PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN
Abstract
ABSTRAK
Terdapat dua persoalan yang mendasari penelitian ini. Pertama, Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan di IKN Nusantara hanya akan dilaksanakan Pemilu pada tingkat Nasional, namun dalam PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilu tidak mengatur dapil khusus untuk itu. Kedua, terdapat pertanyaan konseptual untuk Pemilu DPD sebab susunan Pemda IKN yang hanya setingkat provinsi. Persoalan tersebut akan dikaji berdasarkan problematika konseptual, urgensi hadirnya DPD, serta pelaksanaan Pemilu DPD di IKN Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dari sumber kepustakaan selanjutnya akan ditelaah secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini, terdapat disparitas konseptual keberadaan DPD di IKN, pada satu sisi strukturnya yang setingkat provinsi tidak bisa dikategorikan sebagai provinsi sebab bukan merupakan daerah otonom. Pada sisi lain, DPD sebagai representasi regional memiliki kinerja untuk mewakili seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Terlepas dari itu, keberadaan DPD untuk dapil IKN memiliki urgensitas, secara umum untuk mewujudkan aspirasi kedaerahan serta secara khusus untuk melakukan kontrol terhadap kinerja Badan Otorita IKN dan Presiden dalam wilayah IKN. Terakhir, sampai diadakan Pemilu DPD di IKN, fungsi aspirasi kedaerahan dilaksanakan oleh Badan Otorita.
References
Afif, K. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Hukum, Vol. 6. (11) https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196
Ahliyan, Y. (2022). Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam. Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, Vol. 2 (11).
Ani Purwati. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Jagad Media Publishing.
Arelia, F. A. (2023). Ambiguitas Kewenangan Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasah Dusturiyyah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Aritonang, D. M. (2019). Kedudukan dan Fungsi DPD Dalam Kerangka Kelembagaan Legislatif Indonesia. Ilmu Administrasi, Vol. 6(3). https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.366
Arrsa, R. C. (2015). Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, Vol 12(4). https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1245
Askarial. (2018). Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. Menara Ilmu, Vol. 12(2), Hlm 21-22.
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. MKRI.
Asy’ari, S. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002) Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1.
Bagus, M., & Sari, H. N. (2019). Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah yang Bebas dari Anggota Partai Politik. Al-Adl, Vol.12(2).
BBC News. (2022). Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN dikhawatirkan melahirkan Kekuasan yang Sewenang-wenang dan Tidak Demokratis. Diakses pada 14 Agustus 2023 dari BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456
Benia, E., & Ghina, N. (2022). Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Jurnal Hukum Lex Generalis., Vol. 3(10). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/323/184
Bulmer, E. W. (2017). Bicameralism, International IDEA Constitution-Building Primer 2, Stockholm.
Christy, E. (2022). BMN di DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Diakses pada 10 Agustus 2023 dari Kementrian Keuangan: https://doi.org/BMN di DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
DPR RI. (2017). Kunjungan Kerja Komisi I Ke Kerajaan Belanda.
Erlina, S. (2023). ASN Pusat Bakal Dipindahkan Bertahap ke IKN, Bagaimana Proyeksi Penduduk di Kalimantan Timur? Databooks. Diakses pada 16 Agustus 2023 dari Katadata.Co.Id.
Fadhilah, N. (2022). Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Universitas Islam Indonesia.
Fadillah, N. (2022). Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Universitas Islam Indonesia.
Failaq, M. R. F., & Arelia, F. A. (2022). Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Studi Kebijakan Publik, Vol. 1(1).
Fauzi, F., & Sujadi, S. (2023). Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara. Tunas Agraria, Vol 6(3), 171–186. https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.246
Firmansyah. (2022). Urgensi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Guna Meningkatkan Partisipasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3(1). https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.408
Gandryan, Fikri Hadi, & Farina. (2022). Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah. Majalah Hukum Nasional, Vol. 52(1).
Harjo, J. T. (2019). Keputusan Shinzo Abe Mengadakan Pemilihan Umum Lebih Awal tahun 2017.
Hasan, Z., Mahyudin, & Sapta, O. (2017). Dewan Perwakilan Daerah. Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 3(2).
Hermawan. (2016). Tinjauan tentang Pembagian Kekuasaan Negara, Lembaga-Lembaga Negara, dan Sistem Pemerintahan di Indonesia.
Julyaoi, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido, Vol. 01(1).
Karim, A., & Dayanto. (2017). Efektifitas Fungsi Parlemen Dewan Perwakilan Daerah dalam Mewakili Aspirasi Masyarakat Daerah Maluku. Iainambon.Ac.Id, Vol.10(1), Hal 167-185.
Laely, N. (2019). Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942 [Universitas Negeri Semarang]. oai:eprints.unm.ac.id:11608
Larasati, G. P. (2022). Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8(1), 244–251. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44063
Manan, B., Perwira, I., & Susanto, M. (2021). Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28(2), 233–257. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art1
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana.
Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. In Law Review.
Monoarfa, S. (2020). Ibu kota negara (IKN). Diakses pada 15 Agustus 2023 dari In Bappenas.: https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_(1).pdf
Muqoyyidin, & Wahyun, A. (2016). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi, Vol. 10(2), 287. https://doi.org/10.31078/jk1025
Nirahua, S. E. M. (2016). Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Vol.45(4), 585–603.
Nugroho, D. (2022). Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. The Indonesian Journal Of Politic And Policy, Vol. 4(1), 53–62.
Nugrohosudin, E. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Legislatif, Vol. 5(2).
Omara, A., Setiono, J., Ibahim, M., & Rahman, F. (2021). Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen di Indonesia. Mimbar Hukum, Vol. 33(1).
Roza, D. U., & Darmini. (2022). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat di Sumatera Barat. Swara Justicia, Vol. 6(3), 318–327. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.277
Santika, I. W. E., & Sujana, I. G. (2021). MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Komparatif Antara Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945). VYAVAHARA DUTA, Vol. 16(1), 91–100. https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/1940
Saputra. (2015). Kedudukan Undang-Undang dan Perppu dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara. Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, Vol. 13(1). http://103.180.95.8/index.php/khazanah/article/download/1703/1232
Saputra, A. R. (2022). Desain Konstitusional Pengisian Jabatan Anggota DPD RI. Indonesia Berdaya, Vol. 2(1), 135–142.
Saputra, I. S., & Jaya, D. (2020). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Eksekusi, Vol. 2(1).
Sari, I. (2015). Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian terhadap Bentuk Negara dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.5(2).
Sihombing, M. P., & Oktavian, D. P. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita. Pendidikan Dan Konseling, Vol. 4(5), 1039–1051.
Soekanto, S., & Sri Mamudji. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Garfindo Persada.
Suardita, I. K. (2013). Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia. Konstitusi Pers.
Sugiharto, U., Pambudi, D. P., & Eldo, D. H. A. P. (2019). Konsistensi Perolehan Suara Calon Presiden Dan Wakil Presiden RI Dengan Perolehan Suara Partai Politik Pengusung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang. Ilmu Pemerintahan, Vol. 6(1), 1–19. https://doi.org/Keywords: Consistency, Political Parties, Presidential & Vice Presidential Candidates
Sutisnaa, A., & Nurhayati, I. (2021). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3(1), 70–96.
Wibowo, A. P., Ardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. Kewarganegaraan, Vol. 6(2).
Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Media Hukum, Vol. 23(2), 186–199. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Zoelfa, H. (2007). Paradigma Baru Ketatangeraan Pasca Perubahan UUD 1945. Sekretariat Negara RI.
Copyright (c) 2023 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Terms and Conditions of Publication
1. Author's Rights and Authorities
As an author, you (or your employer or institution) may do the following:
- make copies (print or electronic) of the article for your own personal use (not for commercial purpose), including for your own classroom teaching use;
- make copies and distribute such copies (including through email) of the article to research colleagues, but not allowed to distribute commercially and systematically, e.g. via an email list or list server;
- present the article at a meeting or conference and to distribute copies of the article to the delegates attending such meeting;
- retain all proprietary rights in any process, procedure, or article of manufacture described in the work;
- include the article in full or in part in a thesis or dissertation;
- use the article or any part thereof in a printed compilation of your works, such as collected writings or lecture notes, and other derivative works, with full acknowledgement to JEP as the original journal publishing the article;
- may reproduce material extracted from the article or derivative works for the author's personal use, but must consider the copyrights procedure.
All copies, print or electronic, or other use of the paper or article must include the appropriate bibliographic citation for the article’s publication in the journal.
2. Requests from Third Parties
Although authors are permitted to re-use all or portions of the article in other works, this does not include granting third-party requests for reprinting, republishing, or other types of re-use. Requests for all uses not included above, including the authorization of third parties to reproduce or otherwise use all or part of the article (including figures and tables), should be referred to KPU by going to our website at https://journal.kpu.go.id/.
3. KPU Copyright Ownership
KPU owns the copyrights to reproduce, distribute, disseminate, translate, and other uses in accordance with the existing Laws and Regulations.
Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement" prior to the article publication.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Electoral Governance (Jurnal Tata kelola Pemilu Indonesia) by KPU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP
If you are a nonprofit or charitable organization, your use of an NC-licensed work could still run afoul of the NC restriction, and if you are a for-profit entity, your use of an NC-licensed work does not necessarily mean you have violated the term.
