Tata Kelola Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Abstract

Riset ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

A. ASPEK REGULASI

1. Regulasi yang terkait dengan pencalonan khususnya hendaklah dirumuskan secara cermat dan tidak terburu-buru;
2. Perlunya harmonisasi regulasi dengan instansi terkait khususnya Lembaga/instansi/profesi yang berkaitan dengan pemenuhan syarat calon dan syarat pencalonan;
3. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pencalonan kepala daerah hendaknya memahami berbagai regulai terbaru terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Untuk menghindari multitafsir terhadap peraturan terkait pencalonan maka perlunya melakukan simulasi serta diseminasi terhadap peraturan sejak dini;
5. Peraturan KPU maupun Bawaslu sebagai penjabaran teknis Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala daerah hendaknya dirumuskan secara koordinatif dan integral sesuai batas-batas yuridiksinya.

B. TEKNIK ADMINISTRATIF

1. Perlunya kepastian standardisasi prosedur dan kualitas kerja pada seluruh tahapan pencalonan. Hal ini terkait dengan Standar Operational Prosedur (SOP) maupun deskripsi teknis setiap kegiatan;
2. Pentingnya standardisasi pola rekruitmen staf termasuk upaya penegakan standar etik perilaku penyelenggaraan pemilihan;
3. Perlunya koordinasi dan sosialisasi menyeluruh dengan berbagai stakeholder pemilihan Kepala Daerah;
4. Dalam menghadapi aduan tahapan pencalonan perlunya pendampingan atau konsultan hokum yang secara kontinyu melakukan kajian dan masukan bagi KPU;
5. Untuk memaksimalkan kualitas tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah tahun selanjutnya perlu dilakukan evaluasi Bersama dan menyeluruh terhadap kegiatan tahapan pencalonan yang selanjutnya dirumuskan langkah-langkah strategis penanganannya.