POLITISASI AL-QUR’AN DALAM UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA ACEH

Abstract

Penggunaan al-Qur’an sebagai syarat kompetensi calon kepala daerah dalam Pilkada Aceh menjadikan kitab suci itu sebagai alat politik. Kajian ini berargumen bahwa uji baca al-Qur’an telah dipolititasi dalam rekrutmen calon kepala daerah di Aceh. Terdapat dua pertanyaan diajukan, bagaimana bentuk politisasi al-Qur’an dalam uji baca al-Qur’an calon kepala daerah berlangsung di Aceh? dan apa sebab serta dampak politisasi al-Qur’an terhadap demokrasi? Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan analisis dan wawancara atas kebijakan uji mampu baca al-Qur’an dalam seleksi calon kepala daerah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan politisasi al-Qur’an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh terjadi dalam tiga bentuk: kemampuan baca al-Qur’an menjadi syarat kompetensi sehingga pengaturannya cukup rinci, kemampuan baca al-Qur’an menjadi sarana mempengaruhi pemilih oleh ulama maupun kontestan pemilu, dan penerimaan pemilih terhadap calon kepala daerah dengan kompetensi keagamaan dibandingkan kompetensi kinerja. Fenomena ini dilatari berlakunya syari’at Islam di Aceh mendorong terjadinya syariatisasi memungkinkan masuknya hukum syari’ah ke semua bidang. Bagi demokrasi, politisasi al-Qur’an mendistorsi keputusan publik dalam pemilu, di mana agama telah berhasil mengendalikan pemilihan umum di Aceh. Selain itu, juga berdampak pada pengabaian kompetensi kinerja kepala daerah, di mana kesalehan menjadi standar minimum yang harus dimiliki seseorang agar mampu mengemban jabatan publik.