SINKRONISASI PERATURAN KPU DENGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH PADA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017

  • Fakhruddin Electoral Governance Thesis

Abstrak

Studi ini membuktikan bahwasannya pemberlakuan peraturan desentralisasi asimetris terkait Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh masih tumpang tindih karena mengikuti tahapan nasional dan khusus dalam penetapan suatu keputusan berpedoman pada tahapan program dan jadwal nasional, dan masih terdapat aturan khusus yang belum penulis deskripsikan dikarenakan keterbatasan waktu, kelemahan penelitian ini kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait Pilkada di Provinsi Aceh. Saran terhadap hasil temuan, bahwa Implikasi pelaksanaan peraturan khusus dan peraturan yang berlaku nasional pada Pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh memiliki tambahan anggaran APBD, namun dapat memperkuat syari’at Islam, pilkada aman dan damai, memperkuat partai politik lokal, memperkuat kearifan lokal, saran penulis kiranya dapat dipertahankan selama-lamanya karena proses untuk mendanpatkan hal tersebut memiliki pengorbanan yang besar. 

Diterbitkan
2020-10-26