TRANSFORMASI KONFLIK PILKADA DI TANAH PAPUA
Abstract
Artikel ini menggambarkan peta konflik Pilkada di Papua serta menganalisis alternatif solusi sebagai upaya mitigasi penyelenggaraan di masa mendatang melalui transformasi konflik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif - eksploratif melalui kajian literatur berupa buku, jurnal, laporan, maupun berita di media massa baik online maupun cetak. Artikel ini menyimpulkan bahwa konflik Pilkada di Papua terjadi pada semua tahapan, baik pra maupun paska pelaksanaan. Jenis konflik yang terjadi juga beragam yaitu secara horizontal dan vertikal, serta bukan hanya di tataran aktor melainkan pada struktur yang sistemik. Tingginya intensitas konflik tersebut dipicu sikap tidak siap kalah, masih adanya kendala penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independennya penyelenggara Pemilu, kendala administratif, serta masih kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Peliknya permasalahan tersebut membuat penyelesaian konflik Pilkada di Papua membutuhkan pendekatan yang kompleks. Oleh karena itu, tulisan ini mendorong upaya transformasi konflik pada level individu, organisasional, maupun sistem. Penyelesaian transformatif yang ditawarkan penulis tersebut bisa menjadi alternatif solusi yang digunakan.
References
Agung, D., & dkk. (2012). NIlai-nilai Dasar Orang Papua dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance): Studi Refleksi Antropologis. Jakarta: Kemitraan Partnership.
Arman, A., & Purwoko, B. (2018). Jalan Damai Menuju Sejahtera: Perjuangan Willem Wandik Membangun Puncak Papua. Jakarta: Nala Publishing House.
Armunanto, A. A. (2015). Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(1), 23-36.
Azim, M. F., & Siregar, S. S. (2014). Menimbang Gagasan Musyawarah dalam Pemilu Nasional di Papua. Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 2(1), 93-108. doi: 10.15548/turast.v2i1.395
Bachri, B. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, 46-62.
Bawaslu RI. (2017). Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017. Jakarta: Bawaslu RI.
Bawaslu RI. (2018). Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Jakarta: Bawaslu RI.
Bawaslu RI. (2020). Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Jakarta: Bawaslu RI.
Bbc.com. (28 Juni 2018, Juni 28). Pilkada Serentak 2018 di Papua: Petugas Tewas, Penghitungan Suara Terhambat. Dipetik September 5, 2022, dari Bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44642737
Beritasatu.com. (2014, Januari 28). Lukas Enembe: Oilkada Langsung Tak Cocok di Papua. Retrieved September 1, 2022, from Beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/nasional/163286/lukas-enembe-pilkada-langsung-tak-cocok-di-papua#!
Cnnindonesia.com. (11 Maret 2022, Maret 11). Cabup Yalimo Kalah di Pilkada 2020 Usai 3 Kali Gugat ke MK. Dipetik September 5, 2022, dari Cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220311073721-32-769711/cabup-yalimo-kalah-di-pilkada-2020-usai-3-kali-gugat-ke-mk
Cnnindonesia.com. (29 Agustus 2017, Agustus 29). MK Menangkan Bupati Petahana Intan Jaya di Papua. Dipetik September 5, 2022, dari Cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170829203733-12-238184/mk-menangkan-bupati-petahana-intan-jaya-di-papua
Deliarnoor, N. A. (2015, Maret). Evaluasi Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Langsung di Papua. Jurnal Sosiohumaniora, 17(1), 49-55.
Deliarnoor, N. A. (2015, Maret 1). Evaluasi Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Langsung di Papua. Sosiohumaniora, 17(1), 49-55.
Detik.com. (17 Agustus 2015, Agustus 17). Ini Tugu Demokrasi, Tanda Perdamaian Perang Saudara di Puncak Papua. Dipetik September 4, 2022, dari Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-2993446/ini-tugu-demokrasi-tanda-perdamaian-perang-saudara-di-puncak-papua
Detik.com. (19 Juli 2005, Juli 19). Jelang Pilkada Irjabar, Mendagri Panggil KPUD. Dipetik September 1, 2022, dari Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-405943/jelang-pilkada-irjabar-mendagri-panggil-kpud-
Detik.com. (20 Februari 2012, Februari 20). 11 Nyawa Melayang karena Rusuh Pemilukada di Tolikara Papua. Dipetik September 5, 2022, dari Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-1846921/11-nyawa-melayang-karena-rusuh-pemilukada-di-tolikara-papua
Detik.com. (24 Januari 2012, Januari 24). Bentrokan di Tolikara Papua, 1 Orang Tewas & 1 Luka Panah. Dipetik September 4, 2022, dari Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-1823534/bentrokan-di-tolikara-papua-1-orang-tewas--1-luka-panah
Detik.com. (26 November 2017, November 26). MA Makzulkan Bupati Mimika Karena Kasus Ijazah Palsu. Dipetik September 4, 2022, dari Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-3743651/ma-makzulkan-bupati-mimika-karena-kasus-ijazah-palsu
Diamond, L. (1996). Developing Democracy Toward Consolidation. London: The John Hopkins University Press.
Gugus Tugas Papua UGM. (2022). Mewujudkan Transformasi Konflik Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Papua. Yogyakarta: Gugus Tugas Papua UGM.
Hanafi, R. (2014). Direct Election for Local Leaders in Indonesia: Some Critical Notes for Political Parties. Jurnal Penelitian Politik, 11(2), 1-16.
Helmi, H. (2015). Sistem Noken dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Jurnal Etika dan Pemilu, 1(4), 108-124.
Institute for Policy Analysis of Conflict. (2019). Numbers Matter: The 2020 Cencur and Conflict in Papua. Institute for Policy Analysis of Conflict. Diambil kembali dari http://www.jstor.com/stable/resrep19567.1
Institute for Policy Analysis of Conflict. (2019). Numbers Matter: The 2020 Cencus and Conflict in Papua. Institute for Policy Analysis of Conflict. Retrieved from http://www.jstor.com/stable/resrep19567.1
Jurnas.com. (2017, September 20). Suku Moni Ancam Perang Tolak Penggantian Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya. Diambil kembali dari Jurnas.com: https://www.jurnas.com/artikel/22063/Suku-Moni-Ancam-Perang-Tolak-Pelantikan-Bupati-Wakil-Bupati-Intan-Jaya/
Katharina, R. (2017, Maret). Analisis Terhadap Masalah Pilkada Di Papua. Majalah Info Singkat, IX(06/II/Puslit/Maret/2017), hal. 17-20.
KBR.id. (18 Januari 2013, Januari 18). Bupati Bagi-bagi Uang, Kampanye Pilgub di Wamena Rusuh. Dipetik September 4, 2022, dari KBR.id: https://kbr.id/01-2013/bupati_bagi_bagi_uang__kampanye_pilgub_di_wamena_rusuh/65108.html
Kompas.com. (13 Agustus 2012, Agustus 13). Pembakaran KPU Dogiyai Dipicu Putusan MK. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2012/08/13/18565486/~Regional~Indonesia%20Timur
Kompas.com. (17 Februari 2022, Februari 17). Jalan Panjang Pilkada Yalimo, Sudah 15 BUlan, Tetapi Belum Usai. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2022/02/17/053000078/jalan-panjang-pilkada-yalimo-sudah-15-bulan-tetapi-belum-juga-usai-
Kompas.com. (2018, Januari 31). Sistem Noken Masih Rawan Memicu Konflik Kekerasan pada Pilkada Papua. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/22313531/sistem-noken-masih-rawan-memicu-konflik-kekerasan-pada-pilkada-papua
Kompas.com. (26 Juni 2018, Juni 26). Pelaku Penembak Pesawat Pengangkut Logistik Pilkada Papua Diperkirakan 7-8 Orang. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/06/26/17355611/pelaku-penembak-pesawat-pengangkut-logistik-pilkada-papua-diperkirakan-7-8
Kompas.com. (3 Maret 2011, Maret 3). Kantor Bupati Yahukimo Dibakar Massa. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2011/03/03/22561441/~Regional~Indonesia%20Timur
Kompas.id. (12 Juli 2017, Juli 12). Gubernur Papua Menjadi Tersangka. Retrieved September 5, 2022, from Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2017/07/12/gubernur-papua-menjadi-tersangka
Kumparan.com. (15 November 2020, November 15). Sebanyak 22 Orang ASN di Papua Diduga Terlibat Pelanggaran Pilkada 2020. Dipetik September 1, 2022, dari Kumparan.com: https://kumparan.com/bumi-papua/22-orang-asn-di-papua-langgar-netralitas-pada-pilkada-2020-1uaq3p1tOUC/1
Lay, C. (2007). Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11(1), 63-92. doi:https://doi.org/10.22146/jsp.11003
Lederach, J. (1995). Preparing for Peace: Conflict Transformation across Cultures. Syracuse: Syracuse University Press.
Lefaan, A., Nugroho, H., & Mudiono. (2012). Etnosentrisme dan Politik Representasi di Era Otonomi Khusus Papua. Jurnal Majalah Ilmiah Pembelajaran.
Liputan6.com. (16 Juni 2017, Juni 16). Pemungutan Suara Ulang di Puncak Jaya Papua Ricuh, 1 Orang Tewas. Dipetik September 5, 2022, dari Liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/2993595/pemungutan-suara-ulang-di-puncak-jaya-papua-ricuh-1-orang-tewas
Liputan6.com. (25 Februari 2017, Februari 25). Intan Jaya Papua Mencekam, 3 Orang Tewas. Dipetik September 5, 2022, dari Liputan6.com: https://www.liputan6.com/regional/read/2868523/intan-jaya-papua-mencekam-3-orang-tewas
Liputan6.com. (25 Juni 2018, Juni 25). Pesawat Angkut Logistik Pilkada Papua Ditembak KKB, Pilot Terluka. Dipetik September 5, 2022, dari Liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/3568595/pesawat-angkut-logistik-pilkada-papua-ditembak-kkb-pilot-terluka
Macpal, E. A. (2017). Analisis Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, 1-29.
Mansoben, J. (1994). Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan. Leiden: Rijjks University.
Mauss, M. (1990). The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. London: Routledge.
Mayang, A. M., Ramadhanil, F., & Syahda, A. (2017). Laporan Penelitian Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi. Jakarta: KoDe Inisiatif dan Perludem.
Mediaindonesia.com. (14 Februari 2017, Februari 14). Masa Tenang di Papua, Dua Tewas. Dipetik September 5, 2022, dari Mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/nusantara/92043/masa-tenang-di-papua-dua-tewas
Merdeka.com. (18 Februari 2018, Februari 18). Diduga Ijazah Palsu, Calon Petahana Pilkada Mimika Tak Lolos Jadi Peserta. Dipetik September 4, 2022, dari Merdeka.com: https://www.merdeka.com/politik/diduga-ijazah-palsu-calon-petahana-pilkada-mimika-tak-lolos-jadi-peserta.html
Merdeka.com. (2016, Januari 11). Diduga Fiktif, Banyak DPT Pilkada Asmat Kelahiran Juli dan Januari. Dipetik September 5, 2022, dari Merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-fiktif-banyak-dpt-pilkada-asmat-kelahiran-juli-dan-januari.html
Miall , H. (2004). Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task. Transforming Ethnopolitical Conflict, 67-89.
Mitchell, C. (2002). Beyond Resolution: What Does Conflict Transformation Actually Transform? Peace and Conflict Studies. doi:DOI: 10.46743/1082-7307/2002.1020
Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 65-74. doi:http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2018.220105
Muller, K. (2008). Mengenal Papua. Papua: Daisy World Books.
Nas, J. (2014). Konflik antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah. SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 197-212.
Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nehrun, I. (2016). Konflik Elit dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo tahun 2013. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 42-49. doi:https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.40
Nurhasim, M. (2010). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. Jurnal Penelitian Politik, 105-117.
Pamungkas, C. (2017). Noken Electoral System in Papua: Deliberative Democracy in Papuan Tradition. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 219-236.
Pasaribu, K. (2017). Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua. Jakarta: Perludem.
Perpustakaan Bappenas. (2008). Jelang Pilkada Papua (1): Persiapan Pilkada, Siapa Harus Memulai. Dipetik Agustus 30, 2022, dari Perpustakaan.bappenas.go.id.
Riwanto, A. (2021). odel Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020). Jurnal Adhyasta Pemilu, 61-81.
Rodríguez, L. (2017). Conflict transformation in indigenous peoples’ territories: doing environmental justice with a ‘decolonial turn’. Development Studies Research, 5(1), 90-105. doi:10.1080/21665095.2018.1486220
Rowley, J., & Slack, F. (2004). Conducting a literature review. Management Research News, 31-39.
Saraswati, R. (2014). Reorientasi Hukum Pemilukada yang Mensejahterakan Rakyatnya. Jurnal Dinamika Hukum, 359-367.
Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis. Mimbar Hukum, 23(1), 221-236.
Sinaga, R. S. (2012). Implikasi Distorsi Demokrasi pada Pemilukada terhadap Penguatan Demokrasi Lokal. Perspektif, 5(1), 47-56. doi:https://doi.org/10.31289/perspektif.v2i1.107
Snanfi, F. L., Darwin, M., Setiadi, & Ikhwan, H. (2018). Identity Politics of Papuan Indigenous Ethnics in the Position Seizure Contestation: A Case Study of the OPD Structural Positions in the Governmental Bureaucracy in Papua. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 196-216. doi:https://doi.org/10.15294/ipsr.v3i2.12502
Straus, S., & Taylor, C. (2012). Democratization and Electoral Violence in Sub-Saharan Africa, 1990-2008. Dalam D. Bekoe (Penyunt.), Voting in Fear: Electoral Violence in Sub-Saharan Africa (hal. 15-38). Washington DC: United States Institute of Peace.
Sugandi, Y. (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
Suryawan, I. N. (2011, November). Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. Jurnal sosial Politik, 15(2), 140-153.
Tempo.co. (21 Februari 2012, Februari 21). Bentrok Tolikara Papua, 11 Meninggal 201 Luka. Dipetik September 5, 2022, dari Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/385295/bentrok-tolikara-papua-11-meninggal-201-luka
Tirto.id. (16 Februari 2017, Februari 16). Pilkada Papua: Kotak Kosong dan Pemilih Anak Kelas 3 SD. Dipetik September 5, 2022, dari Tirto.id: https://tirto.id/pilkada-papua-kotak-kosong-dan-pemilih-anak-kelas-3-sd-cjfq
Tirto.id. (6 Desember 2020, Desember 6). Sengkarut Pilkada Boven Digoel Papua: KPU Ambyar, Petahana Koruptor. Dipetik September 5, 2022, dari Tirto.id: https://tirto.id/sengkarut-pilkada-boven-digoel-papua-kpu-ambyar-petahana-koruptor-f7La
Tirto.id. (9 Desember 2020, Desember 9). Logistik Pilkada 3 Daerah di Papua Terhambat Sebab Dihalangi Massa. Dipetik September 5, 2022, dari Tirto.id: https://tirto.id/logistik-pilkada-3-daerah-di-papua-terhambat-sebab-dihalangi-massa-f7VZ
Tribunnews.com. (2014, September 9). Tokoh Papua Ingin Pilkada Tidak Langsung. Retrieved September 3, 2022, from Tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/09/tokoh-papua-ingin-pilkada-tidak-langsung
Tribunnews.com. (2021, April 12). Kecurangan Pilbup di Nabire, Jumlah Pemilih dalam DPT Lebih Besar Dibanding Jumlah Penduduk. Retrieved September 5, 2022, from Tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/12/kecurangan-pilbup-di-nabire-jumlah-pemilih-dalam-dpt-lebih-besar-dibanding-jumlah-penduduk
Viva.co.id. (1 September 2017, September 1). Intan Jaya Papua Mencekam, Warga Jalani Ritual Makan Tanah. Dipetik September 5, 2022, dari Viva.co.id: https://www.viva.co.id/berita/nasional/952378-intan-jaya-papua-mencekam-warga-jalani-ritual-makan-tanah
Viva.co.id. (2012, Mei 28). Baku Tembak Sambut Pemilukada di Puncak Jaya. Dipetik September 5, 2022, dari Viva.co.id: https://www.viva.co.id/berita/nasional/317904-pemilukada-puncak-jaya-diwarnai-baku-tembak
Viva.co.id. (27 Februari 2017, Februari 27). Gubernur Papua: Masalah Pilkada Intan Jaya Merembet Isu SARA. Dipetik September 5, 2022, dari Viva.co.id: https://www.viva.co.id/berita/nasional/888108-gubernur-papua-masalah-pilkada-intan-jaya-merembet-isu-sara?page=all&utm_medium=all-page
Viva.co.id. (28 Mei 2012, Mei 28). Baku Tembak Sambut Pemilukada di Puncak Jaya. Retrieved September 5, 2022, from Viva.co.id: https://www.viva.co.id/berita/nasional/317904-pemilukada-puncak-jaya-diwarnai-baku-tembak
Yusyanti, D. (2015, April). Demokrasi Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Demokrasi dalam Otonomi Daerah. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(1), 85-104.
Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi.
Copyright (c) 2022 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Terms and Conditions of Publication
1. Author's Rights and Authorities
As an author, you (or your employer or institution) may do the following:
- make copies (print or electronic) of the article for your own personal use (not for commercial purpose), including for your own classroom teaching use;
- make copies and distribute such copies (including through email) of the article to research colleagues, but not allowed to distribute commercially and systematically, e.g. via an email list or list server;
- present the article at a meeting or conference and to distribute copies of the article to the delegates attending such meeting;
- retain all proprietary rights in any process, procedure, or article of manufacture described in the work;
- include the article in full or in part in a thesis or dissertation;
- use the article or any part thereof in a printed compilation of your works, such as collected writings or lecture notes, and other derivative works, with full acknowledgement to JEP as the original journal publishing the article;
- may reproduce material extracted from the article or derivative works for the author's personal use, but must consider the copyrights procedure.
All copies, print or electronic, or other use of the paper or article must include the appropriate bibliographic citation for the article’s publication in the journal.
2. Requests from Third Parties
Although authors are permitted to re-use all or portions of the article in other works, this does not include granting third-party requests for reprinting, republishing, or other types of re-use. Requests for all uses not included above, including the authorization of third parties to reproduce or otherwise use all or part of the article (including figures and tables), should be referred to KPU by going to our website at https://journal.kpu.go.id/.
3. KPU Copyright Ownership
KPU owns the copyrights to reproduce, distribute, disseminate, translate, and other uses in accordance with the existing Laws and Regulations.
Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement" prior to the article publication.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Electoral Governance (Jurnal Tata kelola Pemilu Indonesia) by KPU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP
If you are a nonprofit or charitable organization, your use of an NC-licensed work could still run afoul of the NC restriction, and if you are a for-profit entity, your use of an NC-licensed work does not necessarily mean you have violated the term.