Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia
Electoral Research, Riset Kepemiluan Indonesia adalah laman publikasi hasil Riset Kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU RI. Electoral Research bersifat open access dan bertujuan untuk mendiseminasi seluruh hasil karya ilmiah yang telah dilakukan oleh KPU RI.
Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KPU RI
EVALUASI PENETAPAN KABUPATEN PENGGUNA SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI PAPUA
Sistem noken/ikat telah diterima secara konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Sistem noken/ikat merupakan cara pemilihan kolektif atau aklamasi atau kesepakatan bersama yang dinilai sebagai budaya khas masyarakat pegunungan Papua. Sistem pemilihan ini hanya dapat digunakan pada wilayah yang selama ini memang selalu menggunakannya. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi penetapan kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Papua, terutama untuk mengetahui apakah masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat pada Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2018 dan pengkajian hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, didapatkan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo dalam wilayahnya masih terdapat masyarakat adat yang menggunakan pemilihan dengan sistem noken/ikat. Peralihan cara pemilihan masyarakat dari sistem noken/ikat ke cara yang diatur Undang-Undang (oneperson, one vote, one value) membutuhkan waktu dan proses yang lama, serta diperlukan banyak usaha dan dukungan berbagai pihak.
Copyright (c) 2020 Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia
EVALUASI PEMENUHAN HAK PILIH NARAPIDANA PADA PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA Partono, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta terdapat kurang lebih setengah dari pemilih narapidana di Lapas dan Rutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Artikel ini menemukan dua faktor utama yang menghambat pemilih narapidana tidak terdaftar dalam DPT yakni faktor teknis administrasi dan regulasi. Faktor teknis administrasi tersebut antara lain; elemen data pemilih tidak lengkap, keterlambatan proses pendataaan di Lapas dan Rutan, dan ketidaktersediaan identitas kependudukan (KTP Elektronik atau KK). Sedangkan faktor regulasi yang membatasi pemilih narapidana di daftar antara lain; ketentuan pemilih didaftar di DPT sesuai dengan domisili pemilih yang dibuktikan dengan KTP Elektronik dan ketentuan memasukkan pemilih narapidana dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Artikel ini merekomendasi kepada KPU Republik Indonesia untuk memastikan seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, termasuk narapidana, terlayani hak pilihnya dalam pemungutan suara. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain melakukan perubahan atau pengecualian regulasi terhadap pemilih narapidana untuk didaftar di DPT di TPS dalam Lapas dan Rutan, melakukan proses pendataan (Coklit) sejak dini mengikuti proses tahapan penyusunan daftar pemilih, dan meningkatkan koordinasi yang efektif dengan Kementrian Hukum dan HAM dan Dirjend Adminduk.
PETA PARTISIPASI PEMILIH RIAU PADA PEMILU 2019
Tulisan ini menggambarkan secara deskriptif peta partisipasi pemilih Riau di Pemilu 2019. Obyek utama tulisan ini tentunya data pemilih dan partisipasi pemilih pemilu 2019. Dengan menggunakan jenis tulisan dekriptif analisis, uraian ini menemukan satu fakta menarik bahwa data pemilih laki-laki di Riau lebih tinggi daripada perempuan. Namun tingkat partisipasi perempuan justru lebih tinggi. Tingginya partisipasi pemilih perempuan di Riau, tidak berhubungan positif dengan keterpilihan calon perempuan. Calon laki-laki lebih banyak terpilih. Tulisan ini juga menemukan fakta bahwa suara tidak sah tertinggi adalah pemilu DPD RI, sedangkan suara tidak sah terendah adalah pemilu presiden/wakil presiden. Penulis merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan pemilih perempuan agar keterpilihan perempuan menjadi signifikan. Kemudian partai politik yang mengusung calon perempuan juga memerhatikan aspek kualitas. Sedangkan pendidikan pemilih terkait tehnis pencoblosan lebih ditingkatkan lagi untuk kategori pemilu DPD RI agar suara tidak sah dapat dikurangi.
REFORMASI BIROKRASI SUMBER DAYA MANUSIA KPU: DESAIN KELEMBAGAAN UNTUK PENGUATAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA
Reformasi birokrasi merupakan salah satu amanat masyarakat di era reformasi, setelah sekian lama bergumul dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Orde Baru. Sebagai entitas penentu jalannya pemerintahan yang baik, birokrasi memegang peranan penting dalam mendukung jalannya pemerintahan, termasuk di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di institusi ini selain birokrat aparatur masyarakat sipil, tetapi juga anggota KPU yang dipilih setiap lima tahun sekali sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dari periode ke periode. Dalam perjalanannya, kepemimpinan “dua kamar” dalam institusi KPU tidak jarang menimbulkan masalah pelik dalam pengelolaan berbasis kinerja untuk mensukseskan Pemilu di Indonesia, sehingga pembaruan birokrasi di KPU perlu dilakukan dengan percepatan reformasi birokrasi sumber daya manusia. Hal ini dilakukan KPU untuk mencari desain kelembagaan untuk penguatan demokratisasi di Indonesia. Salah satu model percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi ini yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah melalui pemimpin lembaga yang memimpin reformasi dalam tubuh KPU, dengan peningkatan kapasitas individu, lembaga dan sistem.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU BADAN AD HOC KPPS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PEMILU
Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil serta harus memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melalui tahapan pemilu oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum. KPPS sebagai bagian dari penylenggara Pemilu mempunyai tugas untuk melaksanakan tahapan pemilu di tingkat TPS yakni pemungutan dan perhitungan suara, sehingga langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan dinamika politik, dengan peran dan kapasitas tersebut maka KPPS tidak lepas dari intervensi, intimidasi dari pihak lain yang akan mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilu. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad hoc KPPS dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemilu serta apakah perlindungan hukum terhadap KPPS badan ad hoc faktor dapat yang meningkatkan kualitas pemilu. Penulisan makalah ini bersifat deskriptif analisis yakni memaparkan, menggambarkan peraturan yang berlaku sehingga diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum kepada KPPS selaku badan ad hoc penyelenggara pemilu serta bagaimana perlindungan hukum tersebut akan menjadi faktor meningkatkan penyelenggaraan tahapan pemilu yang semakin baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Melalui penulisan makalah ini dapat diketahui bahwa KPPS memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis dan sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di TPS, langsung bersentuhan dengan segala dinamika masyarakat termasuk upaya intervensi, intimidasi yang akan mempengaruhi kualitas demokrasi. Integritas dan profesional yang dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu termasuk KPPS perlu diproteksi dengan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada KPPS. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khusus dalam konstruksi pidana pemilu belum mengatur hal-hal bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada KPPS dalam perannya yang sangat strategis, yang akan berdampak pada kualitas pemilu yang demokratis dan berintegritas.
PROBLEMATIKA REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH
Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan-permasalahan lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh dalam kerangka kekhususan dapat lebih kompleks daripada yang muncul di daerah-daerah normal. Model rekrutmen yang dilakukan oleh DPRA maupun DPRK mulai dari pembentukan tim seleksi sampai dengan penetapan calon terpilih selalu menyisakan persoalan moral dan kelembagaan. Tulisan ini bertujuan mempelajari desain model rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang efektif. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur, yaitu menelaah data-data berbagai hasil penelitian yang relevan, dokumen laporan penyelenggaraan pemilu di Aceh serta putusan-putusan DKPP untuk menghasilkan deskripsi konseptual secara objektif dan kritis. Dari hasil analisis, model rekrutmen anggota KIP di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah membawa lembaga penyelenggara Pemilu mengalami kemerosotan profesionalitas dan integritas. Mengatasi persoalan ini, perbaikan model rekrutmen melalui penataan kewenangan dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu: Gubernur/Bupati/Walikota membentuk tim seleksi, DPRA/DPRK melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta penetapan calon terpilih, dan KPU menetapkan dalam Surat Keputusan serta melantik anggota terpilih. Desain model rekrutmen seperti ini diarahkan pada penyediaan mekanisme kontrol yang baik sehingga proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel.
MENAKAR KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI PANITIA AD HOC DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMILU
Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat erat kaitannya dengan bagaimana setiap tahapan pemilu dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Faktor sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu sebagai pelaksana, sangat menentukan tidak hanya keberhasilan, tetapi juga kualitas pemilu dan demokrasi. Bila dicermati proses penyelenggaraan pemilu 2019 tergambar cukup banyak kendala yang dihadapi panitia ad hoc yang pada umumnya terkait dengan proses pendataan pemilih, sosialisasi pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dll. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu perlu dilakukan secara baik, terarah, dan terencana, namun menjadi tantangan terutama pada panitia ad hoc (sementara) yang banyak jumlahnya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat kompetensi dan independensi panitia ad hoc dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2019 di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dimana data berdasarkan hasil survei, kajian dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi panitia ad hoc berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan tahapan pemilu.
PERSEPSI PEMILIH DISABILITAS TERHADAP BADAN AD HOC KPU DALAM PEMILU 2019 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Penelitian ini mengkaji tentang persepsi pemilih disabilitas terhadap badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih belum maksimal. Hal ini dilihat melalui penelitian yang dilakukan pada pemilihan umum serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunaka metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan institusionalisme yang mana meneliti kelompok pemilih disabilitas dan badab ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini yaitu Pertama, pemahaman badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memadai mengakibatkan kebingungan dalam memberikan pelayanan pemilih disabilitas dalam proses pemungutan suara. Kedua, rule application merupakan level yang sering diabaikan oleh penyelenggara pemilu. Ini terlihat dari tahapan sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pemilih disabilitas. Ketiga, regulasi yang ada tidak sejalan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.
PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 DITINJAU DARI KONSEP KEADILAN PEMILU
Pemilihan umum merupakan suatu hal yang menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan bagian dari kegiatan politik saat ini telah menjadi fenomena tersendiri yang banyak menarik perhatian masyarakat luas. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi mengenai kondisi politik Indonesia, termasuk seputar pemilihan umum melalui berbagai platform media yang tersedia. Namun, sayangnya dari berbagai platform media masih banyak ditemui konten-konten yang mengandung berita bohong atau hoax. Pemilihan umum yang baru saja dilaksanakan di Indonesia pun tidak lepas dari keberadaan berita bohong atau hoax. Padahal dari sisi regulasi, Indonesia telah mempunyai peraturan yang mengatur tentang berita bohong atau hoax yang mana penyebar berita tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi, peraturan tersebut sepertinya belum efektif untuk dapat mencegah peredaran berita bohong atau hoax. Peredaran berita bohong atau hoax dapat memberikan dampak negatif atau kerugian bagi pihak terkait. Selain itu, keberadaan berita bohong atau hoax tersebut juga telah menciderai nilai-nilai demokrasi. Tulisan ini akan membahas lebih mengenai bagaimana fenomena hoax dalam pelaksanaan pemilhan umum dan peran peraturan terkait dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
PENATAAN ULANG PENGATURAN PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH PENYELENGGARA NEGARA
Pemilihan umum (pemilu) merupakan ihwal yang mesti dikawal dalam ruang publik. Pemilu bahkan dalam implementasinya telah bertransformasi menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan. Itu sebabnya, proses pemilu yang jujur dan adil merupakan kunci keberhasilan demokrasi. Sebagai wujud kedaulatan rakyat, sistem pemilu yang didesain termasuk penyelenggaranya harus mencerminkan sikap integritas dan terbebas dari praktik kecurangan. Munculnya pelbagai aksi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi massif, menggambarkan masih belum efektifnya penegakan hukum pemilu pada setiap pesta demokrasi. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian publik yaitu praktik korupsi kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Secara yuridis, aturan yang mengatur soal larangan penyelenggara negara untuk turut serta melakukan kampanye sudah diakomodir, namun aturan tersebut masih terdapat celah hitam sehingga praktik korupsi kampanye oleh penyelenggara negara masih saja menjamur. Itu sebabnya, merupakan suatu hal yang menarik jika dikaji berdasarkan harmonisasi aturan dengan meninjau praktik dan mencari desain ideal dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran tersebut melalui penataan ulang pengaturan pencegahan praktik kampanye dalam pemilihan umum oleh penyelenggara negara.
Membangun Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan dan Desain Badan Peradilan Khusus
Problematika peradilan pemilihan yang kompleks menuntut perlunya rekonstruksi sistem peradilan secara komprehensif. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara pemilihan menjadikan integrasi sistem peradilan pemilihan sebagai hal yang urgen. Terlebih Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang telah mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus. Dengan demikian, badan peradilan khusus inilah yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, disamping Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesai sengketa pemilu. Oleh karenanya, badan peradilan khusus ini lebih relevan bila menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Hal ini supaya kelak badan peradilan khusus ini tidak hanya sebagai penyelesai sengketa pilkada, namun juga menjadi peradilan bagi perkara tindak pidana pemilu maupun sengketa proses pemilu. Kedepan, peradilan pemilu hanya ada dua, Mahkamah Konstitusi untuk penyelesai sengketa hasil pemilu, diluar itu akan diselesaikan melalui Badan Peradilan Khusus ini. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk merumuskan format badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa pemilihan di Indonesia.
PEMUNGUTAN SUARA ULANG : MENYOAL BATAS WAKTU DAN FAKTOR PENYEBAB
Ibarat slilit[1], penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pemilu serentak 2019 hingga saat ini masih menyisakan persoalan yang mengganjal. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas mengenai batas waktu dan faktor penyebab dilakukannya PSU. Namun dalam prakteknya, sebagian PSU dilakukan dengan latar belakang penyebab di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampaui limit waktu yang telah ditentukan. Persoalan ini kian rumit, mengingat keputusan untuk melaksanakan PSU mengandung konsekuensi yang tidak sederhana menyangkut penyediaan anggaran, kesiapan logistik, anjloknya tingkat kehadiran pemilih hingga tensi politik lokal yang meninggi. PSU yang semula diharapkan sebagai panasea ternyata tak sepenuhnya mujarab mengobati persoalan administrasi Pemilu yang terjadi di tempat pemungutan suara [1] Slilit merupakan kosakata bahasa jawa yang memiliki arti sisa makanan yang masih terselip di antara gigi
KETIDAKPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PROSES REKAPITULASI HASIL PEMILU
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 399 ayat (1) juncto Pasal 403 juncto Pasal 407 memberikan kewenangan pada Bawaslu untuk menangangi pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan kesalahan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu. Namun, yang menjadi pertanyaan sejauh mana ruang lingkup kewenangan ini agar tidak berbenturan dengan proses penyelsaian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Faktanya, ditemukan banyak kasus penangan administrasi di Bawaslu yang kemudian berbenturan dengan proses perselishan hasil pemilu di Mahamah Konstitusi. Sehingga, kewenangan ini justru menimbulan ketidakpasian hukum terhadap proses dan hasil pemilu. Berdasarkan hasil itu maka kajian ini menganalisa problem yang muncul terkait dengan ketidakpastian penyelesaian permasalahan hukum yang menyangut hasil pemilu baik yang melalui proses penyelesaian administrasi melalui Bawasli ataupun Mahkamah Konstitsi. Kedepan, harus ditata kembali batasan-batasan kewenangan antar kelembagaan, limitasi waktu dan ruang lingkup sehingga tidak menimbulkan persoalan terkait dengan penanganan pelanggran dan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu. Makalah ini menggunakan pendekatan hukum normtaif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan hukum pemilu dan sumber terkait lainnya.
PROBLEMATIKA POLA PENYELESAIAN PERSOALAN PEMILU ( PELANGGARAN & SENGKETA) YANG TERPISAH PISAH
Pelaksanaan pemilu 2019 dilakukan secara serentak untuk memilih legislatif dan eksekutif. Pada pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan muncul persoalan (baik pelanggaran dan sengketa) pemilu yang signifikan. Realitanya penyelesaian persoalan pemilu diselesaikan dibeberapa lembaga yaitu Bawaslu, pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA). Penyelesaian di beberapa lembaga ini meninggalkan persoalan baru karena setiap lembaga memiliki pola dan sistem kewenangan yang berbeda beda, Tentunya diperlukan waktu yang tidak sedikit dalam menyelesaikan persolan pemilu di beberapa lembaga yang berbeda. tak ubahnya jadwal pelaksanaan pemilu yang telah terjadwal secara rigid. Hal ini akan menganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Pada akhirnya keadilan akan sulit didapat oleh pencari keadilan. Maka untuk memberikan keadilan dalam menyelesaikan persoalan pemilu semestinya persolaan pemilu diselesaikan di satu (1) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan pemilu (baik pelanggaran maupun sengketa). Lembaga tersebut memiliki sistem penyelesaianya yaitu di dalam lembaga memiliki 2 kamar yaitu kamar pelanggaran dan sengketa, setiap kamar memiliki hakim ad hoc maksimal 5 orang( dari akademisi, peiat pemilu/aktivis serta diambil dari hakim karier), sifat putusan final dan banding. System penyelesaian memiliki asas cepat, mudah dan murah.
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM CALON TERPILIH ANGGOTA LEGISLATIF PEMILU TAHUN 2019
Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Setiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus menjamin sebuah kepastian hukum. Dilantiknya Mulan Jameela sebagai calon legislator cukup menyita perhatian publik. Mulan berhak menduduki kursi setelah 2 (dua) legislator peraih suara terbanyak di atasnya, dipecat dari keanggotaan partai politik. Beberapa gugatan dalam internal partai justru terjadi setelah tahapan penetapan calon terpilih. Penelitian ini merupakan studi evaluasi menggunakan metode kualitatif dengan teknik pencarian data melalui studi kepustakaan yang didapatkan dari beberapa sumber diinternet (open sourche). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KPU Republik Indonesia perlu merevisi Pasal 32 ayat (c) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu diatur bahwa usulan pergantian calon terpilih khususnya bagi yang tidak lagi memenuhi syarat karena dipecat dari keanggotaan partai hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) atau setelah calon terpilih dilantik. Hal tersebut juga mempertimbangkan tercukupinya waktu untuk melakukan penyelesaian sengketa di tingkat internal melalui mahkamah partai, serta proses banding hingga ke Mahkamah Agung
Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif
PEMANFAATAN FORENSIK DIGITAL DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia untuk memilih calon legislatif dan presiden. Pemilihan tersebut berjalan lancar, damai, dan tertib. Penegakan hukum pidana merupakan faktor penunjang pemilihan umum tersebut. Akan tetapi, penegakan hukum pidana tersebut mengalami hambatan, karena kurangnya kesepahaman pemenuhan unsur pidana pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari yang didakwakan. Hal itu disebabkan kurangnya bukti tindak pidana dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Forensik digital merupakan keilmuan untuk mengambil, menganalisis, dan melaporkan bukti elektronik yang terkait tindak pidana untuk pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap beberapa narasumber. Sedangkan metode analisa data yang digunakan yakni analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa forensik digital berperan penting dalam pengungkapan perkara dan pembuktian penanganan perkara tindak pidana pemilu secara efisien dan efektif. Berkaca dari kelebihannya itu, penulis merekomendasikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu membentuk unit khusus untuk forensik digital agar membantu penanganan perkara tindak pidana pemilu.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU 2019
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 melalui pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang disebut Sentra Gakkumdu, terdiri dari unsur Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau jajarannya sampai Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan/atau jajarannya sampai Kejaksaan Negeri. Namun kenyataannya, keberadaan Sentra Gakkumdu tidak membuat proses penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu 2019 berjalan efektif, karena ternyata banyak laporan atau temuan tindak pidana Pemilu yang gagal diproses sampai pemeriksaan di sidang pengadilan karena ketidaksepahaman ketiga unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu sebagai akibat ketidakjelasan pengaturan baik dalam UU No. 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2019, diperlukan lembaga penegak hukum tunggal yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu tanpa melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan.
ISU NEGATIF DALAM PEMILU 2019: DAMPAKNYA TERHADAP LEGITIMASI DAN SEGREGASI SOSIAL
Penggunaan isu negatif yang mengarah pada berita palsu dalam pemilu di Indonesia melalui berbagai media, terutama untuk menyerang kandidat, mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sejak Pemilihan Presiden 2014. Namun, dalam kasus Pemilihan Presiden 2019, target serangan isu negatif dalam pemilu tidak hanya ditujukan kepada kandidat namun juga kepada penyelenggara pemilu. Menggunakan kasus Pemilihan Presiden 2019, dan menggunakan analisa sentimen dengan Big Data, artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana isu negatif yang mengarah pada berita palsu digunakan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Penulis menunjukan bahwa ada narasi yang konsisten dibangun untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu menggunakan isu negatif bahkan jauh sebelum hari pemungutan suara. Walaupun jumlah berita palsu tidak sebanyak yang menyerang kandidat presiden di masa pra-pemilu, namun isu tersebut ada dan meningkat secara signfikan paska-pemilu. Artikel ini juga menunjukan bahwa dampak dari isu negatif tidak hanya terkait penggiringan opini publik, namun juga berdampak merusak kehidupan demokrasi secara luas. Selain itu, kuatnya penggunaan isu negatif yang mengarah pada berita palsu turut berkontribusi melahirkan potensi segregasi sosial paska pelaksanaan pemilu.
PEMENUHAN UNSUR KEADILAN DALAM PEMBUKTIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PILPRES DENGAN KONSEP SPEDY TRIAL
Proses pembuktian cepat Speedy trial yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa perselihan hasil pemilihan umum (PILPRES) di Mahkamah Konstitusi menjadi bahan kajian pada tulisan karena banyaknya permasalahan pada pemenuhan unsur keadilan dari cepatnya masa pembuktian. Tulisan ini mencoba menjawab mengenai beban pembuktian dan aspek keadilan speedy trial dalam perkara PHPU Pilpres. Metode penetian yang digunakan menggunakan penelitian hukum, yuridis normative. Salah satu putusan MK a quo bahwa prinsip hukum dan keadilan yang di anut secara universal, dimana tidak boleh hanya salah satu pihak yang di untungkan dalam pengambilan keputusan suatu perkara. Hal ini juga telah di muat dalam asas Fairtrail yang merupakan asas organik dari asas speedy trail. Terhadap asas fair trail selalu mengedapankan keadilan dan kepastiannya. konsep speedy trial harusnya hanya diterapkan pada kasus ringan bukan pada kasus yang berat dan menentukan masa depan suatu bangsa. Untuk penyelesaian kasus-kasus yang berskala nasional dan kepentingan masyarakat luas seharusnya diberikan ruang cukup agar bisa membuktikan dalil gugatan yang diperselisihkan. Beban terberat pembuktian di pihak penggugat yang harus membuktikan dalilnya. Salah satu asasnya yakni asas actori incumbit probation dan bukti yang dihadirkan haruslah seterang cahaya. Penerapan speedytrial ini dalam penyelesaian proses perkara harus dipertimbangkan karena membebankan satu pihak dalam proses pembuktian.
SENGKARUT LEMBAGA PEMILU DI ANTARA TIGA ATURAN: STUDI TERHADAP KIP ACEH
Secara kelembagaan KIP Aceh berbeda dengan lembaga pelaksana pemilu lain di Indonesia karena diatur dalam tiga aturan sekaligus, yakni UUPA, UU Pemilu dan Qanun No. 6/2016 jo. Qanun No. 6/2018. Perbedaannya meliputi nomenklatur nama, jumlah anggota dan metode rekrutmen anggota. Tulisan ini berusaha mengkritisi keberadaan KIP Aceh dan mencari jalan keluar atas tumpang tindihnya dasar hukum KIP Aceh. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, tulisan ini mengkaji norma-norma dasar hukum pembentukan KIP Aceh. Penyelesaian konflik norma hukum bagi KIP Aceh dapat dilakukan dengan menerapkan asas preferensi hukum. Berdasarkan asas tersebut, sejatinya aturan bagi KIP Aceh harus disesuaikan dengan UU Pemilu, bukan dengan UUPA. Sebab UUPA nyatanya bukanlah aturan khusus pemilu, melainkan aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, dan di dalamnya hanya mengatur sedikit tentang pelaksanaan dan kelembagaan pemilu. Sehingga apabila ada aturan yang lebih khusus tentang pemilu, berdasarkan asas preferensi hukum, aturan pemilu dalam UUPA harus disesuaikan dengan UU Pemilu yang lebih khusus.
KONSTITUSIONALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
Pesta demokrasi baru saja selesai dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar, walaupun pada saat proses pelaksanaan, penghitungan suara, dan pengumuman hasil penghitungan suara secara nasional terjadi permasalahan-permasalahan, tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimanakah konstitusionalitas penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu serentak tahun 2019 yang dilaksanakan oleh MK. Untuk menghasilkan konstitusionalitas penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak, sangat perlu dilaksanakan evaluasi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu mengingat masih sangat banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan. Masih sangat perlu dilakukan konsolidasi, baik konsolidasi antar kelembagaan, pengawasan, wawasan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.
HARMONISASI PERATURAN KPU DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA DEMI TERCIPTANYA AZAS KEPASTIAN HUKUM
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga yang diamanatkan undang undang dasar 1945 untuk menyelenggarakan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya selaku penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, diberikan wewenang oleh undang undang untuk membuat Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan teknis dan tahapan Pemilu yang disebut sebagai Peraturan KPU. Pembuatan Peraturan KPU sebagaimana peraturan perundangan lainnya paling tidak harus melalui proses perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Terdapat satu elemen yang memiliki peran penting dalam proses pembuatan peraturan untuk mewujudkan salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu prinsip berkepastian hukum. Elemen yang dimaksud adalah harmonisasi Peraturan KPU dan peraturan perundang undangan lainnya. Harmonisasi Peraturan KPU dengan peraturan perundangan lainnya penting dilakukan untuk menimbulkan kepastian hukum bagi terlaksananya penyelenggaraan pemilu yang baik. Terjadinya beberapa kasus perbedaan penafsiran diantara penyelenggara pemilu dari level pusat hingga didaerah, berdasarkan hasil kajian, salah satunya disebabkan oleh disharmonisasi Peraturan KPU dan peraturan perundang undangan lainnya. Diharapkan dengan adanya hasil kajian ini, dapat menjadi pemicu perbaikan perumusan peraturan KPU dimasa datang. Metode kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, dan referensi lainnya.
QUO VADIS PENGATURAN DANA KAMPANYE; Catatan Evaluasi Regulasi Dana Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019
Makalah ini akan mengupas pengaturan dana kampanye di Indonesia khususnya regulasi dana kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Tujuan dari penulisan makalan ini adalah melakukan evaluasi terhadap regulasi sebagai upaya memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan regulasi pemilu kedepan, kususnya regulasi dana kampanye. Metode penelitian dilakukan dengan studi pustaka. Hasil dari penelitian terlihat bahwa banyak kelemahan yang harus diperbaiki jika ingin pengaturan dana kampanye memberi kontribusi besar pada terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Semangat transparansi yang diusung dalam pelaporan dana kampanye tidak tercapai karena laporan hanya bersifat formalitas dan ketidaktegasan regulasi. Minimnya kontrol dan sempitnya ruang bagi pengawasan juga berkontribusi pada stagnannya pengaturan dana kampanye pemilu.
STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KPPS DI KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH
Paper ini membahas tentang Strategi Optimalisasi Pengelolaan KPPS Di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Paper ini bertujuan menggambarkan peringkat beban tugas terberat yang dialami oleh KPPS, dan upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan kurang efektifnya penyiapan KPPS dalam melakasanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Rumpun tugas penyalinan Form C1-KPU dinilai oleh KPPS sebagai beban terberat dalam penyelenggaran Pemilu Serentak 2019. KPU Kabupaten Magelang sudah mengupayakan agar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan menghasilkan output secara efektif, namun keterbatasan waktu yang tersedia penyampaian bimtek yang masih berada pada tingkat normal dan belum mampu menfasilitasi masing-masing KPPS mendalami sampai tingkat penyelesaian kasus-kasus yang potensial sering muncul di TPS. Pada masa yang akan datang KPU perlu mensinergikan langkah sehingga pembentukan KPPS dalam waktu yang tepat dapat membantu KPPS memahami kebijakan dan praktik penyelenggaran Pemilu di tingkat TPS sesuai dengan kewajaran siklus pembelajaran yang normal. KPU juga perlu membangun jejaring dengan lembaga yang memiliki otoritas pengembangan sumber daya manusia di desa/kelurahan, untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran, dan keterbatasan kebijakan politik untuk menyiapkan KPPS dalam waktu yang cukup dan anggaran yang cukup.
PENGUATAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU
Penelitian ini berangkat dari tingginya pelanggaran administrasi dan pidana dalam pemilu di Indonesia, sehingga perlu dilakukan sebuah pengkajian terhadap perlunya penguatan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, agar dapat memperbaiki kualitas pemilu, dan menciptakan praktek penegakan hukum Pemilu yang baik di Indonesia. Untuk mengkaji hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach, historical approach, conseptual approach, case approach, dan comparative approach. Untuk kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.. Penguatan kewenangan ini halus dilakukan dengan menyertai perbaikan dibeberapa aspek vital lainnya. Yakni perbaikan regulasi mengenai kelembagaan dan penyelenggaran pemilu yang memberikan ruang ketegasan pada Bawaslu yang lebih ideal dalam penegakan hukum pemilu.
HARMONISASI PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP IMPLEMENTASI INTEGRITAS DI KABUPATEN PACITAN
Pemilihan Umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan lembaga memiliki otoritas menyelenggarakan pemilu tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai penyelenggara pemilu di daerah, KPU Pacitan mampu membuktikan tahapan pemilu berjalan sukses. Penulisan ini diharapkan menjadi gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pacitan. Penulisan ini mengurai implementasi integritas oleh KPU Pacitan, hingga pengakuan dari masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berdasarkan kondisi di Kabupaten Pacitan. Kesimpulannya, terdapat dua instrumen utama yang dilakukan KPU Pacitan. Yakni standarisasi dan harmonisasi. Standarisasi dibuktikan dengan nihilnya sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait kode etik penyelenggara. Kemudian nihilnya rekomendasi Bawaslu; nihilnya tindak pidana; nihilnya sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; hingga sikap kooperatif saat audit Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan harmonisasi mengarah kepada penguatan internal. Dengan parameter soliditas antara komisioner dengan sekretariat; soliditas antar komisioner; soliditas antar sekretariat; dan soliditas antar badan ad hoc Pemilu 2019. Tingkat kepuasan masyarakat juga terukur. Survei KPU Pacitan menyimpulkan bahwa 94,7 persen responden menyatakan KPU Pacitan berhasil menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan memuaskan.
INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU DI PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang integritas penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena penelitian deskriptik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikannya, menganalisa serta menginterprestasikan data yang didapat untuk memecahkan masalah yang hendak diteliti. Persoalan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, mulai dari jumlah pelanggaran yang mana hasil penelitian ditemukan total pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus. Penyebab pelanggaran terjadi, berdasarkan hasil penelitian ditemukan penyebab pelanggaran Pemilu adalah problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Proses Seleksi Utamakan Integritas, Syarat Tidak Boleh Memiliki Hubungan Keluarga, Daftar Inventarisir Bekas Penyelenggara Bermasalah, dan Menyerentakkan Rekruitmen KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
Optimalisasi TIK, Inventarisasi Peta Peran, dan Rekrutmen Berkualitas KPPS Berkualitas untuk Pemilu Serentak Lebih Baik
Pemilu Serentak 2019 melahirkan dua masalah utama. Pertama, terjadi paradoksial situasi, ketika masyarakat yang terbiasa terlibat perluasan fungsi teknologi informasi komunikasi (TIK) justru mengalami keterbatasan dan ketidakakuratan inaccurate dari pemrosesan TIK data hasil pemilu. Kedua, kontradiksi anggaran terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia sebesar Rp25 triliun (naik 61% dari anggaran Pemilu 2014) serta anggaran pemilu terbesar ketiga di dunia, namun memunculkan korban jiwa terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran pemilu di Indonesia sekaligus unperformed TIK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencarikan solusi pada problematika serupa dalam pelaksanaan Pemilu Serentak berikutnya. Penelitian menggunakan metode penelitian studi deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan berupa observasi partisipan serta telaah literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, paradoksial situasi Pemilu Serentak 2019 terjadi karena KPU tidak mengoptimalisasi kemungkinan penggunaan perangkat keras maupun peranti lunak terhadap KPPS yang umumnya telah memiliki adopsi TIK yang baik. Karena itu, untuk pemilu berikutnya, keberadaan TIK yang terbukti menciptakan collective action di tingkat offline, harus dihadirkan secara konkret. Kedua, kontradiksi anggaran dengan munculnya korban jiwa terbesar dan unperformed TIK harus diantisipasi dengan inventarisasi peta peran serta kegiatan rekrutmen KPPS lebih berkualitas.
REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES SEBAGAI UPAYA MENUJU PENGUATAN KEWENANGAN PENGAWASAN BAWASLU
Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu, dalam fakta dilapangan kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal dan kewenangan penyelesaian sengketa proses juga menuai persoalan, karena model penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu tidak ekuivalen dengan prinsip dan asas hukum dalam sistem peradilan yang mempersyaratkan sang pengadil tidak memiliki konflik kepentingan dengan obyek yang akan diadili. Sebagai bentuk ius constituendum, penulis menawarkan agar dilakukan rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa proses dengan memberikan pada peradilan khusus yang secara kelembagaan memang didesain sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Melalui desain tersebut diharapkan akan memperkuat fungsi utama dari Bawaslu yaitu melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. Penulis berkeyakinan bahwa apabila model rekonstruksi yang penulis tawarkan terwujud, maka minimal ada 3 (tiga) manfaat yang dapat dipetik. Pertama kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu akan dilaksanakan secara profesional dalam bingkai kekuasaan kehakiman. Kedua hadirnya batasan kewenangan pengawasan dengan kewenangan mengadili, pembatasan tersebut dimaksudkan agar tidak terdapat lembaga penyelenggara pemilu yang memegang kendali berlebih, karena bila terdapat penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan terlalu besar, maka potensi besar juga dia akan menggunakannya secara sewenang-wenang, dan ketiga model rekonstruksi sebagaimana ditawarkan akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada peserta pemilu agar diperlakukan secara adil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk melakukan seleksi kepemimpinan, melalui Pemilu yang beradab dan bermartabatlah kepemimpinan politik dapat dihasilkan. Suatu Pemilu dapat dilaksanakan dengan keadaban apabila ada satu lembaga penyelenggara yang bersifat tetap dan mandiri, selama Pemilu Orde Baru, lembaga penyelenggara yang mandiri tidak pernah terwujud, pelaksana (Pemerintah) dan pengawas (Kejaksaan) Pemilu adalah usnur pemerintah. Penyelenggara Pemilu yang mandiri baru terlembaga pasca amandemen ketiga UUD 1945 dan lahirnya UU Pemilu. Sejak Pemilu 2004, Lembaga penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum [KPU]) bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kelembagaan KPU mengalami penguatan seiring dengan proses politik bangsa, meskipun ada upaya untuk melemahkan melalui UU Pemilu. Selain kelembagaan KPU yang mengalami penguatan, juga dimensi etik penyelenggara menjadi pusat perhatian dalam merumuskan regulasi. Dalam UU No. 7/2017 dengan sangat baik disebut bahwa standar etik penyelenggara mencakup prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisen. Sementara aspek sumberdaya penyelenggara memperoleh penguatan, baik melalui orientasi tugas bagi komisioner maupun melalui pendidikan pascasarjana bagi staf sekretariat, penguatan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara mengenai demokrasi dan Pemilu akan sangat menentukan peran-peran KPU di masa depan.