Thesis on Electoral Governance

KEGAGALAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA PILKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Zainal Arifin — Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 +0700

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yakni Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu). Sengketa dalam Pemilu merupakan hal yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilu, karena pada dasarnya Pemilu merupakan proses politik yang tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak, yang dapat saja kepentingan tersebut berbeda satu sama lainnya. Sebagai salah satu mekanisme dalam menyelesaikan sengketa, Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat berhasil atau tidak berhasil dalam menyelesaikan sengketa, tulisan ini akan membahas tentang belum berhasilnya mekanisme tersebut dalam menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta Tahun 2017

KUALITAS TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (STUDI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN FLORES TIMUR)

Adityo Danukusumo Usfal — Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 +0700

Penelitian ini fokus membahas tentang kualitas tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur. Melalui penelitian yang telah dilakukan menunjukan hasil bahwasannya kualitas penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara umum adalah kurang baik karena terdapat temuan-temuan permasalahan dalam penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, namun permasalahan yang ditemukan, secara kuantitas sangat rendah. Kedua, Pemenuhan aspek integritas tahapan pemungutan, penghitungan, serta penghitungan hasil perolehan suara yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan rendahnya angka kasus pada tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta komitmen penyelenggara untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kesalahan. Terakhir, data membuktikan bahwasannya tingkat penerimaan stakeholder terhadap hasil pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tinggi.

SINKRONISASI PERATURAN KPU DENGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH PADA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017

Fakhruddin — Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 +0700

Studi ini membuktikan bahwasannya pemberlakuan peraturan desentralisasi asimetris terkait Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh masih tumpang tindih karena mengikuti tahapan nasional dan khusus dalam penetapan suatu keputusan berpedoman pada tahapan program dan jadwal nasional, dan masih terdapat aturan khusus yang belum penulis deskripsikan dikarenakan keterbatasan waktu, kelemahan penelitian ini kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait Pilkada di Provinsi Aceh. Saran terhadap hasil temuan, bahwa Implikasi pelaksanaan peraturan khusus dan peraturan yang berlaku nasional pada Pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh memiliki tambahan anggaran APBD, namun dapat memperkuat syari’at Islam, pilkada aman dan damai, memperkuat partai politik lokal, memperkuat kearifan lokal, saran penulis kiranya dapat dipertahankan selama-lamanya karena proses untuk mendanpatkan hal tersebut memiliki pengorbanan yang besar.

MENINGKATKAN PROFESIONALISME PETUGAS KPPS MELALUI REKRUTMEN DAN PELATIHAN

Arika Yustafida Nafisa — Tue, 27 Oct 2020 07:55:39 +0700

Penelitian ini bermula dari banyaknya kesalahan pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di Pilkada Kudus 2018. Meskipun tidak berdampak pada perselisihan di MK pada saat itu, nyatanya kasus serupa juga terulang di Pileg Kudus 2019 yang disusul dengan gugatan oleh calon yang diuntungkan dari kesalahan berita acara tersebut. Dari tiga caleg yang mengajukan gugatan ke MK (Gonzhali, 2019), satu diantaranya mengadukan perkara berupa perbedaan data salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditempel di Balai Desa dengan Model C Plano yang direkap di KPU Kudus. Berangkat dari latar belakang tersebut maka fokus penelitian ini adalah pengaruh rekrutmen dan pelatihan terhadap profesionalisme petugas KPPS dalam pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada Serentak 2018 Kabupaten Kudus.

KOMUNIKASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Christie Mathelda Talumewo — Tue, 27 Oct 2020 08:08:20 +0700

Fokus studi ini adalah bagaimana komunikasi organisasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian telah menunjukan bahwasanya komunikasi belum berjalan sebagaimana semestinya, hal tersebut dikarenakan adanya empat faktor utama yaitu:

Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara berasal dari latar belakang yang berbeda baik lingkungan pendidikan, kepentingan, kepribadian, dan keinginan untuk menjadi seorang pemimpin atas perbedaan tersebut muncul persoalan untuk mengganti pimpinan yang dinilai tidak memberlakukan komunikasi organisasi dalam menyampaikan atau memberi informasi pekerjaan sesuai kompetensinya.
Saluran komunikasi organisasi untuk menyampaikan gagasan, ide, pendapat dan fakta pada KPU Provinsi Sulawesi Utara melalu rapat pleno periodik belum berjalan dengan efektif, tidak ada keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan kegiatan maupun keuangan.
Kesempatan meningkatkan kemampuan para pegawai KPU Provinsi Sulawesi Utara masih dipengaruhi pada tingkat kedekatan dengan pimpinan sehingga hanya sebagian besar pegawai diberi kesempatan mengikuti pelatihan dan menduduki posisi tertentu.
Penugasan pekerjaan antara Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aliran komunikasi organisasi diagonal, dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan atau konflik dimana Sekretaris sebagai atasan langsung Sekretariat merasa kekuasaan dan wewenangnya telah diambil alih oleh komisioner.

berangkat dari faktor tersbut maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan sebagaimana mestinya.

Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015

Hendrasyah Putra — Tue, 27 Oct 2020 08:16:24 +0700

Studi ini mendiskusikan perihal Manipulasi dalam Pemilu tidak bisa hanya dilihat dari setiap upaya langsung dalam mengubah hasil perolehan suara. Manipulasi juga harus dipahami dalam segala bentuk upaya yang terencana dan tersetruktur dalam upaya memenangkan Pemilu. Dalam konteks manipulasi dalam proses pencalonan Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2015, manipulasi Pemilu dilakukan dalam upaya melegalkan kontestan yang tidak memenuhi syarat dengan menggunakan mekanisme rapat pleno tertutup oleh KPUD, dan mekanisme ajudikasi oleh Panwaslu. Dengan kata lain, yang dilakukan penyelenggara Pemilu tidak memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yaitu prinsip berkeadilan (fair).

DARI “KPU ORANG PARTAI” SAMPAI “KPU KARIR”: STUDI KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASCA ORDE BARU

Subhan Purno Aji — Tue, 27 Oct 2020 08:23:54 +0700

Studi ini akan mengkaji BPP dengan memfokuskan diri pada momen-momen kritis yang membentuk patahan sejarah dan trayek penstabilan sebuah institusi keanggotaan Badan Penyelenggara Pemilu (BPP). Maka dari itu, penting untuk mempelajari kemunculan, perkembangan, dinamika dan tentu saja proses pemapanan BPP model non-partisan serta apa konsekuensi yang ditimbulkannya. Secara singkat, studi ini mengambil rumusan masalah: Mengapa model keanggotaan KPU partisan runtuh dan hanya bertahan dalam waktu yang singkat (1999-2001)? dan Faktor-faktor apa sajakah yang membuat KPU non-partisan dapat bertahan (2001-2014)?.

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PILKADA 2018 KABUPATEN LUMAJANG (STUDI REKRUTMEN DALAM PELAKSANAAN PEMILU DARI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN)

Yuyun Dwi Puspitasari — Tue, 27 Oct 2020 08:29:53 +0700

Studi ini berupaya mendiskusikan permasalahan rekrutmen PPS yang berkualitas di Pemilihan 2018 di Kabupaten Lumajang untuk menentukan langkah pola
rekrutmen PPS yang lebih berkualitas. Berangkat dari hal tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana KPU Kabupaten Lumajang melaksanakan proses rekrutmen keanggotaan PPS sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU? dan bagaimana model rekrutmen PPS yang menjamin terpilihnya persona yang berkualitas?.

KOLABORASI DAN KONFLIK ANTAR BADAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM KERJA KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL WORK)

Achmad Mauludini — Tue, 27 Oct 2020 08:38:08 +0700

Fokus studi ini adalah bagaimana relasi antara penyelenggara teknis-administrasi pemilu dengan pengawas pemilu, yang direpresentasikan oleh KPU Kota Semarang dengan Panwas Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015, dalam kerangka kerja kelembagaan serta implikasinya terhadap kerja penyelenggaraan pemilihan. studi ini menjadi penting untuk mengelaborasi lebih jauh dinamika dalam kerja kelembagaan (institutional work) dua Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) yang bersifat independen ini, dengan menggunakan relasi antara KPU Kota Semarang dengan Panwas Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Semarang 2015 sebagai proxy. Harapannya melalui studi ini dapat menjadi bahan evaluasi kelembagaan sekaligus referensi akademik dalam mengelola kerja kelembagaan dua BPP di Indonesia ke depan pada umumnya.