PEMILIHAN SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19: PRAKTIK POLITISASI ANGGARAN DAN BANTUAN SOSIAL OLEH CALON PETAHANA
Abstract
Kelemahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan anggaran daerah membuka peluang terjadinya praktik politisasi anggaran untuk kepentingan elektoral di masa pandemi. Praktik politisasi anggaran oleh calon petahana tumbuh subur seiring hadirnya kebijakan re-focusing anggaran melalui skema pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Artikel ini berusaha mendalami temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia atas dugaan politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh kepala daerah di 23 kabupaten/kota. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dari berbagai bahan bacaan yang relevan berupa buku, jurnal, dan sumber berita di media online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan di tengah pandemi menciptakan peluang yang lebih besar terhadap praktik politisasi anggaran oleh calon petahana. Argumen tersebut diperkuat oleh praktik politisasi bantuan sosial menggunakan anggaran daerah. Bantuan sosial penanganan COVID-19 dimanfaatkan oleh calon kepala daerah petahana sebagai bentuk kampanye terselubung.
References
Buku dan Jurnal:
Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Abata PressL.
Aspinal, Edward dan Sukmajati, Mada (Eds). 2015. Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov.
Birch, Sarah. 2011. Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press.
Chortareas, G., Logothetis, V., & Papandreou, A. A. 2016. Political Budget Cycles and Reelection Prospects in Greece’s Municipalities. European Journal of Political Economy 43(0): 1–13.
Drazen, A. and M. Eslava. 2005. Election Manipulation via Spending Composition: Theory and Evidence.
Khoiriyah, F & Syarifudin, A. 2020. “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Media Sosial.” Bawaslu: Jakarta, 11.
Halim, Wimmy. 2019. “Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodamas Kota Kediri Studi Kasus Prodamas Kota Kediri.” Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2(1): 1–11.
Jacob, A. R., & Tiran, R. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Penundaan Pemilu Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timu. Jurnal Politicon , 58-69.
M Habibi, R Kalalinggi, M Si, A Alaydrus. 2017. Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Samarinda. 6(1): 269–82.
Muhtadi, Burhanuddin. 2018. Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins. The Australian National University.
Norris, P. 2014. Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press.
Pratama, dkk. 2018. Politik Anggaran di Pilkada: Studi Perbandingan Besaran Anggaran Penyelanggaran Pilkada Serentak 2018 Petahana dan Non-Petahana di 17 Provinsi.Dalam Pembiayaan Pemilu di Indonesia, Jakarta: BAWASLU Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Ritonga, I. T., & Alam, M. I. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto (4): 1–25.
Rohman, Hermanto. 2011. Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat (Studi Kepentingan Politik Budget Actors Dalam Pembahasan APBD Propinsi Jawa Timur 2010). Universitas Gadjah Mada.
Sandi, Jhon Retei Alfri, & Suprayitno. 2020. Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 13(1): 1–13.
Setiawan, D., & Setyorini, E. 2018. Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah. Kajian Ekonomi dan Keuangan 2(2): 106–19.
Stokes, Susan., dkk. 2013. Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics. New York: Cambridge University Press.
Daring :
Bawaslu.go.id. 2020a. “Penyalahgunaan Bansos Untuk Pilkada 2020 Bisa Dikenai Sanksi Pembatalan Calon” https://www.bawaslu.go.id/id/berita/penyalahgunaan-bansos-untuk-pilkada-2020-bisa-dikenai-sanksi-pembatalan-calon.
———. 2020b. “Politisasi Bansos Marak, Bagja Usulkan Mendagri Tegas Berikan Sanksi Berdasarkan UU Pemda.” https://www.bawaslu.go.id/id/berita/politisasi-bansos-marak-bagja-usulkan-mendagri-tegas-berikan-sanksi-berdasarkan-uu-pemda.
Beritasatu.com. 2020. “Tahapan Pilkada Ditunda, Bawaslu Tidak Bisa Tindak Politisasi Bansos.” https://www.beritasatu.com/willymasaharu/politik/633713/tahapan-pilkada-ditunda-bawaslu-tidak-bisa-tindak-politisasi-bansos.
idntimes.com. 2020. “Fotonya Mejeng di Bansos, Tagar Bupati Klaten Memalukan Jadi Trending.” https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/fotonya-mejeng-di-bansos-tagar-bupati-klaten-memalukan-jadi-trending.
Inibaru.id. 2020. “Hiruk Pikuk Sukarelawan di Pemkot Semarang Mengemas Bantuan.” https://www.inibaru.id/inspirasi-indonesia/hiruk-pikuk-sukarelawan-di-pemkot-semarang-mengemas-bantuan.
Jateng.bawaslu.go.id. 2020. “Pilkada 2020, Sembilan Daerah di Jateng Masuk Kategori Rawan Tinggi.” https://jateng.bawaslu.go.id/2020/07/01/pilkada-2020-sembilan-daerah-di-jateng-masuk-kategori-rawan-tinggi/.
jateng.inews.id. 2020. “Bawaslu Semprot Bupati Klaten Gegara Stiker Pencitraan di Bansos Corona.” https://jateng.inews.id/berita/bawaslu-semprot-bupati-klaten-gegara-stiker-pencitraan-di-bansos-corona.
Jateng.tribunnews.com. 2020a. “Bansos Dari Pemkot Semarang Periode Juni Mulai Disalurkan.” https://jateng.tribunnews.com/2020/06/23/bansos-dari-pemkot-semarang-periode-juni-mulai-disalurkan.
———. 2020b. “Bantuan Sembako Bagi Warga Kota Semarang Terdampak Virus Corona 1 Paket Dianggarkan Rp. 100 Ribu.” https://jateng.tribunnews.com/2020/05/03/bantuan-sembako-bagi-warga-kota-semarang-terdampak-virus-corona-1-paket-dianggarkan-rp-100-ribu.
———. 2020c. “Kades Ini Benarkan Bantuan Sosial Virus Corona Ada Wajah Bupati Purbalingga, Bawaslu Langsung Bahas.” https://jateng.tribunnews.com/2020/04/29/kades-ini-benarkan-bantuan-sosial-virus-corona-ada-wajah-bupati-purbalingga-bawaslu-langsung-bahas.
Jateng.Tribunnews.com. 2020. “Hendrar Prihadi Siapkan Dana Rp 27 Miliar Obati Warga Semarang Terpapar Virus Corona, Ini Rinciannya.”
Jatengprov.go.id. 2020a. “Bantuan Jaring Pengaman Sosial Mulai Dicairkan.” https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bantuan-jaring-pengaman-sosial-mulai-dicairkan/.
———. 2020b. “Tangani COVID-19 Purbalingga Realokasi APBD Hingga Rp. 52 Miliar.” https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tangani-COVID-19-purbalingga-realokasi-apbd-hingga-rp52-miliar/.
Jatengtoday.com. 2020. “Pemkot Semarang Siapkan Rp. 42 Miliar Untuk Bantuan Sembako Warga Miskin Terdampak COVID-19.” https://jatengtoday.com/pemkot-semarang-siapkan-rp-42-miliar-untuk-bantuan-sembako-warga-miskin-terdampak-COVID-19-42092.
Jogja.tribunnews.com. 2020. “85802 KK Di Klaten Akan Terima JPS Akibat COVID-19.” https://jogja.tribunnews.com/2020/04/23/85802-kk-di-klaten-akan-terima-jps-akibat-COVID-19.
Mediaindonesia.com. 2020a. “Ketua RT RW Di Klaten Akan Dapat Bantuan Sembako.” https://mediaindonesia.com/read/detail/329133-ketua-rtrw-di-klaten-akan-dapat-bantuan-sembako.
———. 2020b. “Sebanyak 83481 KK Penerima BST Di Klaten.” https://mediaindonesia.com/read/detail/314186-sebanyak-83481-kk-penerima-bst-di-klaten.
ombudsman.go.id. 2020. “Kasus Bagi-Bagi Sembako, Ombudsman: Tegur Bupati Klaten.” https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kasus-bagi-bagi-sembako-ombudsman-tegur-bupati-klaten-.
ppid.klatenkab.go.id. 2020. “Daftar Informasi Publik: Wajib Berkala.” http://ppid.klatenkab.go.id/welcome/berkala.
ppid.purbalinggakab.go.id. 2020. “Infprmasi Setiap Saat.” https://ppid.purbalinggakab.go.id/category/informasi-publik/informasi-setiap-saat/.
Purbalinggakab.go.id. 2020. “Bantuan JPS Kebupaten Paket Siap Data Penerima Belum.” https://www.purbalinggakab.go.id/v1/bantuan-jps-kabupaten-paket-siap-data-penerima-belum/.
Radarsolo.jawapos.com. 2020. “Aduan Bansos Di Klaten Terbanyak Kedua, Ombudsman: Jangan Takut Lapor.” https://radarsolo.jawapos.com/read/2020/06/05/197503/aduan-bansos-di-klaten-terbanyak-kedua-ombudsman-jangan-takut-lapor.
regional.kompas.com. 2020. “Soal Stiker Wali Kota Semarang Di Bansos COVID-19, Ini Kata Bawaslu Jateng.” https://regional.kompas.com/read/2020/05/04/23243961/soal-stiker-wali-kota-semarang-di-bansos-COVID-19-ini-kata-bawaslu-jateng?page=all.
simanggaran.semarangkota.go.id. 2020a. “Perwal APBD & APBD Perubahan.” https://simanggaran.semarangkota.go.id/portal/perwalapbd.
———. 2020b. “Ringkasan APBD Tahun 2020.” https://simanggaran.semarangkota.go.id/portal/apbdp.
Suaramerdekasolo.com. 2020. “Ketua RT Dan RW 2020 Diikutkan BPJS.” https://suaramerdekasolo.com/2019/08/06/ketua-rt-dan-rw-2020-diikutkan-bpjs/.
Tagar.id. 2020. “Stiker Wali Kota Semarang Di Bansos Disoal Bawaslu.” https://www.tagar.id/stiker-wali-kota-semarang-di-bansos-disoal-bawaslu.
Timesindonesia.co.id. 2020. “Pemkota Semarang Alokasikan Rp. 81 Miliar Tangani Corona.” https://www.timesindonesia.co.id/read/news/263206/pemkot-semarang-alokasikan-rp-81-miliar-tangani-corona.
Tribunnews.com. 2020a. “78 Persen Kepala Daerah Berpotensi Maju Lagi Di Pilkada Serentak 2020.” https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/08/78-persen-kepala-daerah-berpotensi-maju-lagi-di-pilkada-serentak-2020.
———. 2020b. “Daftar 8 Barang Yang Memuat Foto Bupati Klaten Sri Mulyani, Masker Hingga Brosur Diskon PDAM.” https://www.tribunnews.com/regional/2020/04/28/daftar-8-barang-yang-memuat-foto-bupati-klaten-sri-mulyani-masker-hingga-brosur-diskon-pdam?page=all.
Copyright (c) 2021 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Terms and Conditions of Publication
1. Author's Rights and Authorities
As an author, you (or your employer or institution) may do the following:
- make copies (print or electronic) of the article for your own personal use (not for commercial purpose), including for your own classroom teaching use;
- make copies and distribute such copies (including through email) of the article to research colleagues, but not allowed to distribute commercially and systematically, e.g. via an email list or list server;
- present the article at a meeting or conference and to distribute copies of the article to the delegates attending such meeting;
- retain all proprietary rights in any process, procedure, or article of manufacture described in the work;
- include the article in full or in part in a thesis or dissertation;
- use the article or any part thereof in a printed compilation of your works, such as collected writings or lecture notes, and other derivative works, with full acknowledgement to JEP as the original journal publishing the article;
- may reproduce material extracted from the article or derivative works for the author's personal use, but must consider the copyrights procedure.
All copies, print or electronic, or other use of the paper or article must include the appropriate bibliographic citation for the article’s publication in the journal.
2. Requests from Third Parties
Although authors are permitted to re-use all or portions of the article in other works, this does not include granting third-party requests for reprinting, republishing, or other types of re-use. Requests for all uses not included above, including the authorization of third parties to reproduce or otherwise use all or part of the article (including figures and tables), should be referred to KPU by going to our website at https://journal.kpu.go.id/.
3. KPU Copyright Ownership
KPU owns the copyrights to reproduce, distribute, disseminate, translate, and other uses in accordance with the existing Laws and Regulations.
Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement" prior to the article publication.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Electoral Governance (Jurnal Tata kelola Pemilu Indonesia) by KPU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP
If you are a nonprofit or charitable organization, your use of an NC-licensed work could still run afoul of the NC restriction, and if you are a for-profit entity, your use of an NC-licensed work does not necessarily mean you have violated the term.
