Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
type: channel
description: Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerja sama dengan konsorsium 12 Universitas Negeri. Jurnal terbit dua kali dalam setahun dengan tema-tema tertentu dari isu Kepemiluan.
publisher: Komisi Pemilihan Umum
language: en
publication name: Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
issn: 2722-1458
copyright: Terms and Conditions of Publication 1. Author's Rights and Authorities As an author, you (or your employer or institution) may do the following: make copies (print or electronic) of the article for your own personal use (not for commercial purpose), including for your own classroom teaching use; make copies and distribute such copies (including through email) of the article to research colleagues, but not allowed to distribute commercially and systematically, e.g. via an email list or list server; present the article at a meeting or conference and to distribute copies of the article to the delegates attending such meeting; retain all proprietary rights in any process, procedure, or article of manufacture described in the work; include the article in full or in part in a thesis or dissertation; use the article or any part thereof in a printed compilation of your works, such as collected writings or lecture notes, and other derivative works, with full acknowledgement to JEP as the original journal publishing the article; may reproduce material extracted from the article or derivative works for the author's personal use, but must consider the copyrights procedure. All copies, print or electronic, or other use of the paper or article must include the appropriate bibliographic citation for the article’s publication in the journal. 2. Requests from Third Parties Although authors are permitted to re-use all or portions of the article in other works, this does not include granting third-party requests for reprinting, republishing, or other types of re-use. Requests for all uses not included above, including the authorization of third parties to reproduce or otherwise use all or part of the article (including figures and tables), should be referred to KPU by going to our website at https://journal.kpu.go.id/. 3. KPU Copyright Ownership KPU owns the copyrights to reproduce, distribute, disseminate, translate, and other uses in accordance with the existing Laws and Regulations…
items: KEADILAN PEMILU BAGI CALON PERSEORANGAN KASUS PILKADA SUKOHARJO 2024
items: POLA PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA 2024: STRATEGI PERMOHONAN DAN UPAYA PENCEGAHAN
items: PROBLEMATIKA HUKUM NETRALITAS PRESIDEN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024
items: DINAMIKA PENCALONAN PILKADA JAKARTA 2024:ANALISIS KEGAGALAN ANIES BASWEDAN MAJU SEBAGAI CALON GUBERNUR
items: PENCALONAN PILKADA JAKARTA 2024: DOMINASI KOALISI BESAR PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH
items: TINJAUAN YURIDIS KLARIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT CALON PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
items: ANOMALI PROFESIONALISME PENYELENGGARAAN PEMILU DI TENGAH DOMINASI ELIT LOKAL (STUDI ETNOGRAFI DI MADURA)
items: NORMA TANPA SANKSI: POLEMIK “KUOTA GENDER” DALAM UNDANG-UNDANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KPU SEBAGAI SELF-REGULATORY BODY
items: PENGEMBANGAN SISTEM PENGHITUNGAN KONVERSI SUARA KURSI PARLEMEN METODE SAINTE LAGUE BERBASIS VISUAL BASIC APPLICATION
items: PRAKTIK ABUSIVE EXECUTIVE POWER PADA PEMILU 2024: IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA DAN UPAYA MEMULIHKANNYA
items: PERLUASAN PRAKTIK PORK-BARREL DALAM PEMILU SERENTAK 2024: IMPLIKASI DAN PENEGAKAN HUKUM
items: TROLLS, DISINFORMASI, DAN STRATEGI KAMPANYE: TANTANGAN DEMOKRASI DIGITAL DALAM PEMILU 2024
items: NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024: STUDI KASUS INSTAGRAM @abdimuda_id
items: DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024
items: STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024
items: ANALISIS SISTEMATIK PRAKTIK PEMILU HIJAU DI INDONESIA UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
items: PENGELOLAAN PILKADA PADA SISTEM MULTIPARTAI: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
items: POLITISASI AL-QUR’AN DALAM UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA ACEH
items: PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU DALAM TAHAPAN DISTRIBUSI LOGISTIK DAN ANTISIPASI PERILAKU PADA MASA PANDEMI COVID-19
items: KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020
items: EVALUASI PENGGUNAAN KOTAK SUARA DUPLEX DALAM PROSES DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2019 DI KPU KOTA JAMBI
items: MANAJEMEN KRISIS PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM PILKADA KOTA DEPOK DI TENGAH COVID-19
items: MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19
items: KAJIAN MANAJEMEN KRISIS PADA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
items: STRATEGI PENANGANAN BENCANA NON-ALAM COVID-19 DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2020
items: PROBLEMATIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MERANGIN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK ORANG RIMBA JAMBI
items: SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019
items: PEMILIHAN SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19: PRAKTIK POLITISASI ANGGARAN DAN BANTUAN SOSIAL OLEH CALON PETAHANA
items: TANTANGAN PEMILIH DIFABEL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19
items: PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS KPU KOTA KUPANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KEADILAN PEMILU BAGI CALON PERSEORANGAN KASUS PILKADA SUKOHARJO 2024
type: item
description: Kegagalan calon perseorangan di Kabupaten Sukoharjo pada Pilkada tahun 2024 membuat kontestasi pilkada tidak ada karena hanya ada calon tunggal dari partai politik. Hal ini disebabkan sampai batas waktu akhir pendaftaran, dukungan untuk calon perseorangan tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan. Penelitian ini menggunakan metode observasi, pustaka dan wawancara untuk mencari tahu kegagalan apa yang mempersulit calon perseorangan ini. Hasil penelitian menunjukan, titik kegagalan ada pada sistem verifikasi faktual yang menggunakan metode sensus bukan sampling, sehingga jumlah dukungan yang diverifikasi sangat banyak. Apalagi saat itu calon perseorangan juga belum dikenal banyak orang seperti calon dari partai politik karena minimnya sosialisasi. Verifikasi syarat dukungan juga harus selesai dalam waktu yang terbatas sehingga tim sukses kesulitan menambah dukungan. Hasil analisis menunjukan bahwa, tidak ada kesetaraan politik antara calon perseorangan dengan calon dari partai politik dalam representasi formalistik, dimana ada hambatan struktural dari regulasi yang lebih berat dibandingkan calon dari partai politik. Dalam pelaksanaan pencalonan pun tidak ada kesetaraan politik dalam proses demokrasi liberal dimana proses pencalonan perseorangan lebih berat ketika melalui verifikasi faktual syarat dukungan minimal. Kesimpulan yang diperoleh, harus ada proses pencalonan yang adil dan proporsional antara calon perseorangan dan calon dari partai politik serta menghapus hambatan struktural dari regulasi yang diskriminatif.
subject: Articles
  topic: section
subject: pencalonan perseorangan
  topic: keywords
subject: pilkada serentak
  topic: keywords
subject: representasi politik
  topic: keywords
subject: kesetaraan politik
  topic: keywords
creator: Ferdana Femiliona
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-05-20
publication date: 2025-05-20
starting page: 203
ending page: 230
doi: 10.46874/v4p83h32

POLA PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA 2024: STRATEGI PERMOHONAN DAN UPAYA PENCEGAHAN
type: item
description: Pilkada merupakan mekanisme demokratis yang krusial dalam menentukan kepemimpinan daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada tidak lepas dari berbagai pelanggaran dan perselisihan hasil, yang jika tidak diselesaikan secara adil dan transparan dapat merusak legitimasi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perselisihan hasil Pilkada 2024, mengidentifikasi strategi permohonan yang efektif dan relevansi hasil putusan dalam mencegah pelanggaran berulang serta menegaskan pentingnya pemahaman hukum yang mendalam dan strategi pembuktian yang tepat bagi para pihak yang mengajukan sengketa hasil Pilkada. Selain itu, analisis terhadap pola putusan juga memberikan kontribusi dalam upaya preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan integritas pemilu di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari putusan-putusan MK terkait sengketa Pilkada 2024, sedangkan data sekunder berupa literatur hukum, regulasi, dan kajian akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji jenis pelanggaran, argumen hukum, serta pembuktian yang diakui MK dalam permohonan yang dikabulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 310 permohonan yang diajukan ke MK, hanya 26 perkara (sekitar 8,4%) yang dikabulkan. Keberhasilan permohonan sangat bergantung pada pemenuhan syarat formil dan substansial, kekuatan dalil posita, dan bukti yang menunjukkan dampak langsung terhadap hasil pemilu. Pola putusan MK menunjukkan bahwa pelanggaran yang dikabulkan umumnya terkait pelanggaran administratif yang signifikan, politik uang, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
subject: Articles
  topic: section
subject: Pola Putusan
  topic: keywords
subject: Perselisihan Hasil
  topic: keywords
subject: Pilkada
  topic: keywords
creator: Saivol Virdaus
creator: Siciliya Mardian Yoel
creator: Wimpy Ardhy Prasetya
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-05-20
publication date: 2025-05-20
starting page: 231
ending page: 257
doi: 10.46874/tx5y9s23

PROBLEMATIKA HUKUM NETRALITAS PRESIDEN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024
type: item
description: Netralitas Presiden dalam Penyelenggaraan pemilu menjadi penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang Demokratis, sebab Presiden harus mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan golongan tertentu. Namun dalam faktanya ditemukan berbagai ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu 2024. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yang pertama menguraikan problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan kedua, mendalami problematika Pertanggungjawaban Presiden terkait netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal dengan menguraikan aturan-aturan hukum dan menganalisis berbagai fakta terkait ketidaknetralan Presiden. Hasil kajian menunjukkan: pertama, Problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam pemilu pada level Undang-Undang Dasar tidak atur secara tegas, dan pada level Undang-Undang juga belum ada pengaturan yang secara khusus melarang Presiden untuk berpihak, bahkan permasalahan utama Undang-Undang Pemilu justru melegitimasi keberpihakan Presiden di dalam Pemilu. Hal ini menjadi penyebab rusaknya demokrasi, terjadinya abuse of power, conflict of interest, pelanggaran constitutional ethics dan meruntuhkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Kedua Problematika pertanggungjawaban Presiden berkaitan dengan netralitasnya dalam pemilihan umum 2024 baik secara hukum, politik maupun etik tidak ditegakkan, hal ini disebabkan karena secara hukum belum ada regulasi yang mengatur mengenai larangan keberpihakan Presiden untuk berlaku netral di dalam proses Pemilu.
subject: Articles
  topic: section
subject: Presiden
  topic: keywords
subject: Netralitas
  topic: keywords
subject: Pertanggungjawaban
  topic: keywords
subject: Pemilihan Umum 2024
  topic: keywords
creator: Zaky Badruzzaman
creator: Ahmad Yani
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-05-20
publication date: 2025-05-20
starting page: 258
ending page: 282
doi: 10.46874/kc30v476

DINAMIKA PENCALONAN PILKADA JAKARTA 2024:ANALISIS KEGAGALAN ANIES BASWEDAN MAJU SEBAGAI CALON GUBERNUR
type: item
description: Menjelang tahapan pencalonan Pilkada Jakarta 2024 sejumlah lembaga survei menempatkan Anies Baswedan pada posisi teratas baik popularitas maupun elektabilitasnya. Hasil sigi ini mendorong beberapa partai politik berencana mengusungnya sebagai bakal calon Gubernur. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan sempat mendeklarasikannya sebagai bakal calon Gubernur disandingkan dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon Wakil Gubernur. Akan tetapi hingga memasuki hari terakhir masa pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Provinsi DKI Jakarta, tidak ada satupun partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif; metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian literatur dan analisis terhadap dinamika politik yang terekam di berbagai media pemberitaan pada sepanjang fase prakandidasi dan fase kandidasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat faktor yang menyebabkan Anies Baswedan gagal maju atau mendaftar sebagai kandidat Gubernur dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keempat faktor itu: Pertama, Anies Baswedan bukan kader partai politik; Kedua, Independensi sikap politik Anies Baswedan; Ketiga, menguatnya fenomena partaikrasi dalam lanskap sistem kepartaian; Keempat, menguatnya praktik politik kartel dalam proses kandidasi Pilkada.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pilkada Jakarta 2024
  topic: keywords
subject: Anies Baswedan
  topic: keywords
subject: Partai politik
  topic: keywords
subject: Partitokrasi
  topic: keywords
subject: Politik kartel
  topic: keywords
creator: Agus Sutisna
creator: Ahmad Hapid TA
creator: Muhammad Aldi Lubis
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-05-20
publication date: 2025-05-20
starting page: 135
ending page: 159
doi: 10.46874/x939ct09

PENCALONAN PILKADA JAKARTA 2024: DOMINASI KOALISI BESAR PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH
type: item
description: Pilkada DKI Jakarta 2024 mencerminkan dinamika politik yang dipengaruhi oleh dominasi Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang menguasai banyak daerah, namun di Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, yang didukung oleh koalisi oposisi, berhasil meraih kemenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dominasi koalisi besar terhadap partisipasi pemilih serta peran koalisi alternatif dalam Pilkada DKI Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengungkap bahwa ketidakpuasan publik terhadap kekuatan politik besar berkontribusi pada penurunan partisipasi pemilih, yang tercermin dari fenomena golput dan tingginya suara tidak sah (invalid votes). Meskipun KIM memiliki kekuatan struktural yang signifikan, keberhasilan pasangan Pramono-Rano menunjukkan bahwa preferensi lokal dapat mengalahkan dominasi nasional, terutama jika calon alternatif lebih mampu mewakili aspirasi masyarakat. Fenomena ini juga mencerminkan pentingnya keberagaman pilihan dalam sistem demokrasi, yang seharusnya memberi ruang untuk lebih banyak calon kompetitif. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam sistem pencalonan untuk menciptakan proses pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pencalonan
  topic: keywords
subject: Pilkada Jakarta
  topic: keywords
subject: Partisipasi Pemilih
  topic: keywords
creator: Dody Wijaya
creator: Aditya Perdana
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-05-20
publication date: 2025-05-20
starting page: 160
ending page: 181
doi: 10.46874/h72ddc90

TINJAUAN YURIDIS KLARIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT CALON PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
type: item
description: Ketidakpastian hukum rumusan Undang-undang Pemilihan terhadap tugas KPU dalam melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat administrasi calon, telah menimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung kepada pemungutan suara ulang. Fokus dengan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, penulis melakukan penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki keterkaitan dengan kebenaran dokumen syarat calon. Apakah KPU selaku penyelenggara pemilu perlu melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi setiap calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota ke instansi yang berwenang. Berlandaskan teori kepastian hukum yang diolah secara yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini berkesimpulan bahwa perlu dilakukan revisi UU Pemilihan dengan mewajibkan KPU melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang. Sehingga tidak ada alasan pemaaf apabila klarifikasi ke instansi berwenang tersebut tidak dilaksanakan.
subject: Articles
  topic: section
subject: kepastian hukum
  topic: keywords
subject: dokumen calon
  topic: keywords
subject: pemilihan serentak
  topic: keywords
creator: Metrina Tosika
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-05-20
publication date: 2025-05-20
starting page: 182
ending page: 202
doi: 10.46874/gk3ppx71

ANOMALI PROFESIONALISME PENYELENGGARAAN PEMILU DI TENGAH DOMINASI ELIT LOKAL (STUDI ETNOGRAFI DI MADURA)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyelenggaraan Pemilu di Madura yang mengalami anomali profesionalisme. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memahami fenomena tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (in-depth interview). Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kedaerahan, taksonomi, komponensial, dan tema kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anomali profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilu di Madura disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor internal mencakup hubungan emosional penyelenggara dengan kontestan politik, kepentingan balas budi, dan godaan politik transaksional. Kedua, faktor eksternal melibatkan tekanan dari elit lokal seperti tokoh agama melalui mimbar-mimbar keagamaan dan privilage-nya, pengusaha melalui sogokan, balater melalui ancaman keselamatan atau teror fisik, serta intervensi politisi janji-janji posisi strategis. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perbaikan sistem Pemilu di masa depan dan mengurangi pengaruh negatif elit lokal terhadap proses demokrasi.
subject: Articles
  topic: section
subject: anomali
  topic: keywords
subject: profesionalisme penyelenggara pemilu
  topic: keywords
subject: elit lokal
  topic: keywords
creator: Abd Muni
creator: Abd. Munib
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2025-01-20
publication date: 2025-01-20
starting page: 114
ending page: 134
doi: 10.46874/tkp.v6i1.1304

NORMA TANPA SANKSI: POLEMIK “KUOTA GENDER” DALAM UNDANG-UNDANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KPU SEBAGAI SELF-REGULATORY BODY
type: item
description: Tulisan ini mengeksplorasi kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku self-regulatory body. Lebih spesifiknya, sejauh apa kewenangan KPU untuk menerjemahkan norma Undang-Undang ke dalam regulasi pelaksana. Kajian dilakukan dengan berangkat pada polemik “kuota gender” dalam Pemilu 2024. Metode penulisan dilakukan melalui pendekatan hukum doktrinal, yaitu mengkaji hukum positif dengan mengolah dokumen-dokumen hukum yang tersedia. Dalam pembahasannya, norma Undang-Undang tidak mengatur tentang metode penghitungan dan sanksi untuk pemenuhan kuota gender. Melalui pembacaan ilmu perundang-undangan secara historikal-sistematik dalam norma Pemilu pasca-reformasi, ditemukan setidaknya dua pola. Pertama, dimana KPU menerapkan metode pembulatan atas-bawah dengan tanpa sanksi (Pemilu 2009 dan 2024), dan kedua, kebijakan pembulatan ke bawah yang disertai dengan sanksi (Pemilu 2014 dan 2019). Kajian ini menunjukkan bahwa polemik regulasi kuota gender dalam PKPU 10/2023 untuk Pemilu 2024 membawa babak baru kelembagaan KPU. Berbekal dengan preseden legislasi maupun yudisial dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kajian ini memberikan dua sisi kesimpulan. Pada satu sisi, meskipun kebijakan kuota gender oleh KPU pada Pemilu 2024 dinyatakan keliru, namun pada sisi yang lain justru sekaligus menguatkan kedudukan KPU sebagai self-regulatory body.
subject: Articles
  topic: section
subject: self regulatory body
  topic: keywords
subject: ilmu perundang-undangan
  topic: keywords
subject: kuota gender
  topic: keywords
subject: norma tanpa sanksi
  topic: keywords
subject: PKPU
  topic: keywords
creator: Ida Budhiati
creator: Rian Adhivira Prabowo
creator: Edho Rizky Ermansyah
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2025-01-20
publication date: 2025-01-20
starting page: 93
ending page: 113
doi: 10.46874/tkp.v6i1.1317

PENGEMBANGAN SISTEM PENGHITUNGAN KONVERSI SUARA KURSI PARLEMEN METODE SAINTE LAGUE BERBASIS VISUAL BASIC APPLICATION
type: item
description: Pemilihan umum dalam sistem demokrasi membutuhkan proses penghitungan suara yang akurat dan transparan. Metode penghitungan suara yang digunakan dalam sistem proporsional di Indonesia saat ini adalah metode Sainte Lague sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dirancang untuk mendistribusikan kursi parlemen secara adil berdasarkan suara yang diperoleh partai politik. Namun, kompleksitas penghitungan dengan metode Sainte Lague ini sering menjadi tantangan karena kompleksitas penghitungannya yang lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya. Hambatan ini sering kali menjadi kendala bagi KPU dalam melakukan penghitungan secara manual. Kesalahan dalam penghitungan dapat berdampak serius, tidak hanya mempengaruhi hasil Pemilu, tetapi juga mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem penghitungan suara berbasis Visual Basic Application (VBA) excel yang dapat digunakan untuk menghitung alokasi kursi parlemen dengan metode Sainte Lague. Sistem ini dirancang sebagai alat yang mudah digunakan dan diakses oleh penyelenggara Pemilu di berbagai tingkat. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan formula dan logika penghitungan yang sesuai dengan prinsip Sainte Lague. Validasi sistem menggunakan data Pemilu tahun 2024 untuk memastikan sistem yang dibuat telah sama dengan kondisi existing. Hasil dari pengujian sistem ini mampu melakukan penghitungan suara kursi parlemen dengan akurasi yang tinggi dan cepat sehingga dapat diandalkan dalam mendukung proses Pemilu. Selain itu, sistem ini juga memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam sehingga dapat menjadi solusi praktis bagi penyelenggara Pemilu di Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan akurasi perolehan kursi parlemen.
subject: Articles
  topic: section
subject: alokasi kursi
  topic: keywords
subject: pemilihan umum
  topic: keywords
subject: penghitungan kursi parlemen
  topic: keywords
subject: sainte lague
  topic: keywords
subject: visual basic application
  topic: keywords
creator: Oki Anita Candra Dewi
creator: Eka Wisnu Wardhana
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2025-01-20
publication date: 2025-01-20
starting page: 71
ending page: 92
doi: 10.46874/tkp.v6i1.1387

PRAKTIK ABUSIVE EXECUTIVE POWER PADA PEMILU 2024: IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA DAN UPAYA MEMULIHKANNYA
type: item
description: Penelitian ini berupaya menganalisis aspek legal-konstitusional penggunaan kekuasaan negara oleh pemegang dan pelaksana cabang kekuasaan eksekutif (Presiden beserta jajarannya) dalam menggalang dukungan bagi kandidat tertentu khususnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta implikasinya terhadap demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal yakni pertama, dalam kondisi semacam apa abusive executive power terjadi. Kedua, dalam hal apa sarana legal-konstitusional mengizinkan Presiden beserta jajarannya terlibat dalam kampanye. Ketiga, bagaimana implikasi abusive executive power terhadap demokrasi serta upaya memulihkannya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pertama, abusive executive power oleh presiden beserta jajarannya terjadi dengan melanggar prinsip konstitusional Pemilu terutama adil dan prinsip good governance. Kedua, aturan legal-konstitusional memberikan hak berkampanye secara terbatas kepada presiden, yakni dalam hal dirinya mencalonkan kembali pada periode kedua. Ketiga, persoalan kedua menyumbang pada kemunduran demokrasi di Indonesia karena penggunaan kekuasaan negara untuk mendukung salah satu kandidat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menegasikan penyelenggaraan Pemilu yang adil. Dibutuhkan reformulasi terhadap aturan hukum Pemilu dengan mendesain adaptabilitasnya terhadap prinsip-prinsip good governance dan batasan yang jelas terkait keterlibatan presiden dalam kampanye.
subject: Articles
  topic: section
subject: penyalahgunaan kekuasaan
  topic: keywords
subject: eksekutif
  topic: keywords
subject: Pemilu 2024
  topic: keywords
subject: demokrasi
  topic: keywords
creator: Muhammad Rifai Yusuf
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2025-01-20
publication date: 2025-01-20
starting page: 49
ending page: 70
doi: 10.46874/tkp.v6i1.1370

PERLUASAN PRAKTIK PORK-BARREL DALAM PEMILU SERENTAK 2024: IMPLIKASI DAN PENEGAKAN HUKUM
type: item
description: Praktik pork-barrel dalam politik merupakan strategi yang sering digunakan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan elektoral melalui distribusi dana publik yang tidak merata dan tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan penegakan praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pemilhan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep yang berhubungan dengan praktik pork-barrel dalam pemenangan peserta Pemilu Serentak 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum mengenai praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pilpres 2024. Praktik pork-barrel yang terjadi pada Pilpres 2024 mengalami perluasan dimana yang lazimnya praktik tersebut dilakukan oleh petahana agar kembali terpilih pada periode Pemilu selanjutnya, tetapi pada Pilpres 2024 praktik pork-barrel terjadi ketika petahana memiliki kepentingan yang kuat pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga mengalokasikan kekuasaan atau dana publik untuk keuntungan pasangan calon tersebut. Praktik-praktik pork-barrel dalam Pemilu memberikan dampak negatif seperti inefisiensi anggaran, ketidakadilan sosial dan korupsi penyalahgunaan dana publik.
subject: Articles
  topic: section
subject: pork-barrel
  topic: keywords
subject: politik distributif
  topic: keywords
subject: Pemilu
  topic: keywords
creator: Bangkit Imas Rizkianata
creator: Fatur Rochman Candra Arifin
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2025-01-20
publication date: 2025-01-20
starting page: 27
ending page: 48
doi: 10.46874/tkp.v6i1.1359

TROLLS, DISINFORMASI, DAN STRATEGI KAMPANYE: TANTANGAN DEMOKRASI DIGITAL DALAM PEMILU 2024
type: item
description: Pemilu Serentak 2024 di Indonesia menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya penggunaan trolls dan disinformasi sebagai bagian dari strategi kampanye politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kedua fenomena tersebut terhadap kualitas demokrasi digital, khususnya terkait persepsi pemilih dan integritas proses Pemilu. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi konten media sosial dan melakukan wawancara mendalam dengan praktisi politik, penyelenggara Pemilu, dan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan trolls dalam kampanye memperkuat polarisasi politik di kalangan pemilih melalui penyebaran narasi provokatif. Disinformasi, yang disebarkan secara sistematis oleh aktor politik, terbukti memanipulasi persepsi publik terhadap kandidat dan isu-isu politik, sehingga mengaburkan batas antara informasi yang valid dan palsu. Temuan utama adalah adanya polarization tipping point yaitu tingkat intensitas disinformasi yang dapat menyebabkan fragmentasi sosial yang sulit dipulihkan, serta berdampak negatif pada partisipasi pemilih dan kepercayaan publik terhadap Pemilu. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada saat ini tidak cukup memadai untuk menangkal efek negatif dari trolls dan disinformasi. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan transparansi iklan politik di media sosial serta pengembangan mekanisme deteksi dini untuk mengurangi dampak disinformasi.
subject: Articles
  topic: section
subject: trolls
  topic: keywords
subject: disinformasi
  topic: keywords
subject: strategi kampanye
  topic: keywords
subject: polarisasi politik
  topic: keywords
subject: Pemilu 2024
  topic: keywords
creator: Reskiyanti Nurdin
rights: Copyright (c) 2025 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2025-01-20
publication date: 2025-01-20
starting page: 1
ending page: 26

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024: STUDI KASUS INSTAGRAM @abdimuda_id
type: item
description: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Indonesia dalam kontestasi Pemilu 2024, dengan berfokus pada peran akun media sosial @abdimuda_id. Akun media sosial @abdimuda_id memiliki lebih dari 85 ribu pengikut. Akun ini bisa dianggap sebagai representasi ASN Muda Indonesia di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, serta dilakukan dalam tiga tahap: Pertama, analisis konten unggahan akun @abdimuda_id. Kedua, surveipolling untuk memahami preferensi dan pendapat ASN secara luas terkait dengan peran mereka dalam kontestasi Pemilu. Ketiga, analisis komentar pengikut akun instagram untuk memperoleh pandangan mereka tentang netralitas dalam konteks politik. Hasil penelitian diketahui bahwa media instagram ASN Muda Indonesia tidak hanya sekedar melakukan kampanye tentang netralitas namun juga menjadi media diskusi tentang kebijakan netralitas yang diatur oleh pemerintah untuk ASN di masa Pemilu. Data polling dan komentar dari followers @abdimuda_id berpendapat bahwa ASN harus memiliki hak suara, terkait tidak punya hak suara dan ASN punya hak suara namun diatur ketat. Pada kolom komentar dalam penelitian diketahui bahwa secara konsep principal-agent kerap terjadi perilaku oportunistik. Oportunisme terjadi karena pengaruh yang kemudian dihasilkan oleh tokoh politik ketika terpilih pada posisi politis sehingga beberapa ASN melakukan pendekatan dengan tokoh politik yang ikut serta dalam pemilu.
subject: Articles
  topic: section
subject: Aparatur Sipil Negara (ASN)
  topic: keywords
subject: media sosial
  topic: keywords
subject: netralitas politik
  topic: keywords
subject: Pemilu 2024
  topic: keywords
creator: Rizki Montheza
creator: Ahsani Taqwim Aminuddin
creator: Tryan Nugraha
rights: Copyright (c) 2024 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2024-05-17
publication date: 2024-05-17
starting page: 247
ending page: 266
doi: 10.46874/tkp.v5i2.1248

DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024
type: item
description: Penelitian ini secara sistematis menginvestigasi isu-isu yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks partisipasi politik dan dukungan terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. Fokus penelitian dipusatkan pada pelanggaran atas netralitas ASN secara nasional menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, yang merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pemilihan yang transparan, berintegritas dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi ASN dalam menjaga netralitas mereka dan implikasi dari keterlibatan politik mereka dalam proses demokratisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris atau sosiologis, melalui pengumpulan data sumber primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis reduksi data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran atas netralitas ASN dilatarbelakangi oleh tingkat literasi ASN mengenai sanksi pelanggaran dan proses penegakan sanksi yang belum optimal. Bawaslu dan KPU telah melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi mengenai etika dan netralitas ASN, namun peran dari institusi terkait lainnya perlu diperkuat. Sistem meritokrasi dalam birokrasi dan netralitas ASN, turut andil dalam memberikan tekanan untuk memperoleh keuntungan politik. Fanatisme ASN terhadap partai politik dan kekerabatan dengan aktor politik juga menjadi tantangan bagi netralitas ASN. Perlu perbaikan baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem yang mengaturnya untuk memastikan netralitas ASN yang lebih kuat pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
subject: Articles
  topic: section
subject: birokrasi
  topic: keywords
subject: netralitas ASN
  topic: keywords
subject: Pilkada 2024
  topic: keywords
subject: regulasi
  topic: keywords
subject: sanksi
  topic: keywords
creator: Willi Sumarlin
creator: Reni Rentika Waty
creator: Siska Andrianika
creator: Endiyanto Yoga Prasetya
rights: Copyright (c) 2024 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2024-05-17
publication date: 2024-05-17
starting page: 223
ending page: 246
doi: 10.46874/tkp.v5i2.1232

STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker. Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat berlangsung berlandaskan prinsip environmental ethics sebagaimana yang tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pilkada
  topic: keywords
subject: alat peraga kampanye
  topic: keywords
subject: lingkungan hidup
  topic: keywords
creator: Vicko Taniady
creator: Reni Putri Anggraeni
creator: Ahmad Alveyn Sulthony Ananda
rights: Copyright (c) 2024 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2024-05-17
publication date: 2024-05-17
starting page: 159
ending page: 182
doi: 10.46874/tkp.v5i2.1238

ANALISIS SISTEMATIK PRAKTIK PEMILU HIJAU DI INDONESIA UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
type: item
description: Penelitian ini menggarisbawahi urgensi implementasi praktik pemilu hijau untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2024. Mengadopsi metodologi tinjauan literatur sistematis berpedoman pada PRISMA 2020, penelitian ini menelaah artikel ilmiah dekade terakhir (2014-2024) dari basis data Google Scholar dan Crossref, dengan tujuan menyajikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk mendukung transisi Pilkada menuju praktik-praktik hijau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemilu hijau di berbagai negara menghadapi tantangan seperti perlunya kerjasama lintas sektor, kebutuhan akan kesepakatan lingkungan internasional yang mengikat, konflik regulasi lingkungan, perilaku oportunis pembuat kebijakan, dan jejak karbon tinggi dari aktivitas pemilu. Rekomendasi meliputi kolaborasi lintas sektor untuk kurangi sampah kampanye, adopsi Kyoto dan regulasi ala California untuk energi dan emisi, memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) untuk kesadaran lingkungan, menggunakan carbon offsets, komitmen politik untuk lingkungan pasca-pemilu, sesuaikan kebijakan dengan respons iklim regional, dan kembangkan kebijakan untuk konsumsi berkelanjutan dan dukungan daur ulang dalam politik.
subject: Articles
  topic: section
subject: pemilu hijau
  topic: keywords
subject: kerja sama lintas sektor
  topic: keywords
subject: kesepakatan lingkungan internasional
  topic: keywords
subject: Pilkada 2024
  topic: keywords
creator: Abbadi Said Thalib
rights: Copyright (c) 2024 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2024-05-17
publication date: 2024-05-17
starting page: 138
ending page: 158
doi: 10.46874/tkp.v5i2.1212

PENGELOLAAN PILKADA PADA SISTEM MULTIPARTAI: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pilkada pada sistem multipartai ditinjau dari aspek pelembagaan partai politik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu menguatnya kedaulatan partai politik namun semakin menipisnya kedaulatan rakyat ditengah kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial. Menguatnya kedaulatan partai politik merupakan dampak dari pertumbuhan dan perkembangan partai politik pasca reformasi tahun 1998. Tanpa disadari perkembangan partai politik tersebut ternyata menciptakan sistem multipartai yang buruk di daerah. Hal ini ditandai dengan kehidupan politik yang berorientasi pada kekuasaan dan kemudian melahirkan politik dinasti, politik rente dan KKN. Kondisi ini semakin diperburuk ketika sistem multipartai dikombinasikan dengan sistem presidensial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer berasal dari buku. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Validasi data dilakukan dengan triangulasi data. Adapun hasil penelitian ini yaitu pilkada ditengah kombinasi antara sistem multipartai dengan sistem presidensial menciptakan lemahnya pelembagaan partai politik. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki fungsi rekrutmen politik.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pengelolaan pemilihan kepala daerah
  topic: keywords
subject: sistem multipartai
  topic: keywords
subject: pelembagaan partai politik
  topic: keywords
creator: Windawati Pinem
creator: Putri Arpani
creator: Nurainun
rights: Copyright (c) 2024 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2024-05-17
publication date: 2024-05-17
starting page: 203
ending page: 222
doi: 10.46874/tkp.v5i2.1188

POLITISASI AL-QUR’AN DALAM UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA ACEH
type: item
description: Penggunaan al-Qur’an sebagai syarat kompetensi calon kepala daerah dalam Pilkada Aceh menjadikan kitab suci itu sebagai alat politik. Kajian ini berargumen bahwa uji baca al-Qur’an telah dipolititasi dalam rekrutmen calon kepala daerah di Aceh. Terdapat dua pertanyaan diajukan, bagaimana bentuk politisasi al-Qur’an dalam uji baca al-Qur’an calon kepala daerah berlangsung di Aceh? dan apa sebab serta dampak politisasi al-Qur’an terhadap demokrasi? Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan analisis dan wawancara atas kebijakan uji mampu baca al-Qur’an dalam seleksi calon kepala daerah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan politisasi al-Qur’an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh terjadi dalam tiga bentuk: kemampuan baca al-Qur’an menjadi syarat kompetensi sehingga pengaturannya cukup rinci, kemampuan baca al-Qur’an menjadi sarana mempengaruhi pemilih oleh ulama maupun kontestan pemilu, dan penerimaan pemilih terhadap calon kepala daerah dengan kompetensi keagamaan dibandingkan kompetensi kinerja. Fenomena ini dilatari berlakunya syari’at Islam di Aceh mendorong terjadinya syariatisasi memungkinkan masuknya hukum syari’ah ke semua bidang. Bagi demokrasi, politisasi al-Qur’an mendistorsi keputusan publik dalam pemilu, di mana agama telah berhasil mengendalikan pemilihan umum di Aceh. Selain itu, juga berdampak pada pengabaian kompetensi kinerja kepala daerah, di mana kesalehan menjadi standar minimum yang harus dimiliki seseorang agar mampu mengemban jabatan publik.
subject: Articles
  topic: section
subject: Politisasi Al-Quran
  topic: keywords
subject: uji kompetensi
  topic: keywords
subject: Pilkada Aceh
  topic: keywords
creator: Zahlul Pasha Karim
creator: Mailinda Eka Yuniza
creator: Andi Sandi Ant T.T
rights: Copyright (c) 2024 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2024-05-17
publication date: 2024-05-17
starting page: 183
ending page: 202
doi: 10.46874/tkp.v5i2.1193

PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU DALAM TAHAPAN DISTRIBUSI LOGISTIK DAN ANTISIPASI PERILAKU PADA MASA PANDEMI COVID-19
type: item
description: Artikel ini mengulas tahapan distribusi logistik dan perilaku penyelenggara Pemilu dan antisipasi perilaku penyelenggara pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu khususnya pada tahapan distribusi logistik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan informan penyelenggara pemilu di Kabupaten Buton Tengah. Aktivitas analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dan diskusi/pembahasan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan terkait logistik pemilu yang tiba tidak tepat waktu pada saat penjemputan, tidak semua jenis logistik tiba di tempat, logistik tiba hanya sebagian saja sehingga hal tersebut memperlambat kinerja aparatur penyelenggara pemilu dan relawan yang bertugas meskipun pada akhirnya dapat diatasi oleh penyelenggara pemilu sehingga pemilihan umum dapat dilaksanakan. Dari aspek kontrol politik tidak ditemukan keterlibatan aktif anggota dewan dan tokoh masyarakat dalam pendistribusian logistik. Dari aspek kontrol organisasi menunjukkan pengawasan internal KPU Kabupaten Buton Tengah dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah dan TIM yang berasal dari luar KPU seperti Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan pihak Kepolisian. Kemudian dari aspek profesionalisme menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu dan relawan demokrasi memiliki kinerja yang baik dan sudah dapat dikatakan profesional. Namun, kelemahannya adalah karena kekurangan personel. nantinya implementor perlu menjaga sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 mulai dari sterilisasi tempat pemungutan suara, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau face shield, menyediakan handsanitizer/tempat cuci pada TPS dan menerapkan social distancing pada saat pemungutan suara.
subject: Articles
  topic: section
subject: Perilaku Implementor
  topic: keywords
subject: Penyelenggaraan Pemilu
  topic: keywords
subject: Distribusi Logistik
  topic: keywords
subject: Covid-19
  topic: keywords
creator: Muchlas M Tahir
rights: Copyright (c) 2020 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2020-11-20
publication date: 2020-11-20
doi: 10.46874/tkp.v2i1.208

KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020
type: item
description: Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Melalui kajian penelitian ini diharapkan, Pemerintah segera menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya force majeure seperti bencana nonalam. Penundaan Pemilihan lanjutan dapat dipergunakan sebagai kontrol atau persiapan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perangkat penunjang aktivitas Pemilihan di tengah pandemi covid-19 serta dapat sebagai kontestasi politik sekaligus sebagai momentum terhadap perbaikan sistem Pemilihan oleh pemerintah. Selain itu, Penundaan Pemilihan lanjutan tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan manusia daripada sebuah nilai Pemilihan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip Salus populi suprema lex esto.
subject: Articles
  topic: section
subject: pandemi covid-19
  topic: keywords
subject: force majeure
  topic: keywords
subject: pemilihan kepala daerah
  topic: keywords
subject: pemungutan suara
  topic: keywords
subject: penundaan Pemilihan serentak
  topic: keywords
creator: Wilma Silalahi
rights: Copyright (c) 2020 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2020-11-20
publication date: 2020-11-20
doi: 10.46874/tkp.v2i1.211

EVALUASI PENGGUNAAN KOTAK SUARA DUPLEX DALAM PROSES DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2019 DI KPU KOTA JAMBI
type: item
description: Sejumlah 21 dari 48 TPS di kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terpaksa harus melaksanakan Pemungutan Suara Susulan H+1 pada Pemilu 2019 dikarenakan kotak suara duplex mengalami kerusakan parah dalam proses distribusi logistik akibat banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah kebijakan KPU menggunakan kotak suara berbahan duplex telah memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik Pemilu 2019 menurut perspektif Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota hingga tingkat PPS. Pendekatan kualitatif berlandaskan teori Dunn dipergunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan KPU meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menanggapi kebijakan KPU menggunakan kotak suara duplex tidak memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik, karena dinilai tidak memenuhi lima dari enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil Penelitian ini didukung temuan bahwa: 1) terjadi penghematan anggaran pengadaan kotak suara sebesar 70,03% di tingkat KPU RI, namun tidak terjadi penghematan biaya pengelolaan dan distribusi logistik di tingkat KPU Kabupaten/kota hingga KPPS; 2) Pelaksanaan SOP penyimpanan dan distribusi logistik bersifat effortlessness; 3) Kotak suara berbahan duplex lebih mudah rusak (hancur) di daerah rawan banjir atau perairan walaupun telah mengikuti SOP distribusi logistik.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kotak Suara
  topic: keywords
subject: Distribusi Logistik
  topic: keywords
subject: Pemilu
  topic: keywords
subject: Evaluasi
  topic: keywords
creator: Adi Susanto dan Mardiana
rights: Copyright (c) 2020 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2020-11-20
publication date: 2020-11-20
doi: 10.46874/tkp.v2i1.125

MANAJEMEN KRISIS PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM PILKADA KOTA DEPOK DI TENGAH COVID-19
type: item
description: Penelitian ini mengkaji tentang pendistribusian logistik penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 melalui paradigma manajemen krisis logistik dengan memadukan data Covid-19 di Kota Depok. Sebagai mana yang diketahui bahwasanya Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Sehingga Pilkada kali ini merupakan Pilkada dalam keadaan bencana non-alam. Pandangan Keegan, Beamon, menjadi landasan penelitian ini, terutama dalam menentukan daerah prioritas untuk pendistribusian logistik pemilihan di Kota Depok. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dipadukan dengan pendekatan studi literatur relevan dan memadukan paradigma kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam pendistribusian logistik dengan manajemen krisis logistik, baik itu dari perspektif logistik kemanusian hingga pendistribusian secara klaster. Hasilnya ialah terdapat beberapa kecamatan prioritas dalam pendistribusian logistik seperti Kecamatan Cinere, Bojongsari, Limo, Cipayung, dan Cilodong. Sementara itu Kecamatan Sawangan, Beji, Tapos, Pancoran Mas, Cimanggis, dan Sukmajaya menjadi 6 prioritas kecamatan selanjutnya dalam pendistribusian logistik Pilkada di Kota Depok. Ini berdasarkan kasus terakhir Covid-19 di Kota Depok dalam 2 bulan terakhir yakni bulan Juni dan Juli. Meskipun fatality rate Covid-19 di bulan Juli rata-rata lebih rendah dari bulan Juni. Ini tidak berbanding lurus dengan angka penyebaran Covid-19 di Kota Depok. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dalam proses pendistribusian logistik di tengah situasi bencana, beberapa kecamatan di Kota Depok dengan penyebaran Covid-19 tak begitu tinggi perlu didahulukan sebagai daerah prioritas distribusi logistik Pilkada Kota Depok. Urgensi dari pendistibusian logistik dalam situasi kebencanaan ialah guna menyegerakan logistik itu sampai tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran agar meminimalisir terganggunya proses tahapan pemungutan suara.
subject: Articles
  topic: section
subject: Covid-19
  topic: keywords
subject: Pilkada 2020
  topic: keywords
subject: Manajemen Krisis Logistik
  topic: keywords
creator: Wildhan Khalyubi, Azka Abdi Amrurobbi, dan Moch Edward Trias Pahlevi
rights: Copyright (c) 2020 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2020-11-20
publication date: 2020-11-20
doi: 10.46874/tkp.v2i1.204

MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19
type: item
description: Indonesia pada 9 Desember 2020 akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Berbeda dengan Pemilu Serentak yang mengalami kenaikan angka partisipasi, Pilkada Serentak 2020 dibayangi oleh rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS karena Pilkada dilaksanakan ditengahdi tengah Pandemi Covid-19. Kendati demikian, KPU tetap optimis jika partisipasi pada Pilkada nanti tetap tinggi sehingga KPU berani memasang target angka partisipasi sebesar 77,5%. Untuk mewujudkan optimisme tersebut diperlukan sebuah strategi untuk mendongkrak minat pemilih. Strategi tersebut antara lain pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pilkada Serentak
  topic: keywords
subject: Partisipasi
  topic: keywords
subject: Legitimasi
  topic: keywords
creator: Mokhammad Samsul Arif
rights: Copyright (c) 2020 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2020-11-20
publication date: 2020-11-20
doi: 10.46874/tkp.v2i1.197

KAJIAN MANAJEMEN KRISIS PADA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
type: item
description: Kajian ini bertujuan untuk merumuskan analisis manajemen krisis pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pemilihan serentak tahun 2020. Kajian ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode kepustakaan. Mengumpulkan pendapat ahli tentang manajemen krisis dan beberapa regulasi terkait pemilu lalu kemudian dirangkum menjadi sebuah simpulan. Batasan masalah dalam kajian ini pertama aspek pelaksanaan tahapan pilkada dan kedua aspek kesehatan dan keselamatan. Hasil yang didapat dari kajian ini bahwa KPU akan menggelar Pilkada Serentak pada tahun 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19. KPU menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Kesimpulan kajian adalah bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 membutuhkan analisa manajemen krisis. Manajemen krisis ini mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan. Manajemen krisis diterapkan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai tahap pasca pilkada berlalu. Pada tahap persiapan, KPU secara khusus merumuskan kebijakan regulasi terkait pencegahan penyebaran covid-19. Protokol kesehatan wajib dilakukan. Penambahan anggaran untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Pada tahap pelaksanaan, terjadi penundaan tahapan karena pandemi. Jumlah Tempat Pemungutan Suara bertambah. Jumlah petugas bertambah. Pasca pilkada, pola dan metode pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan pada pilkada tahun 2020 menjadi model pada pelaksanaan pemilihan berikutnya.
subject: Articles
  topic: section
subject: Manajemen Krisis
  topic: keywords
subject: Pilkada Serentak
  topic: keywords
subject: Pandemi Covid-19
  topic: keywords
creator: Jalaluddin Ali
rights: Copyright (c) 2020 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2020-11-20
publication date: 2020-11-20
doi: 10.46874/tkp.v2i1.196

STRATEGI PENANGANAN BENCANA NON-ALAM COVID-19 DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2020
type: item
description: Pelaksanaan Pemilihan Serentak di masa pandemi COVID-19 beresiko terhadap keamanan dan keselamatan baik penyelenggara maupun pemilih. Hal ini membutuhkan strategi penanganan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi penyebaran COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanganan bencana non-alam COVID-19 dalam Pemilihan Serentak tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal atau karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Serentak di masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan implikasi pada sektor kesehatan, pada struktur anggaran, dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun strategi pelaksanaan Pemilihan Serentak di masa pandemi melalui penundaan tahapan Pemilihan, re-schedule tahapan Pemilihan, penerapan sistem kerja Work From Home (WFH), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja, menjaga jarak dalam berinteraksi, melaksanakan rapid test bagi penyelenggara, pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS, pengaturan waktu pemilihan di TPS, mengatur cara memilih bagi pemilih dengan suhu tubuh 37,3°C atau lebih, mengatur cara memilih bagi pemilih positif COVID-19, serta membangun kemitraan atau kerjasama dengan pemerintah, partai politik, tokoh agama/tokoh masyarakat, media, lembaga pengawas, lembaga pengamanan, dan kerjasama internal penyelenggara.
subject: Articles
  topic: section
subject: Strategi
  topic: keywords
subject: COVID-19
  topic: keywords
subject: KPU
  topic: keywords
subject: Pemilihan Serentak
  topic: keywords
creator: Rahmat Riadi
rights: Copyright (c) 2021 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2021-05-17
publication date: 2021-05-17
starting page: 141
ending page: 161
doi: 10.46874/tkp.v2i2.205

PROBLEMATIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MERANGIN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK ORANG RIMBA JAMBI
type: item
description: Penelitian ini mengkaji tentang peran dan hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin dalam meningkatkan partisipasi aktif Orang Rimba pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin tahun 2018. Orang Rimba adalah suku terasing yang mendiami wilayah pedalaman hutan, tetapi sebagian dari mereka sudah menetap di perkampungan. Jumlah Orang Rimba tidak signifikan, mereka terasingkan/terpinggirkan dalam politik dan masih sebatas menjadi objek politik. Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum KPU Kabupaten Merangin telah berpartisipasi aktif dalam memberikan pendidikan politik bagi Orang Rimba, walaupun suara mereka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 menurun dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013. Permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Merangin adalah tradisi Melangun Orang Rimba, konflik diantara Orang Terang dan Orang Rimba, dan dominasi Tumenggung (kepala suku) dalam menentukan preferensi politik Orang Rimba.
subject: Articles
  topic: section
subject: Orang Rimba
  topic: keywords
subject: Partisipasi Politik
  topic: keywords
subject: KPU Kabupaten Marangin
  topic: keywords
creator: Ulya Fuhaidah, M. Ali Mubarak
rights: Copyright (c) 2021 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2021-05-16
publication date: 2021-05-16
starting page: 105
ending page: 124
doi: 10.46874/tkp.v2i2.220

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019
type: item
description: Pada pelaksanaan verifikasi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Tulisan ini bertujuan untuk (1) menggambarkan penerapan SIPOL dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2019, (2) menganalisis permasalahan yang timbul dalam penerapannya, dan (3) mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang ditimbulkannya. Tulisan ini merujuk pada penerapan SIPOL dalam tahap pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Brebes, melalui studi dokumentasi hasil pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik pada KPU Kabupaten Brebes. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa: (1) banyak data anggota partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU, dan (3) operator SIPOL partai politik yang berada di pusat tidak mendelegasikan kewenangannya kepada operator SIPOL di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan.
subject: Articles
  topic: section
subject: SIPOL
  topic: keywords
subject: Verifikasi Partai Politik
  topic: keywords
creator: Aditya Susmono Tyas Wisanggeni
rights: Copyright (c) 2021 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2021-05-17
publication date: 2021-05-17
starting page: 204
ending page: 223
doi: 10.46874/tkp.v2i2.104

PEMILIHAN SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19: PRAKTIK POLITISASI ANGGARAN DAN BANTUAN SOSIAL OLEH CALON PETAHANA
type: item
description: Kelemahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan anggaran daerah membuka peluang terjadinya praktik politisasi anggaran untuk kepentingan elektoral di masa pandemi. Praktik politisasi anggaran oleh calon petahana tumbuh subur seiring hadirnya kebijakan re-focusing anggaran melalui skema pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Artikel ini berusaha mendalami temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia atas dugaan politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh kepala daerah di 23 kabupaten/kota. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dari berbagai bahan bacaan yang relevan berupa buku, jurnal, dan sumber berita di media online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan di tengah pandemi menciptakan peluang yang lebih besar terhadap praktik politisasi anggaran oleh calon petahana. Argumen tersebut diperkuat oleh praktik politisasi bantuan sosial menggunakan anggaran daerah. Bantuan sosial penanganan COVID-19 dimanfaatkan oleh calon kepala daerah petahana sebagai bentuk kampanye terselubung.
subject: Articles
  topic: section
subject: Celah regulasi
  topic: keywords
subject: Politisasi anggaran
  topic: keywords
subject: Pemilihan Serentak 2020
  topic: keywords
subject: Pandemi COVID-19
  topic: keywords
creator: Mahpudin, Francisca Mega Lestari
rights: Copyright (c) 2021 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2021-05-17
publication date: 2021-05-17
starting page: 162
ending page: 184
doi: 10.46874/tkp.v2i2.202

TANTANGAN PEMILIH DIFABEL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19
type: item
description: Penelitian ini membahas tantangan pemilihan inklusif bagi pemilih difabel pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam kepada organisasi penyandang difabel dan Penyelenggara Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini yaitu: 1) potensi tidak terdaftarnya pemilih difabel dalam daftar pemilih terjadi apabila KPU tidak inovatif dalam mendata pemilih difabel, maka perlu adanya komunikasi yang intens antara Penyelenggara Pemilihan dan kelompok difabel; 2) tantangan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 terhadap pemilih difabel adalah belum maksimalnya pendidikan pemilih yang berpotensi pada rendahnya partisipasi dan pemahaman difabel terhadap informasi Pemilihan; 3) tantangan pemenuhan akses bagi pemilih difabel untuk menjangkau TPS yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Pemilih difabel berpotensi besar terpapar COVID-19 sehingga memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara khususnya Badan Ad hoc untuk memperhatikan TPS yang memadai bagi pemilih difabel.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pandemi COVID-19
  topic: keywords
subject: Pemilih Difabel
  topic: keywords
subject: Pemilihan Serentak 2020
  topic: keywords
creator: Azka Abdi Amrurobbi, Moch Edward Trias Pahlevi, Rio Kalpiando
rights: Copyright (c) 2021 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2021-05-17
publication date: 2021-05-17
starting page: 125
ending page: 140
doi: 10.46874/tkp.v2i2.195

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS KPU KOTA KUPANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, terhadap akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan proportionate stratified random sampling terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner oleh sampel sebanyak 20 (dua puluh) orang PPK dan 103 (seratus tiga) orang PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang. Secara keseluruhan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pengawasan
  topic: keywords
subject: Akuntabilitas
  topic: keywords
subject: Pemilihan
  topic: keywords
creator: Carolus Floriantono Dengi, Ajis Salim Adang Djaha, Jusuf Lery Rupidara
rights: Copyright (c) 2021 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
date: 2021-05-17
publication date: 2021-05-17
starting page: 185
ending page: 203
doi: 10.46874/tkp.v2i2.28