha melalui sogokan, balater melalui ancaman keselamatan atau teror fisik, serta intervensi politisi janji-janji posisi strategis. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perbaikan sistem Pemilu di masa depan dan mengurangi pengaruh negatif elit lokal terhadap proses demokrasi.
Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
NORMA TANPA SANKSI: POLEMIK “KUOTA GENDER” DALAM UNDANG-UNDANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KPU SEBAGAI SELF-REGULATORY BODY
Tulisan ini mengeksplorasi kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku self-regulatory body. Lebih spesifiknya, sejauh apa kewenangan KPU untuk menerjemahkan norma Undang-Undang ke dalam regulasi pelaksana. Kajian dilakukan dengan berangkat pada polemik “kuota gender” dalam Pemilu 2024. Metode penulisan dilakukan melalui pendekatan hukum doktrinal, yaitu mengkaji hukum positif dengan mengolah dokumen-dokumen hukum yang tersedia. Dalam pembahasannya, norma Undang-Undang tidak mengatur tentang metode penghitungan dan sanksi untuk pemenuhan kuota gender. Melalui pembacaan ilmu perundang-undangan secara historikal-sistematik dalam norma Pemilu pasca-reformasi, ditemukan setidaknya dua pola. Pertama, dimana KPU menerapkan metode pembulatan atas-bawah dengan tanpa sanksi (Pemilu 2009 dan 2024), dan kedua, kebijakan pembulatan ke bawah yang disertai dengan sanksi (Pemilu 2014 dan 2019). Kajian ini menunjukkan bahwa polemik regulasi kuota gender dalam PKPU 10/2023 untuk Pemilu 2024 membawa babak baru kelembagaan KPU. Berbekal dengan preseden legislasi maupun yudisial dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kajian ini memberikan dua sisi kesimpulan. Pada satu sisi, meskipun kebijakan kuota gender oleh KPU pada Pemilu 2024 dinyatakan keliru, namun pada sisi yang lain justru sekaligus menguatkan kedudukan KPU sebagai self-regulatory body.
PENGEMBANGAN SISTEM PENGHITUNGAN KONVERSI SUARA KURSI PARLEMEN METODE SAINTE LAGUE BERBASIS VISUAL BASIC APPLICATION
Pemilihan umum dalam sistem demokrasi membutuhkan proses penghitungan suara yang akurat dan transparan. Metode penghitungan suara yang digunakan dalam sistem proporsional di Indonesia saat ini adalah metode Sainte Lague sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dirancang untuk mendistribusikan kursi parlemen secara adil berdasarkan suara yang diperoleh partai politik. Namun, kompleksitas penghitungan dengan metode Sainte Lague ini sering menjadi tantangan karena kompleksitas penghitungannya yang lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya. Hambatan ini sering kali menjadi kendala bagi KPU dalam melakukan penghitungan secara manual. Kesalahan dalam penghitungan dapat berdampak serius, tidak hanya mempengaruhi hasil Pemilu, tetapi juga mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem penghitungan suara berbasis Visual Basic Application (VBA) excel yang dapat digunakan untuk menghitung alokasi kursi parlemen dengan metode Sainte Lague. Sistem ini dirancang sebagai alat yang mudah digunakan dan diakses oleh penyelenggara Pemilu di berbagai tingkat. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan formula dan logika penghitungan yang sesuai dengan prinsip Sainte Lague. Validasi sistem menggunakan data Pemilu tahun 2024 untuk memastikan sistem yang dibuat telah sama dengan kondisi existing. Hasil dari pengujian sistem ini mampu melakukan penghitungan suara kursi parlemen dengan akurasi yang tinggi dan cepat sehingga dapat diandalkan dalam mendukung proses Pemilu. Selain itu, sistem ini juga memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam sehingga dapat menjadi solusi praktis bagi penyelenggara Pemilu di Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan akurasi perolehan kursi parlemen.
PRAKTIK ABUSIVE EXECUTIVE POWER PADA PEMILU 2024: IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA DAN UPAYA MEMULIHKANNYA
Penelitian ini berupaya menganalisis aspek legal-konstitusional penggunaan kekuasaan negara oleh pemegang dan pelaksana cabang kekuasaan eksekutif (Presiden beserta jajarannya) dalam menggalang dukungan bagi kandidat tertentu khususnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta implikasinya terhadap demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal yakni pertama, dalam kondisi semacam apa abusive executive power terjadi. Kedua, dalam hal apa sarana legal-konstitusional mengizinkan Presiden beserta jajarannya terlibat dalam kampanye. Ketiga, bagaimana implikasi abusive executive power terhadap demokrasi serta upaya memulihkannya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pertama, abusive executive power oleh presiden beserta jajarannya terjadi dengan melanggar prinsip konstitusional Pemilu terutama adil dan prinsip good governance. Kedua, aturan legal-konstitusional memberikan hak berkampanye secara terbatas kepada presiden, yakni dalam hal dirinya mencalonkan kembali pada periode kedua. Ketiga, persoalan kedua menyumbang pada kemunduran demokrasi di Indonesia karena penggunaan kekuasaan negara untuk mendukung salah satu kandidat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menegasikan penyelenggaraan Pemilu yang adil. Dibutuhkan reformulasi terhadap aturan hukum Pemilu dengan mendesain adaptabilitasnya terhadap prinsip-prinsip good governance dan batasan yang jelas terkait keterlibatan presiden dalam kampanye.
PERLUASAN PRAKTIK PORK-BARREL DALAM PEMILU SERENTAK 2024: IMPLIKASI DAN PENEGAKAN HUKUM
Praktik pork-barrel dalam politik merupakan strategi yang sering digunakan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan elektoral melalui distribusi dana publik yang tidak merata dan tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan penegakan praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pemilhan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep yang berhubungan dengan praktik pork-barrel dalam pemenangan peserta Pemilu Serentak 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum mengenai praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pilpres 2024. Praktik pork-barrel yang terjadi pada Pilpres 2024 mengalami perluasan dimana yang lazimnya praktik tersebut dilakukan oleh petahana agar kembali terpilih pada periode Pemilu selanjutnya, tetapi pada Pilpres 2024 praktik pork-barrel terjadi ketika petahana memiliki kepentingan yang kuat pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga mengalokasikan kekuasaan atau dana publik untuk keuntungan pasangan calon tersebut. Praktik-praktik pork-barrel dalam Pemilu memberikan dampak negatif seperti inefisiensi anggaran, ketidakadilan sosial dan korupsi penyalahgunaan dana publik.
TROLLS, DISINFORMASI, DAN STRATEGI KAMPANYE: TANTANGAN DEMOKRASI DIGITAL DALAM PEMILU 2024
Pemilu Serentak 2024 di Indonesia menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya penggunaan trolls dan disinformasi sebagai bagian dari strategi kampanye politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kedua fenomena tersebut terhadap kualitas demokrasi digital, khususnya terkait persepsi pemilih dan integritas proses Pemilu. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi konten media sosial dan melakukan wawancara mendalam dengan praktisi politik, penyelenggara Pemilu, dan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan trolls dalam kampanye memperkuat polarisasi politik di kalangan pemilih melalui penyebaran narasi provokatif. Disinformasi, yang disebarkan secara sistematis oleh aktor politik, terbukti memanipulasi persepsi publik terhadap kandidat dan isu-isu politik, sehingga mengaburkan batas antara informasi yang valid dan palsu. Temuan utama adalah adanya polarization tipping point yaitu tingkat intensitas disinformasi yang dapat menyebabkan fragmentasi sosial yang sulit dipulihkan, serta berdampak negatif pada partisipasi pemilih dan kepercayaan publik terhadap Pemilu. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada saat ini tidak cukup memadai untuk menangkal efek negatif dari trolls dan disinformasi. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan transparansi iklan politik di media sosial serta pengembangan mekanisme deteksi dini untuk mengurangi dampak disinformasi.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024: STUDI KASUS INSTAGRAM @abdimuda_id
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Indonesia dalam kontestasi Pemilu 2024, dengan berfokus pada peran akun media sosial @abdimuda_id. Akun media sosial @abdimuda_id memiliki lebih dari 85 ribu pengikut. Akun ini bisa dianggap sebagai representasi ASN Muda Indonesia di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, serta dilakukan dalam tiga tahap: Pertama, analisis konten unggahan akun @abdimuda_id. Kedua, surveipolling untuk memahami preferensi dan pendapat ASN secara luas terkait dengan peran mereka dalam kontestasi Pemilu. Ketiga, analisis komentar pengikut akun instagram untuk memperoleh pandangan mereka tentang netralitas dalam konteks politik. Hasil penelitian diketahui bahwa media instagram ASN Muda Indonesia tidak hanya sekedar melakukan kampanye tentang netralitas namun juga menjadi media diskusi tentang kebijakan netralitas yang diatur oleh pemerintah untuk ASN di masa Pemilu. Data polling dan komentar dari followers @abdimuda_id berpendapat bahwa ASN harus memiliki hak suara, terkait tidak punya hak suara dan ASN punya hak suara namun diatur ketat. Pada kolom komentar dalam penelitian diketahui bahwa secara konsep principal-agent kerap terjadi perilaku oportunistik. Oportunisme terjadi karena pengaruh yang kemudian dihasilkan oleh tokoh politik ketika terpilih pada posisi politis sehingga beberapa ASN melakukan pendekatan dengan tokoh politik yang ikut serta dalam pemilu.
Copyright (c) 2024 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024
Penelitian ini secara sistematis menginvestigasi isu-isu yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks partisipasi politik dan dukungan terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. Fokus penelitian dipusatkan pada pelanggaran atas netralitas ASN secara nasional menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, yang merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pemilihan yang transparan, berintegritas dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi ASN dalam menjaga netralitas mereka dan implikasi dari keterlibatan politik mereka dalam proses demokratisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris atau sosiologis, melalui pengumpulan data sumber primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis reduksi data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran atas netralitas ASN dilatarbelakangi oleh tingkat literasi ASN mengenai sanksi pelanggaran dan proses penegakan sanksi yang belum optimal. Bawaslu dan KPU telah melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi mengenai etika dan netralitas ASN, namun peran dari institusi terkait lainnya perlu diperkuat. Sistem meritokrasi dalam birokrasi dan netralitas ASN, turut andil dalam memberikan tekanan untuk memperoleh keuntungan politik. Fanatisme ASN terhadap partai politik dan kekerabatan dengan aktor politik juga menjadi tantangan bagi netralitas ASN. Perlu perbaikan baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem yang mengaturnya untuk memastikan netralitas ASN yang lebih kuat pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker. Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat berlangsung berlandaskan prinsip environmental ethics sebagaimana yang tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.
ANALISIS SISTEMATIK PRAKTIK PEMILU HIJAU DI INDONESIA UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
Penelitian ini menggarisbawahi urgensi implementasi praktik pemilu hijau untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2024. Mengadopsi metodologi tinjauan literatur sistematis berpedoman pada PRISMA 2020, penelitian ini menelaah artikel ilmiah dekade terakhir (2014-2024) dari basis data Google Scholar dan Crossref, dengan tujuan menyajikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk mendukung transisi Pilkada menuju praktik-praktik hijau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemilu hijau di berbagai negara menghadapi tantangan seperti perlunya kerjasama lintas sektor, kebutuhan akan kesepakatan lingkungan internasional yang mengikat, konflik regulasi lingkungan, perilaku oportunis pembuat kebijakan, dan jejak karbon tinggi dari aktivitas pemilu. Rekomendasi meliputi kolaborasi lintas sektor untuk kurangi sampah kampanye, adopsi Kyoto dan regulasi ala California untuk energi dan emisi, memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) untuk kesadaran lingkungan, menggunakan carbon offsets, komitmen politik untuk lingkungan pasca-pemilu, sesuaikan kebijakan dengan respons iklim regional, dan kembangkan kebijakan untuk konsumsi berkelanjutan dan dukungan daur ulang dalam politik.
PENGELOLAAN PILKADA PADA SISTEM MULTIPARTAI: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pilkada pada sistem multipartai ditinjau dari aspek pelembagaan partai politik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu menguatnya kedaulatan partai politik namun semakin menipisnya kedaulatan rakyat ditengah kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial. Menguatnya kedaulatan partai politik merupakan dampak dari pertumbuhan dan perkembangan partai politik pasca reformasi tahun 1998. Tanpa disadari perkembangan partai politik tersebut ternyata menciptakan sistem multipartai yang buruk di daerah. Hal ini ditandai dengan kehidupan politik yang berorientasi pada kekuasaan dan kemudian melahirkan politik dinasti, politik rente dan KKN. Kondisi ini semakin diperburuk ketika sistem multipartai dikombinasikan dengan sistem presidensial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer berasal dari buku. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Validasi data dilakukan dengan triangulasi data. Adapun hasil penelitian ini yaitu pilkada ditengah kombinasi antara sistem multipartai dengan sistem presidensial menciptakan lemahnya pelembagaan partai politik. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki fungsi rekrutmen politik.
POLITISASI AL-QUR’AN DALAM UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA ACEH
Penggunaan al-Qur’an sebagai syarat kompetensi calon kepala daerah dalam Pilkada Aceh menjadikan kitab suci itu sebagai alat politik. Kajian ini berargumen bahwa uji baca al-Qur’an telah dipolititasi dalam rekrutmen calon kepala daerah di Aceh. Terdapat dua pertanyaan diajukan, bagaimana bentuk politisasi al-Qur’an dalam uji baca al-Qur’an calon kepala daerah berlangsung di Aceh? dan apa sebab serta dampak politisasi al-Qur’an terhadap demokrasi? Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan analisis dan wawancara atas kebijakan uji mampu baca al-Qur’an dalam seleksi calon kepala daerah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan politisasi al-Qur’an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh terjadi dalam tiga bentuk: kemampuan baca al-Qur’an menjadi syarat kompetensi sehingga pengaturannya cukup rinci, kemampuan baca al-Qur’an menjadi sarana mempengaruhi pemilih oleh ulama maupun kontestan pemilu, dan penerimaan pemilih terhadap calon kepala daerah dengan kompetensi keagamaan dibandingkan kompetensi kinerja. Fenomena ini dilatari berlakunya syari’at Islam di Aceh mendorong terjadinya syariatisasi memungkinkan masuknya hukum syari’ah ke semua bidang. Bagi demokrasi, politisasi al-Qur’an mendistorsi keputusan publik dalam pemilu, di mana agama telah berhasil mengendalikan pemilihan umum di Aceh. Selain itu, juga berdampak pada pengabaian kompetensi kinerja kepala daerah, di mana kesalehan menjadi standar minimum yang harus dimiliki seseorang agar mampu mengemban jabatan publik.
KAJIAN MANAJEMEN KRISIS PADA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
Kajian ini bertujuan untuk merumuskan analisis manajemen krisis pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pemilihan serentak tahun 2020. Kajian ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode kepustakaan. Mengumpulkan pendapat ahli tentang manajemen krisis dan beberapa regulasi terkait pemilu lalu kemudian dirangkum menjadi sebuah simpulan. Batasan masalah dalam kajian ini pertama aspek pelaksanaan tahapan pilkada dan kedua aspek kesehatan dan keselamatan. Hasil yang didapat dari kajian ini bahwa KPU akan menggelar Pilkada Serentak pada tahun 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19. KPU menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Kesimpulan kajian adalah bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 membutuhkan analisa manajemen krisis. Manajemen krisis ini mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan. Manajemen krisis diterapkan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai tahap pasca pilkada berlalu. Pada tahap persiapan, KPU secara khusus merumuskan kebijakan regulasi terkait pencegahan penyebaran covid-19. Protokol kesehatan wajib dilakukan. Penambahan anggaran untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Pada tahap pelaksanaan, terjadi penundaan tahapan karena pandemi. Jumlah Tempat Pemungutan Suara bertambah. Jumlah petugas bertambah. Pasca pilkada, pola dan metode pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan pada pilkada tahun 2020 menjadi model pada pelaksanaan pemilihan berikutnya.
Copyright (c) 2020 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Indonesia pada 9 Desember 2020 akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Berbeda dengan Pemilu Serentak yang mengalami kenaikan angka partisipasi, Pilkada Serentak 2020 dibayangi oleh rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS karena Pilkada dilaksanakan ditengahdi tengah Pandemi Covid-19. Kendati demikian, KPU tetap optimis jika partisipasi pada Pilkada nanti tetap tinggi sehingga KPU berani memasang target angka partisipasi sebesar 77,5%. Untuk mewujudkan optimisme tersebut diperlukan sebuah strategi untuk mendongkrak minat pemilih. Strategi tersebut antara lain pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih.
MANAJEMEN KRISIS PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM PILKADA KOTA DEPOK DI TENGAH COVID-19
Penelitian ini mengkaji tentang pendistribusian logistik penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 melalui paradigma manajemen krisis logistik dengan memadukan data Covid-19 di Kota Depok. Sebagai mana yang diketahui bahwasanya Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Sehingga Pilkada kali ini merupakan Pilkada dalam keadaan bencana non-alam. Pandangan Keegan, Beamon, menjadi landasan penelitian ini, terutama dalam menentukan daerah prioritas untuk pendistribusian logistik pemilihan di Kota Depok. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dipadukan dengan pendekatan studi literatur relevan dan memadukan paradigma kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam pendistribusian logistik dengan manajemen krisis logistik, baik itu dari perspektif logistik kemanusian hingga pendistribusian secara klaster. Hasilnya ialah terdapat beberapa kecamatan prioritas dalam pendistribusian logistik seperti Kecamatan Cinere, Bojongsari, Limo, Cipayung, dan Cilodong. Sementara itu Kecamatan Sawangan, Beji, Tapos, Pancoran Mas, Cimanggis, dan Sukmajaya menjadi 6 prioritas kecamatan selanjutnya dalam pendistribusian logistik Pilkada di Kota Depok. Ini berdasarkan kasus terakhir Covid-19 di Kota Depok dalam 2 bulan terakhir yakni bulan Juni dan Juli. Meskipun fatality rate Covid-19 di bulan Juli rata-rata lebih rendah dari bulan Juni. Ini tidak berbanding lurus dengan angka penyebaran Covid-19 di Kota Depok. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dalam proses pendistribusian logistik di tengah situasi bencana, beberapa kecamatan di Kota Depok dengan penyebaran Covid-19 tak begitu tinggi perlu didahulukan sebagai daerah prioritas distribusi logistik Pilkada Kota Depok. Urgensi dari pendistibusian logistik dalam situasi kebencanaan ialah guna menyegerakan logistik itu sampai tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran agar meminimalisir terganggunya proses tahapan pemungutan suara.
Wildhan Khalyubi, Azka Abdi Amrurobbi, dan Moch Edward Trias Pahlevi
EVALUASI PENGGUNAAN KOTAK SUARA DUPLEX DALAM PROSES DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2019 DI KPU KOTA JAMBI
Sejumlah 21 dari 48 TPS di kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terpaksa harus melaksanakan Pemungutan Suara Susulan H+1 pada Pemilu 2019 dikarenakan kotak suara duplex mengalami kerusakan parah dalam proses distribusi logistik akibat banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah kebijakan KPU menggunakan kotak suara berbahan duplex telah memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik Pemilu 2019 menurut perspektif Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota hingga tingkat PPS. Pendekatan kualitatif berlandaskan teori Dunn dipergunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan KPU meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menanggapi kebijakan KPU menggunakan kotak suara duplex tidak memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik, karena dinilai tidak memenuhi lima dari enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil Penelitian ini didukung temuan bahwa: 1) terjadi penghematan anggaran pengadaan kotak suara sebesar 70,03% di tingkat KPU RI, namun tidak terjadi penghematan biaya pengelolaan dan distribusi logistik di tingkat KPU Kabupaten/kota hingga KPPS; 2) Pelaksanaan SOP penyimpanan dan distribusi logistik bersifat effortlessness; 3) Kotak suara berbahan duplex lebih mudah rusak (hancur) di daerah rawan banjir atau perairan walaupun telah mengikuti SOP distribusi logistik.
PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU DALAM TAHAPAN DISTRIBUSI LOGISTIK DAN ANTISIPASI PERILAKU PADA MASA PANDEMI COVID-19
Artikel ini mengulas tahapan distribusi logistik dan perilaku penyelenggara Pemilu dan antisipasi perilaku penyelenggara pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu khususnya pada tahapan distribusi logistik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan informan penyelenggara pemilu di Kabupaten Buton Tengah. Aktivitas analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dan diskusi/pembahasan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan terkait logistik pemilu yang tiba tidak tepat waktu pada saat penjemputan, tidak semua jenis logistik tiba di tempat, logistik tiba hanya sebagian saja sehingga hal tersebut memperlambat kinerja aparatur penyelenggara pemilu dan relawan yang bertugas meskipun pada akhirnya dapat diatasi oleh penyelenggara pemilu sehingga pemilihan umum dapat dilaksanakan. Dari aspek kontrol politik tidak ditemukan keterlibatan aktif anggota dewan dan tokoh masyarakat dalam pendistribusian logistik. Dari aspek kontrol organisasi menunjukkan pengawasan internal KPU Kabupaten Buton Tengah dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah dan TIM yang berasal dari luar KPU seperti Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan pihak Kepolisian. Kemudian dari aspek profesionalisme menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu dan relawan demokrasi memiliki kinerja yang baik dan sudah dapat dikatakan profesional. Namun, kelemahannya adalah karena kekurangan personel. nantinya implementor perlu menjaga sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 mulai dari sterilisasi tempat pemungutan suara, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau face shield, menyediakan handsanitizer/tempat cuci pada TPS dan menerapkan social distancing pada saat pemungutan suara.
KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020
Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Melalui kajian penelitian ini diharapkan, Pemerintah segera menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya force majeure seperti bencana nonalam. Penundaan Pemilihan lanjutan dapat dipergunakan sebagai kontrol atau persiapan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perangkat penunjang aktivitas Pemilihan di tengah pandemi covid-19 serta dapat sebagai kontestasi politik sekaligus sebagai momentum terhadap perbaikan sistem Pemilihan oleh pemerintah. Selain itu, Penundaan Pemilihan lanjutan tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan manusia daripada sebuah nilai Pemilihan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip Salus populi suprema lex esto.