JAMINAN SOSIAL: SUATU UPAYA NON-MITIGASI BEBAN KERJA BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILU
Abstract
ABSTRAK
Rekrutmen Badan Ad hoc yang dirancang sedemikian rupa berusaha untuk membentuk Badan Ad hoc yang siap menghadapi beban kerja berat dan berkomitmen tinggi menyelenggarakan Pemilu. Komitmen tersebut perlu dirawat pula oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menghadirkan rasa tenang melalui perlindungan jaminan sosial. Artikel ini fokus mengkaji urgensi pemberian jaminan sosial, bentuk jaminan sosial yang diberikan, ketersediaan anggaran dan permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial, serta kolaborasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan campuran naratif dan fenomenologi. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumen, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Data direduksi berdasarkan kebutuhan penelitian untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Penelitian menunjukkan bahwa upaya non-mitigasi menghadapi beban kerja Badan Ad hoc melalui pemberian jaminan sosial penting sebagai perwujudan tanggung jawab KPU, kendala dalam pelaksanaan dapat diatasi dengan melakukan pembaharuan berkala aturan terkait pedoman pemberian santunan, berdasarkan sudut pandang anggaran KPU, pelaksanaan perlindungan jaminan sosial perlu berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.
References
Adityawarman, Yudha., Bunasor Samin., Bonar M. Sinaga. 2015. “Pengaruh beban kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Krekot”. Jurnal Manajemen dan Organisasi Volume VI: 34.
Afif, M., dan M. Karmila. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Early Warning System pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967”. Jurnal Akunida Volume 2: 58.
Anwar, Ranti Fitri., Heti Mulyati dan Wita Juwita Rahmawati. 2023. “Kesadaran Konsumen dan Niat Membeli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal”. Jurnal Aplikasi Bisnis Manajemen (JABM): 605.
Aqramawardana. 2021. “Analisis Hukum Terhadap Keputusan Menteri Keuangan Dalam Pengaturan Anggaran Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar: 50.
Azis, Virian. 2017. “Urgensi Reorganisasi Badan Ad hoc Pemilu” kompasiana.com, 28 Januari 2017 https://www.kompasiana.com/viryan/588c0a1a2323bd6c048a0c5e/urgensi-reorganisasi-badan-AdHoc-pemilu?page=all
Azis, Virian. 2017. “Perludem Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi: Urgensi Reorganisasi Badan Ad hoc Pemilu”. perludem.org, 30 Januari 2017. https://perludem.org/2017/01/30/urgensi-reorganisasi-badan-AdHoc-pemilu/
Barid, Vera Bararah dan LIPI. 2020. “Urgensi Jaminan Sosial Ketengakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia”. Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II "Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju": 237. Jakarta: LIPI.
Benuf, Kornelius. 2019. “Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenegakerjaan, Analis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019”. Jurnal Gema Keadilan: 205.
CNBC Indonesia. 2023. “PBI BPJS Kesehatan Naik” cnbcindonesia.com. 22 Februari 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230222172943-4-416110/pbi-bpjs-kesehatan-naik-drastis-apbn-tekor-bu-sri-mulyani
Dewi, Yulyani. 2022. “Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol di Provinsi Jawa Timur”. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia: 84-85.
Dirjen Anggaran Kemenkeu. 2023. “Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023”. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran.
Dhayanti, Yasmine Citra dan Arief Suryono. 2022. “Kajian pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta”. Privat Law Volume 10: 238.
Fariza, Adiba dan Baiq Lily Handayani. 2022. “Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah di Indonesia”. Jurnal Analisa Sosiologi: 290-291.
Febriansyah, Ricky dan Ana Husnayanti. 2019. “Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah”. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia: 58.
Fithri, Prima dan Eindi Fitri Anisa. 2017. “Pengukuran Beban Kerja Psikologis dan Fisiologis Pekerja di Industri Tekstil”. Jurnal Optimasi Sistem Industri Volume 16: 120.
Hermana, Dody. 2008. “Pengaruh Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Peningkatan Produktiviatas Pada PT. Surya Pratama Citra Sejati Kota Sukabumi”. Sosiohumaniora: 28.
Kasali, Rhenald. 2021. ”Kolaborasi, cara baru dalam berkarya”. youtube.com, 15 September 2021. https://youtu.be/P-buxLbtrkg.
Kasim, Hendra. 2019. “Riset Integritas dan Beban Kerja Penyelenggara Ad hoc pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara”. Electoral Research: 97.
KPU Provinsi Kalimantan Barat. 2023. “Data Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu”. Pontianak: KPU Provinsi Kalimantan Barat.
KPU Provinsi Kalimantan Barat. 2023. ”Pendataan Pemberian Santunan Badan Ad hoc KPU se-Kalimantan Barat dan Verifikasi Pelaksanaan Santunan”. Pontianak: KPU Provinsi Kalimantan Barat.
KPU RI. 2022. “Selamat Jalan Pejuang Demokrasi” kpu.go.id, 21 Mei 2021 https://www.kpu.go.id/berita/baca/10524/selamat-jalan-pejuang-demokrasi.
Kurniawan, Rudi Erwin., Nuzul Abdi Makrifatullah., Naufal Rosar dan Yeni Triana. 2022. “Kebijakan Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Asas Kemanfaatan”. HUMANTECH Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Volume 2: 71.
Lestari, Dina. 2019. “Permasalahan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dalam Perspektif Integritas Pemilu”. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia: 37.
Maria, Janet Fransisca., Masduki Asabari., Dina Septiana Sari dan Ahmad Sidik. 2023. “Kolaborasi dan Orkestrasi: Instrumentasi Berkarya di Era Modern”. Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan: 102.
Nidji. 2008. “ NIdji – Laskar Pelangi (Official Music Video)”. youtube.com, 12 Maret 2014. https://www.youtube.com/watch?v=fO1iJqBdXrc, Jakarta: PT Musica Studios.
Niode, Dennis F., Yaulie D. Y. Rindengan dan Stanley D. S. Karouw. 2016. “Geographical Information System (GIS) untuk Mitigasi Bencana Alam Banjir di Kota Manado”. E-Journal Teknik Elektro dan Komputer Volume 5: 14.
Pandiangan, Andreas. 2018. “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja”. The Journal of Society and Media: 33.
Pattimahu, V. Terezia. 2015. “Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Maluku”. Cita Ekonomi Jurnal Ekonomi: 205-206.
Pemerintah Republik Indonesia. 2023. “BUKU II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Prajitiasari, Ema Desia., Gusti Ayu Wulandari dan Vellya Wahyu Nur Istianti. 2022. “Pengaruh Beban Kerja, Kualitas Kehidupan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawi BPBD Kabupaten Jember”. Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen: 37.
Prakoso, Anom Dwi dan Fuad Himi Sudasman. 2020. “Hubungan Antara Usia, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan Kesediaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Kudus”. Journal Of Public Health Inovation Vol 1: 2.
Pusdatin KPU. 2019. “Open Data KPU Visualisasi Peta Pemilu Tahun 2019”. https://opendata.kpu.go.id/infographics.
Putri, Nabila Aizana dan Fitri Suryani. 2023. “Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Matraman DKI Jakarta”. Ikraith-Ekonomika: 6.
Retnaningsih, Hartini. 2016. “Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan dalam Upaya Perlindungan Pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru”. Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial: 161.
Rohmah, Neneng Sobibatu. 2019. Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (AD HOC)”. Electoral Research: 6.
Said.J, Muhammad., Yati Heryati., dan Irdha Yanti Musyawarah. 2023. “Analisis Jaminan Sosial Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Karyawan”. Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi: 589.
Saputra, Krisna Praditya., Susilo Wardani., Selamat Widodo. 2020. “Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi di Kabupaten Banyumas”. Kosmik Hukum: 122-130.
Sekretariat Jenderal DPR RI. 2022. “Legislator Apresiasi Kenaikan Honor Petugas Badan Ad hoc Pemilu dan Pilkada 2024”. www.dpr.go.id, 11 Agustus 2022. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40074/t/Legislator+Apresiasi+Kenaikan+Honor+Petugas+Badan+Ad+Hoc+Pemilu+dan+Pilkada+2024.
Sembiring, Sentosa. 2014. “Hukum Asuransi”. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
Simanjuntak, Demak C. Yosephine., Arfi Hafiz Mudrika., Andre Syahputra Tarigan. 2021. “Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja, Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) TBK Cabang Belmera”. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: 354.
Smit, Sam. 2014. “'I'm Not The Only One (Official Music Video)”. youtube.com, 1 Agustus 2014, https://youtu.be/nCkpzqqog4k?si=wGZ-pJEceykASRlU
Sumiyati. 2017. “Praktik Asuransi Dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”. Jurnal Bina Mulia Hukum: 207.
Susanto, Andrie. 2014. “Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu”. Jurnal Politik Indonesia Volume 2: 15.
Tim Peneliti UGM. 2019. “Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019”. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
Ungu. 2020. “Ungu - Jika Itu Yang Terbaik | Official Lyric Video”. youtube.com, 25 Agustus 2020, https://www.youtube.com/watch?v=NGDl_FqccRc, Jakarta: Trinity Optima Production.
VOA Indonesia. 2020. “Mencari Penyebab Meninggalnya Petugas Pemilu”. www.voaindonesia.com, 19 Februari 2020. https://www.voaindonesia.com/a/mencari-penyebab-meninggalnya-petugas-pemilu/5294717.html
Widada, Trisna. 2017. “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu”. Jurnal Ketahanan Nasional Volume 23: 201-203.
Wulandari, Ika dan Franci Iriani. 2018. “Pengaruh Kolaborasi dengan Implementasi Teori U dan Iklim Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik BKN Pusat”. Civil Service Volume 15: 72.
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.
UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 82 Tahun 2019.
PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Inpres RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Permeneker Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Program Kembali Kerja Kegiatan Promotif dan Preventif.
Permeneker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT.
Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada.
PKPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri.
KKPU Nomor 998/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas KKPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi DPT Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.
KKPU Nomor 472 tentang SBML Pemilu dan Pemilihan.
KKPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas KKPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad hoc Pemilu dan Pilkada.
KKPU Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kabutuhan Barang/Jasa dan Honorarim Penyelenggara Pilkada.
KKPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian SKM dan SKK bagi Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
KKPU Nomor 875 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
SMK Nomor S-647/MK.02/2022 hal SBML Tahapan Pemilu dan Pilkada.
Surat Dinas KPU Nomor 191/SDM.07.4-SD/04/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Jamsos Ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilu.
Copyright (c) 2023 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Terms and Conditions of Publication
1. Author's Rights and Authorities
As an author, you (or your employer or institution) may do the following:
- make copies (print or electronic) of the article for your own personal use (not for commercial purpose), including for your own classroom teaching use;
- make copies and distribute such copies (including through email) of the article to research colleagues, but not allowed to distribute commercially and systematically, e.g. via an email list or list server;
- present the article at a meeting or conference and to distribute copies of the article to the delegates attending such meeting;
- retain all proprietary rights in any process, procedure, or article of manufacture described in the work;
- include the article in full or in part in a thesis or dissertation;
- use the article or any part thereof in a printed compilation of your works, such as collected writings or lecture notes, and other derivative works, with full acknowledgement to JEP as the original journal publishing the article;
- may reproduce material extracted from the article or derivative works for the author's personal use, but must consider the copyrights procedure.
All copies, print or electronic, or other use of the paper or article must include the appropriate bibliographic citation for the article’s publication in the journal.
2. Requests from Third Parties
Although authors are permitted to re-use all or portions of the article in other works, this does not include granting third-party requests for reprinting, republishing, or other types of re-use. Requests for all uses not included above, including the authorization of third parties to reproduce or otherwise use all or part of the article (including figures and tables), should be referred to KPU by going to our website at https://journal.kpu.go.id/.
3. KPU Copyright Ownership
KPU owns the copyrights to reproduce, distribute, disseminate, translate, and other uses in accordance with the existing Laws and Regulations.
Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement" prior to the article publication.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Electoral Governance (Jurnal Tata kelola Pemilu Indonesia) by KPU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP
If you are a nonprofit or charitable organization, your use of an NC-licensed work could still run afoul of the NC restriction, and if you are a for-profit entity, your use of an NC-licensed work does not necessarily mean you have violated the term.
