TINJAUAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN AKUNTABILITAS EKOLOGIS DALAM PRINSIP GREEN ELECTION

Abstract

Pemilihan umum menjadi instrumen penting dalam representasi kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Kampanye menjadi pendekatan dalam mekanisme proses pemilihan umum yang dilakukan secara masif sehingga berdampak pada lingkungan. Bahwa pada 2024 berjalannya kegiatan kampanye mencapai satu ton limbah alat peraga, yang didominasi dengan sampah plastik. Permasalahan ini menimbulkan urgensitas tentang kesiapan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada kelancaran penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh partisipan pemilu terhadap pemeliharaan lingkungan. Doctrinal research menjadi pilihan jenis penelitian yang meninjau keberlakuan hukum di suatu negara dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer dan penelitian ahli hukum terkait sebagai sumber sekunder. Data yang terhimpun menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi hukum, dengan teknik analisis berbasis deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Memahami legal framework green election Indonesia terlihat adanya kekosongan hukum dalam peraturan pokok pemilihan umum. Kekosongan ini terlihat dari tidak ditemukannya ketentuan khusus untuk mewujudkan green election. Implementasi prinsip green elections perlu diatur dalam regulasi pemilihan umum sehingga pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya merepresentasikan kedaulatan rakyat, namun juga melihat aspek tanggung jawab lingkungan dalam menjaga keberlangsungan ekologis. Bahwa untuk melihat lebih lanjut terkait implikasi atas kekosongan hukum tersebut, dalam penelitian ini tinjauan Regulatory Impact Analysis dan Cost and Benefit Analysis menjadi pilihan pendekatan pengukur untuk memperlihatkan hasil potensial atas efektivitas dan strategi dari berjalannya politik hukum pemilihan umum terhadap kesejahteraan ekologis. Hasil dari parameter tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan terkait sikap dan tindakan konservatif dari para kontestan politik dalam menarik perhatian masyarakat melalui kampanye, yaitu dengan menjadikan agenda pemeliharaan lingkungan sebagai pemasarannya.